KPID Sulteng : Banyak Lembaga Penyiaran Berlangganan Tak Berizin

0
201
Ilustrasi penertiban lembaga penyiaran yang tak berizin. (Foto: sindonews.com)

PALU, beritapalu.NET | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah mensinyalir masih maraknya aktivitas penyelenggaraan TV kabel yang tidak memiliki izin. Sinyalemen itu disampaikan Ketua Bidang Perizinan KPID Sulteng Masbait Lesnusa dalam Konferensi Pers di Kantor AJI Palu, Jumat (29/12/2017).

Masbait mengatakan bahwa TV kabel ini adalah salah satu problem yang cukup besar di daerah ini.  Dari 13 Kabupaten Kota, ada 6 Kabupaten yang seluruhnya tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk lembaga penyiaran berlangganan. Kabupaten tersebut adalah Banggai, Banggai laut, Banggai kepulauan, Buol, Morowali dan Morowali Utara.

KPID Sulteng mencatat, ada 13 lembaga penyiaran berlangganan telah memiliki izin, masing masing  8 LPB yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran tetap (IPP) tetap, 3 LPB memiliki IPP Prinsip, 1 LPB dalam proses Evaluasi Dengar Pendapat dan 1 LPB dalam proses penyiaran Forum Rembuk Bersama (FRB).

Untuk itu, KPID Sulteng meminta kepada aparat kepolisian, yang merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan terhadap usaha tv kabel tanpa izin tersebut. Karena tindakan ini melanggar undang undang penyiaran No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Dalam aturannya, sebelum menjalankan usaha penyiaran, lembaga penyiaran wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. ” kata Masbait yang di dampingi oleh Ketua KPID Sulteng.

Upaya penertiban ini yang masih sangat kurang dilakukan oleh pihak yang berwenang. meskiun di beberapa kabupaten juga telah melakukan penertiban. Kepentingan KPID adalah mendorong lembaga penyiaran untuk proses pengurusan izinnya.

Dalam kesempatan itu, KPID juga mengklarifikasi bahwa tindakan penertiban yang pernah beberapa waktu lalu, terhadap usaha penyiaran yang tidak berizin. Ada beberapa pelaku usaha penyiaran itu merasa keberatan dengan tindakan tersebut. Namun, Masbait menjelaskan bahwa upaya penertiban itu dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi  Sulawesi Tengah.

“Mereka yang memiliki kewenangan tersebut, karena itu bukan ranah kami,” sebutnya.

Data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, hingga desember 2017, ada 5 radio swasta yang telah memiliki Izin penyiaran Prinsip Tetap (IPP Tetap), 15 Lembaga penyiaran swasta memiliki IPP tetap dan 2 IPP prinsip, sedangkan 2 TV Swasta yang telah melakukan Evaluasi Ui coba Siaran (EUCS ) dimakasssar yaitu  Senegor TV dan Banawa TV.(wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here