Institut Mosintuwu dan Polres Poso Teken MoU Perlindungan Perempuan dan Anak

0
149

POSO, beritapalu | Institut Mosintuwu menandatangani nota kesepahaman bersama Polres Poso untuk memastikan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Institut Mosintuwu Lian Gogali dan Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto bertepatan dengan hari Kartini, 21 April 2018  pukul 18.30 di Dodoha Mosintuwu, Tentena, Kabupaten Poso.

Direktur Institut Mosintuwu Lian Gogali (kiri) dan Kapolres Poso AKBP Bogiek Sugiyarto usai penadnantangan Mou Perlindungan Perempuan dan Anak di Tetena, Poso, Sabtu (21/4/2018). (Foto: istitut Mosintuwu)

“Ini adalah salah satu langkah maju untuk memastikan agar masyarakat bisa membangun kebudayaan yang bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Poso,” kata Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali dalam sambutannya.

“Cara berpikir bahwa perempuan wajar menerima berbagai kekerasan hanya karena jenis kelaminnya perempuan harus dihentikan. Kepastian hukum harus menjaminnya” tegas Lian.

Menurutnya, menjalin kerjasama dengan kepolisian Poso ini juga untuk membuat masyarakat tidak takut melapor untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Demikian pula, lanjut Lian, pihak kepolisian bisa lebih terbuka dalam penanganan kasus dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban agar ada efek jera sehingga kekerasan dapat dicegah dan dihentikan.

Di hadapan Kapolsek-kapolsek dari 9 kecamatan di Kabupaten Poso, Kapolres Poso memerintahkan agar setiap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak didiamkan atau dianggap tidak penting . Ikut hadir , 25 anggota tim RPPA Mosintuwu dari berbagai desa-desa di Kabupaten Poso.

“Jadi, ibu-ibu tim RPPA Mosintuwu jika ada kasus sedang didampingi jangan ragu karena pihak kepolisian akan memastikan meneruskannya” kata Kapolres yang disambut tepuk tangan meriah.

Kapolres Poso menambahkan dengan adanya nota kesepahaman ini ada ruang untuk RPPA Mosintuwu untuk melihat secara transparan proses penyidikan kasus di Polisi.

Nota kesepahaman antara Institut Mosintuwu dan Polres Poso ini memuat dua kesepakatan, yaitu kerjasama untuk memberikan informasi dan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Pendampingan dan penanganan hukum yang adil terhadap korban dugaan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak .

Kasat Reskrim dan Kasat Bimas Polres Poso ditunjuk langsung menjadi penanggung jawab pelaksanaan nota kesepahaman dari pihak Polres Poso.  Sementara itu, Institut Mosintuwu menunjuk koordinator  RPPA Mosintuwu.

Sebelumnya, RPPA Mosintuwu mendata sejak tahun 2014 terdapat puluhan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu 30 kasus KDRT, 31 kasus kekerasan seksual dan 2 kasus perkosaan  7 diantaranya menyebabkan kehamilan, penelantaran anak dan sebagainya. Sayangnya dalam pendampingan kasus tersebut, RPPA Mosintuwu sering berhadapan dengan tokoh agama dan adat menfasilitasi kasus untuk diselesaikan dengan ganti rugi, termasuk oknum kepolisian yang menfasilitasi penghentian kasus.  Hal ini belum termasuk yang tidak dilaporkan masyarakat.

“Akibatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak bukannya berkurang malah semakin merajalela, dan masyarakat takut melapor karena tidak ada kepastian hukum” jelas Evi Tampakatu, koordinator RPPA Mosintuwu.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan bersamaan dengan hari Kartini, dimaksudkan sebagai simbol meneruskan perjuangan Kartini untuk perempuan dan anak di Indonesia. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here