14 Perusahaan Berbahan Baku Kayu di Sulteng Telah Miliki LK

0
150

PALU, beritapalu.NET | Sebanyak 14 perusahaan berbahan baku kayu dan produk kayu telah memiliki sertifikat legalitas kayu (LK).

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah  Fitri Indawati Idris ketika menjadi narasumber dalam kegiatan pertemuan konsolidasi pemantau kehutanan dan perkembangan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Sulawesi Tengah, Senin (18/12/2017).

“Kota Palu ada lima perusahaan, Kabupaten Toli-toli ada lima perusahaan,Donggala, Parimo, Poso dan Banggai masing-masing satu perusahaan yang menerima sertifikat legalitas kayu melalui lembaga penilai akreditasi,” sebutnya.

Ia mengatakan untuk memperoleh sertifikat Legalitas Kayu telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL Nomor 14 Tahun 2016  tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Ditambahkan pula,  SVLK menjadi komitmen RepubIik Indonesia dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan, dan menjadi infrastruktur untuk mencapai pengelolaan hutan lestari serta mencegah illegal logging, sehingga berperan dalam mengerem laju emisi karbon.

“Sistem ini menjadi infrastruktur untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan mencegah illegal logging, sehingga berperan dalam mengerem laju emisi karbon,”Ujarnya.

Fitri juga menyampaikan bahwa diperlukan komitmen dan kerja sama para pihak termasuk masyarakat untuk implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Unit Manajemen. Pertemuan konsolidasi pemantauan yang dilaksanakan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) merupakan salah satu bagian peran masyarakat dalam memastikan kredibilitas SVLK.

Sementara itu Rizal selaku fokal poin JPIK di Sulawesi Tengah mengatakan peran masyarakat dalam memantau, mendorong proses dalam implementasi SVLK sangat penting karena ikut mengontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan sehingga bisa berkelanjutan dan lestari.

“Peran pemantau kehutanan sangat strategis untuk mengawasi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan sumberdaya hutan berbahan baku kayu jika tidak maka dikhawatirkan eksploitasi sumberdaya hutan berupa kayu yang tidak lestari justeru hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat bahkan bagi Negara,” tegasnya. (bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here