Revisi RTRWP Sulawesi Tengah Berperspektif Kebencanaan

0
273
Azmi Sirajuddin

Oleh: Azmi Sirajuddin *)

Revisi, Koreksi dan Peninjauan Kembali

TANPA terasa, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 sudah berusia lima tahun. Terhitung sejak ia ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 pada tahun 2013 silam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maupun Peraturan Menteri (PERMEN) Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah, peninjauan kembali dapat dilakukan paling sedikit satu kali dalam lima tahun, atau setidaknya lima tahun setelah RTRW tersebut diundangkan.

Walaupun istilah “revisi” tidak dipergunakan di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut, namun substansi “revisi” termaktub dalam makna “peninjauan kembali” terhadap RTRW. Peninjauan kembali terhadap RTRW (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota) adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTRW daerah setempat dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan peninjauan kembali terhadap RTRW dilakukan melalui metode pengkajian, evaluasi dan penilaian. Pengkajian di sini dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Adapun evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai acuan dalam pembangunan daerah. Sedangkan penilaian dilakukan untuk menentukan rumusan rekomendasi hasil revisi atau peninjauan kembali.

Sesungguhnya, spirit dari revisi terhadap tata ruang ialah koreksi atau perbaikan sebahagian maupun keseluruhan dari pelaksanaan tata ruang yang mengacu kepada RTRW yang telah ditetapkan melalui produk hukum dan politik pemerintah, dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang berkeadilan terhadap rakyat Indonesia. Karena itu, jika mencermati PERMEN Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait Peninajuan Kembali RTRW, maka visinya pun ditujukan untuk perbaikan.

Perspektif Kebencanaan

Terkait dengan RTRW Provinsi Sulawesi TengahTahun 2013-2033 yang sudah memasuki usia lima tahun sejak ia ditetapkan dan disahkaan, kini waktunya bagi pemerintah provinsi dan DPRD untuk bersikap. Oleh karena itu, desakan publik serta pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan revisi RTRW Provinsi. Salah satu alasan utama mengapa revisi RTRW diperlukan di Sulawesi Tengah adalah kerentanan “bencana ekologis”.Bencana ekologis disebabkan oleh rapuhnya daya dukung serta daya tampung lingkungan di suatu wilayah, akibat eksploitasi yang destruktif dan terus menerus berlangsung. Sehingga kualitas lingkungan menurun dan memburuk, mengakibatkan terganggunya siklus pelayanan alam kepada manusia dan mahluk hidup lainnya.

Dalam kajian yang lebih komprehensif, bencana ekologis dapat terjadi akibat konversi lahan yang  berlebihan dan tanpa kontrol untuk  industri ekstraktif, seperti pertambangan dan perkebunan besar. WALHI Sulawesi Tengah mencatat bahwa hingga tahun 2017, sekitar 640.000 hektar lahan di daerah ini sudah dibebani perizinan perkebunaan besar dan monokultur, terutama sawit. Selain itu, sekitar 1 juta hektar lahan di daerah ini sudah pula dibebani perizinan pertambangan, umumnya tambang bijih besi dan nikel.

Dengan karakteristik pemanfaatan ruang seperti itu, maka bencana ekologis mudah terjadi di daerah ini. Misalnya, lokasi pertambangan yang berdekatan dengan pemukiman, dapat membahayakan penduduk, serta berisiko memproduksi bencana ekologis. Contoh bencana ekologis yang dapat diproduksi dari aktivitas pertambangan ialahpolusi udara debu galian maupun dari asap kenderaan pengangkut materil yang hilir mudik. Di masa depan,  bencana ekologis berpotensi terjadi jika eksploitasi tambanag emas di Poboya Kota Palu benar-benar terlaksana. Mengingat lokasi pertambangan ini cuma berjarak tujuh kilometer dari Kota Palu. Selain itu, lokasi tambang emas di Poboya juga berdampingan dengan sumber air bersih warga Kota Palu. Apalagi, beberapa waktu lalu sempat ditemukan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri di lokasi pertambangan.

Perkebunan monokultur seperti sawit, juga berpotensi memproduksi bencana ekologis. Misalnya, karena ia bersifat monokultur maka dapat mengganggu kesuburan tanah, sehingga tidak memungkinkan tanaman produksif lainnya tumbuh di bawahnya atau di sekitarnya. Di Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, Morowali Utara, perkebunan sawit mengepung pemukiman  hingga ke belakang rumah warga. Untuk menanam sebatang cabe pun tidak memungkinkan lagi, karena cabe tidak dapat tumbuh atau tumpang sari di bawah pohon sawit. Bukan hanya itu, pohon-pohon sawit ditanam sampai ke pinggiran Sungai Salato. Ketika terjadi banjir musiman di sungai ini, pohon sawit yang berakar serabut justru menjadi penghambat peresapan air.

Sampai hari ini, upaya membangun kesadaran bencana belum optimal digalakkan oleh pemerintah daerah. Padahal kita seringkali mengalami bencana alam yang sesungguhnya lebih mencirikan bencana ekologis.Seperti peristiwa banjir bandang yang melanda Sungai Balingara di tahun 2008, sehingga jembatan  yang menghubungkan wilayah Tojo Una-Una dan Banggai itu patah dan miring. Kejadian serupa pernah melanda wilayah Boyantongo di Parigi Moutong pada tahun 2012, yang menyebabkan Jembatan Dolago runtuh. Atau banjir bandang yang melanda wilayah Tolitoli di tahun 2017 silam, sehingga nyaris melumpuhkan aktivitas perekonomian di ibukota Tolitoli.

Rekomendasi

Revisi atau dengan istilah peninjauan kembali RTRWP Sulawesi Tengah bukanlah perkara terlarang. Sepanjang ia bertujuan untuk menciptakan keadilan pengelolaan ruang di daerah ini. Mengingat bahwa dalam kurun lima tahun terakhir sejak RTRWP Sulawesi Tengah ditetapkan dan disahkan pada tahun 2013, berlangsung dinamika serta perkembangan pemanfaatan ruang yang sangat luar biasa. Apalagi dengan semakin pesatnya industri pertambangan maupun perkebunan sawit di daerah ini yang ditunjang oleh kebijakan nasional.

Pesatnya industri pertambangan maupun perkebunan sebaiknya dibarengi dengan kewaspadaan seluruh elemen dan pemangku kepentingan terhadap kebencanaan. Khusunya berkaitan dengan bencana ekologis yang seringkali terjadi di balik massifnya aktivitas pertambangan dan perkebunan monokultur. Perkembangan pembangunan maupun kesadaran terhadap aspek kebencanaan dapat diselaraskan dalam kebijakan perencanaan tata ruang wilayah di provinsi. Dengan prinsip kehati-hatian dan cermat dalam perencanaan pola ruang maupun struktur ruang. Jika secara ekologis tidak layak untuk industri ekstraktif semacam pertambangan dan perkebunan monokultur, maka sebaiknya pemerintah daerah tegas menyatakan “tidak layak” atau “tidak boleh”.

Karena itu, momentum revisi, koreksi ataupun peninjauan kembali terhadap RTRWP Sulawesi Tengah ialah saat yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan ruang di daerah ini menyuarakan keadilan pengelolaan ruang. Tentu saja pengelolaan ruang yang adil serta berperspektif kebencanaan.  Dengan mengambil pelajaran dari sistem mitigasi ataupun adaptasi bencana berbasis pengalaman empirik rakyat. Kita berharap pemerintah daerah di Sulawesi Tengah mau mendorong revisi atau peninjauan kembali terhadap RTRWP. Tentunya dengan mempertimbangkan fakta-fakta pemanfaatan ruang yang berlangsung dalam lima tahun terakhir ini. Sehingga ke depan RTRWP Sulawesi Tengah lebih berkeadilan ruang dan berperspektif kebencanaan.

*) Penulis adalah Dewan Nasional WALHI, serta Direktur Eksekutif ECONESIA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here