Elegi Demokrasi Kita

0
164

Oleh : Azman asgar

JALAN 20 tahun reformasi, wajah demokrasi kita sepertinya buram belum memberikan jaminan kecerahan untuk kehidupan anak cucu kita kelak. Agenda-agenda reformasi yang dulu menjadi semangat untuk membenahi transisi pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang lebih demokratis terkubur dengan mewahnya fasilitas yang disuguhkan oleh negara untuk para pejuang demokrasi yang dilabeli bermacam-macam sinonim kerakyatan.

Asman Asgar

Bermacam glorifikasi di urai untuk mengenang segala bentuk perjuangan masa lalu, masa keemasan saat menumbangkan keangkuhan rezim orde baru. Sejarah akan mencatat itu dalam tinta emasnya tapi mereka lupa bahwa sejarahpun akan terus berdialektika dan menegasikan siapa-siapa saja yang justru menjadi pembajak demokrasi,jongos,atau apalah namanya yang lebih mewakili kekecewaan atas perjuangan yang dulu digelorakan.

Deawasa kini, kata demokrasi di obral semurah mungkin dimana saja ia berada selagi ia menguntungkan dan mengenyangkan perut tuannya apalagi dikontestasi pilkada,pileg ataupun pilpres selebihnya ketika berhadap-hadapan dengan kepentingan para cukong berduit demokrasi justru dipakai mem-Buldozer rakyatnya sendiri. Baru-baru ini saja sudah dua terbit UU anti demokrasi. pertama dari pihak eksekutif kedua dari pihak legislatif lewat UU MD3. UU MD3 ini baru saja disahkan oleh mereka yang dulunya punya cita-cita pemerintahan yang demokratis, ini semacam Barter antara eksekutif dan legislatif, ironi memang tapi faktanya sudah seperti itu terkadang reformasi memang memakan anak kandungnya sendiri. Bisa dibayangkan jika UU MD3 ini disalahgunakan hanya untuk mempertahankan status quo eksekutif maupun legislatif. parahnya lagi romantisme perjuangan reformasi  selalu dijadikan legitimasi untuk membenarkan bentuk kekeliruan mereka,padahal hati nurani merekapun menolak keputusan yang sudah mereka tetapkan.

Kita tentunya tidak lagi hendak mundur kebelakang dengan menciptakan berbagai macam regulasi yang justru menyumbat daya kritis setiap masyarakat. Bagaimanpun dalam sebuah pemerintahan kritik dibutuhkan selagi ia memberi dampak positif untuk merekonstruksi kembali tatanan pemerintahan yang lebih demokratis, tidak dalam ranah destruktif yang berlatar belakang Hoax. Menetapkan UU MD3 sama halnya membangkitkan kembali rezim keotoriteran yang dulu pernah ditentang sampai babak belur bahkan nyawapun sudah tidak dipedulikan lagi hanya untuk sebuah keadilan.

Menata Kembali Jalan Demokrasi Kita

Ada banyak harapan yang tercecer coba kita kumpulkan kembali menjadi satu bagian yang utuh tentang apa itu demokrasi? Serta seperti apa semestinya ia menjadi sebuah sistem pemerintahan?

Jika kalimat tanya disuguhkan kembali ditengah-tengah kita tentang demokrasi, praktis kita akan menjawab dengan berbagai pendapat tentang demokrasi baik menurut Abraham Lincoln,Hans Kelsen,Abdul Ghani Ar rahall sampai Yusuf Al-Qudhawi kesemuannya itu jika disederhanakan akan meruncing pada satu kesimpulan yakni Pemerintahan Rakyat. Terkadang makna Demokrasi atau Pemerintahan rakyat disalah artikan menjadi Pemerintah Rakyat, sehingga negara dalam hal ini pemerintah tampil superior terhadap rakyatnya, seakan-akan urusan rakyat hanya boleh diketahui dan dirumuskan oleh pemerintahan itu sendiri, sedikitpun tidak melibatkan rakyat dalam mengelola dan menentukan sebuah kebijakan padahal tidak ada yang lebih tau apa kebutuhan rakyat kecuali rakyat itu sendiri.

Sebagai bangsa yang berdaulat baiknya demokrasi kita tidak lahir dari jiplakan demokrasi eropa paskah revolusi perancis pada penghujung abad ke delapan belas sampai awal permulaan abad ke sembilan belas yang dikenal sebagai Parlementaire demokratic (Demokrasi dengan parlemen) ini pula yang dinamakan Politieke Democratie (Demokrasi politik) dalam artian semua warga negara berhak memilih anggota parlemen maupun masuk dalam pusaran parlemen itu sendiri. Sekilas jika difahami secara verbal pemerintahan ini 100% sudahlah baik dan benar tapi pada kenyataannya dinegara maju yang mempraktikan sistem demokrasi seperti ini masihlah kita telisik secara kritis, Sebab dalam urusan pengaturan rezeki, nasib perekonomian rakyat justru terabaikan, sehingga rakyat menderita akibat kemiskinan. bahkan di negara yang menerapkan seperti Perancis,AS,Inggris justru disitulah lahirnya Kapitalisme itu sendiri.

Jika demikian adanya, sejak dini kita sudah harus banting setir untuk menata kembali jalan demokrasi kita, Demokrasi yang lahir dari perasan Pancasila yakni Sosio-Demokrasi, (Demokrasi di bidang politik juga di ikutkan dengan demokrasi dilapangan ekonomi) dalam artian negara tidak hanya membereskan urusan politik dan memberikan jaminan menentukan anggota parlemen,kepala daerah sampai presiden sekalipun tapi negara juga punya tanggung jawab untuk membereskan urusan rezeki rakyatnya seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 9145 dan UU PA 1960, Inilah anti thesa dari Demokrasi Parlemen di eropa.

Idealnya, mestinya penyelenggara negara harus benar-benar memahami esensi Demokrasi itu sendiri. Sehingga produk regulasi yang ia keluarkan lebih mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan yang lainya, demokrasi bukan diperebutkan untuk melayani pemodal ataupun tuan parpol, melainkan bentuk penghambaan terhadap rakyat. Jangan heran gerakan anti Demokrasi menjamur dimana-mana, mengutip Rocky Gerung “jika Pancasila (Demokrasi) hanya melahirkan Korupsi,Pansus. saya tambahkan UU MD3 dan ketimpangan sosial buat apa?” Demokrasi itu harusnya melahirkan pembagian yang adil dan merata dalam segi ekonomi terhadap rakyat serta menjadi salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mendekati kontestasi pilkada,pileg sampai pilpres kedepan harusnya ini yang menjadi bagian dari azas perjuangan anggota legislatif,calon kepala daerah serta capres kedepan. Jika ia (demokrasi) masih menjadi jualan Parpol berlabel nasionalis,agama dsb hanya untuk mengilusi konsituennya, maka kubur dalam-dalam cita-cita masyarakat adil makmur para petarung itu kedalam kubangan comberan sampai sulit untuk kita lihat.

*) Penulis adalah Kordinator Posko Menangkan Pancasila Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua PRD Kota Palu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here