“Hoax” dan Dekadensi Politik Programatik dan Ideologis

0
330
Muhamad A.Ikbal Ibrahim

Oleh: Muhamad Ikbal A Ibrahim

SAAT ini, dunia politik Indonesia di hebohkan dengan istilah baru dengan praktek lama. Hampir semua media pemberitaan baik media elektronik maupun media sosial spontan memberikan pendapatnya, ada yang membenarkan, namun juga ada yang mengkritisi.

Kontroversi Hoax

Hoax menjadi istilah yang mengemuka beberapa tahun belakangan ini. Bahkan untuk mengantisipasinya, pemerintah mengeluarkan aturan untuk meminimalisir dan mengantisipasi Hoax yakni UU ITE No 11 Tahun 2008 dan Permen Kominfo No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sepintas dapat di pahami bahwa “hoax” menjadi ancaman baru, pengganggu ketertiban, intoleransi, anti nasionalisme, bahkan mengarah pada kategori subversif.

Terakhir pemerintah membentuk Satgas anti “hoax” yang bertugas menanggulangi berita bohong yang berkembang di masyarakat melalui medsos menurut Menkopolhukam Wiranto. Belum genap sepekan, pernyataan kontroversial Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen TNI Purn Joko Setiadi mengeluarkan statement intinya tidak apa masyarakat membuat kabar bohong (hoax) asal “hoax” yang membangun.

Secara historis, “hoax” memang bukan satu strategi baru. Sejak era kolonialisme sampai zaman orde baru “hoax” menjadi satu strategi mendiskreditkan atau melemahkan lawan politik. Hoax menjadi dasar membangun kekuasaan stabil tanpa kritik dan melanggengkan kekuasaan suatu kelompok.

Di zaman kolonialisme misalnya, intelijen Belanda menggunakan starategi menyebar Hoax untuk melemahkan persatuan bahkan kesolidan pejuang-pejuang kemerdekaan kala itu. “hoax” kadangkala menyulut api perpecahan sebagai langgam taktik devide et impera Belanda.

Dalam sejarah berdirinya republik, rezim orde baru paling getol menggunakan hoax untuk melanggengkan kekuasaan politik. Dimulai dengan menendang lawan politik terkuat di tahun 60-an yakni Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya dengan menyebar teror lewat media masa maupun radio kala itu. Pada akhirnya publik terhegemoni, bahkan tidak hanya menjadi konsumsi publik namun mengakar dalam kesadaran publik (public awareness).

Namun di era kontemporer seperti sekarang ini, dimana perkembangan tekhnologi mendorong intensifikasi informasi lewat media sosial yang makin beragam. Bagi penulis sendiri, “hoax” dapat berwatak ganda, disatu sisi jika di gunakan rezim, maka hoax menjadi alat pelanggengan kekuasaan dan cara mendiskreditkan lawan politik, juga dijadikan strategi mendeligitimasi lawan politik dimata publik. Namun, jika digunakan oleh kelompok atau instrumen politik diluar rezim, maka “hoax” menjadi semacam stigmatisasi agar ada krisis kepercayaan atas rezim serta digunakan untuk mengeliminir kekuatan politik tertentu dan merekatkan atau mengakomodir kekuatan politik lainya.

Apapun itu, “hoax” menjadi salah satu cara paling ampuh dalam setiap pertarungan politik. Tergantung yang menabuh gendangnya, apakah dapat membuat orang menari atau justru berlaku sebaliknya.

Hoax sebagai gambaran politik yang non ideologis dan programatik

Kabar atau berita bohong tentu bukanlah tradisi berpolitik yang sehat. Sebab, membangun opini yang tidak faktual untuk menjatuhkan lawan politik sangat tidak guntlemen dan fair. Memang, harus di akui bahwa pengaruhnya sangat kuat dalam membentuk kesadaran publik.

Jika tradisi ini menjadi panglima setiap dinamika politik, maka yakin saja, cita-cita politik yang mensejahterakan pasti hanya akan jadi angan-angan belaka. Sebab, setiap kekuatan politik, sudah tidak menjadikan program politik dan ideologi sebagai brand untuk menarik simpati rakyat.

Padahal, sejak republik ini di dirikan, sudah di letakan dasar negara dan tujuan yang hendak di capai. Pancasila dan masyarakat adil makmur adalah rel yang mesti di pegang teguh agar cita-cita Indonesia yang sejahtera dapat di wujudkan. Tentu menjunjung tinggi Pancasila dan cita-cita masyarakat adil makmur masihlah umum, namun, tidak membatasi setiap pelaku dan kekuatan politik untuk memoderasi praktek politik yang syarat muatan gagasan dan program yang ideologis.

Sebab apatisme rakyat terhadap politik yang mensejahterakan mulai jadi harta karun dalam kesadaran rakyat. Seakan politik tidak menjamin hak hidup layak bagi rakyat. Padahal, jika di kaji dalam referensi manapun, hanya jalan politiklah cara merubah kemiskinan menjadi sejahtera, pengangguran mendapat pekerjaan, buta huruf menjadi melek huruf, tidak sehat menjadi sehat, bahkan tidak berdaulat menjadi berdaulat.

Oleh sebab itu, bagi penulis, hoax tidak bisa di batasi antara membangun atau tidak, hoax akan menjadi tradisi yang mesti di minimalisir atau bahkan di berantas. Sebab “hoax” sangat tidak ideologis dan cenderung memberi pendidikan politik yang kurang baik bagi rakyat. Masa depan bangsa menuju masyarakat adil makmur dengan pancasila sebagai ideologinya mesti di jadikan pijakan praktek berbangsa tak terlebih dalam politik dan tetek bengeknya.

*) Penulis adalah Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tangah dan Kader PRD Sulawesi Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here