Di Era Jokowi, Mimbar Mahasiswa Secara Perlahan Dibungkam

0
198
Fadli Rahman

Oleh: Fadli Rahman

SEJARAH Bangsa Indonesia adalah perjalanan panjang yang menyertai kemerdekaan Bumi Pertiwi. Ketika kita mencoba membuka lembaran sejarah perubahan besar di Indonesia, kita akan menemukan kaum Intelektual progressif (Mahasiswa) yang menjadi motor penggerak ke arah perubahan yang dicita-citakan pada saat itu.

Dari awal kemunculan kaum intelektual progressif (Mahasiswa) tersebut di era kolonialisme, disadari oleh para penguasa kolonial pada saat itu bahwa kaum intelektual progressif tersebut merupakan ancaman terhadap kekuasaan. Namun, tetap saja perlawanan dan perjuangan menjadi ikhtiar bersama untuk memerdekakan Bangsa Indonesia.

Seperti tidak berujung dan berkusudahan, upaya pembungkaman dan pengkerdilan terhadap gerakan yang dibangun oleh Mahasiswa terus dilakukan oleh penguasa dari era kolonialisme,  orde lama, orde baru hingga era reformasi seperti sekarang. Akan tetapi, dalam tulisan ini penulis bukan hendak membahas fase-fase perjuangan dan pergerakan Mahasiswa sebagai motor penggerak perbubahan, melainkan lebih melihat upaya pembungkaman dan pengkerdilan terhadap gerakan Mahasiswa di era Reformasi melalui regulasi Pemerintah.

Kekuasaan Tirani Di Era Reformasi

Dalam catatan sejarah pergerakan Mahasiswa, telah berulang kali bagian terbesar gerakan Mahasiswa dipaksa untuk tunduk baik secara “kesadaran maupun tindakan” melalui legitimasi regulasi Pemerintah. Tidak jarang penggunaan kekerasan seperti sejata sebagai alat pemaksa kehendak dilakukan, karena kehendak Mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat dianggap bertentangan dengan keinginan dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh penguasa. Tidak terhitung berapa nyawa aktivis Mahasiswa yang gugur dimedan perjuangan dan menjadi korban penculikan yang sampai hari ini tidak diketahui keberadaan bahkan kuburnya.

Sejarah terus berulang, pergerakan dan perjuangan Mahasiswa menemui fase yang sama yaitu pengkerdilan dan pembungkaman terhadap mimbar kebebasan beraspirasi. Sudah menjadi watak penguasa otoriter dan diktator untuk menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Lihat saja, rezim obra (orde baru) dibawah kekuasaan sang Jendral yang berkuasa selama 32 tahun (Soeharta). Kekuatan Militer dan kedaulatan Politik hampir sepenuhnya dibawah kendali Soeharto. Kebebasan berpendapat dan beraspirasipun dibawah kontrol kekuasaan Soeharto melalui legitimasi regulasi pendidikan tinggi. Dengan demikian, tidak heran ketika Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang mampu bertahan selama 32 tahun.

Salah satu contoh regulasi pendidikan tinggi dibawah kekuasaan Soeharto sebagai kontrol terhadap gerakan Mahasiswa dan mencegah bangkitnya gerakan mahasiswa yaitu menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang merupakan pengembangan SK 028/1974. Sasarannya adalah membersihkan kegiatan politik di kampus yang dianggap akan menjadi ancaman bagi penguasa.

Pertanyaan krusial yang harus kita ajukan hari ini dari regulasi pendidikan tinggi di era Orba (Orde baru) di bawah kekuasan Soeharto tersbut yang bertujuan untuk mencegah bangkitnya gerakan Mahasiswa, apakah era Reformasi seperti saat ini mimbar aspirasi Mahasiswa masih dibawah kontrol penguasa?. Apakah regulasi pemerintah terhadap pendidikan tinggi yang tujuannya untuk mencegah bangkitnya gerakan Mahasiswa hanya dilakukan rezim Orba (orde baru?. Apakah penguasa era Reformasi sepenuhnya menjamin kebebasan berpendapat dan beraspirasi?. Atau bahkan penguasa di era Reformasi memiliki corak yang sama dengan penguasa direzim orde baru untuk mengontrol kebebasan berpendapat dan beraspirasi?.

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) Versi  Jokowi

19 tahun reformasi Indonesia bergulir, tugas Mahasiswa pun belum sepenuhnya tuntas. Perlawanan bukan hanya melawan Bangsa asing berwatak Imprealis dan kapitalis tapi ternyata kita harus melawan Bangsa sendiri. Mengutip perkataan Ir.Soekarno “Tugasku lebih mudah karena hanya mengusir dan melawan penjajah, tapi tugas kalian para penerus Bangsa akan lebih sulit karena melawan Bangsamu sendiri”. Sejatinya, era reformasi ternyata tidak menjajikan kepada cita-cita perubahan yang diinginkan. Sisa-sisa orde baru masih terus menghantui kehidupan kampus di Indonesia.

Beberapa waktu kemarin, dunia kampus kembali berduka. Pasalnya, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, bahwa Pemerintah akan merubah mekanisme penentuan Rektor yaitu dipilih oleh Presiden. Perubahan tersebut disampaikan Pemerintah karena adanya kekhawatiran adanya Ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi.

Dalam perspektif penulis, alasan yang dikemukan oleh Pemerintah sangantlah tidak mendasar dan sangat dipaksakan. Sangat dipaksakan karena nantinya akan muncul intervensi poitik liberal dilingkungan kampus dan aktivitas mahasiswa pun akan kembali diawasi intelejen negara yang sengaja disebar oleh pemerintah. Lihat saja bagaimana situasi kehidupan kampus di tahun 70 sampai 80-an. Pada akhirnya campur tangan militer akan mewarni kehidupan kampus.

Pada hakekatnya, mekanisme tersebut hanyalah legitimasi untuk mengkerdilkan nalar kritis Mahasiswa yang dari awal kemunculannya dianggap sebagai ancaman bagi pengusa. Lihat saja, regulasi rezim orde baru pada saat itu Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).

Pemilihan Rektor Oleh Presiden Adalah Kemunduran Dunia Akademik

Dalam pandangan penulis, pemilihan rektor oleh Presiden merupakan indikasi kemunduran dunia akademik. Seharusnya, ketika Pemerintah benar-benar ingin menanamkan Ideologi Pancasila dalam kehidupan kampus ada cara lain yang bisa digunakan.

Pertama, mengaktifkan kembali sesi perkuliahan Indoktriner melalui Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) yang berisi ajaran tentang butir-butir pengalaman Pancasila. Akan tetapi, dengan catatan bahwa P4 tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan seperti yang dilakukan penguasa orde baru.

Kedua, rekonstruksi harus kembali dilakukan terhadap sintem pendidikan di Indonesia dan menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata ajar wajib dari tingkat paling dasar sampai pendidikan tingggi, agar nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan dasar bagi seluruh anak Bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, menjadikan Ideologi Pancasila sebagai dasar pijakan pemerintah dalam merumuskan sebuah regulasi yang sifatnya mengarah pada sistem Pendidikan yang berkeadilan dan menyentuh seluruh elemen anak Bangsa. Ini perlu dilakukan oleh Pemerintah jika ingin menyelamatkan generasi Bangsa dari doktrinasi ideologi yang bertentang dengan Pancasila.

Dari aspek pendidikan, kami fikir tiga cara tersebut dapat memberikan efek positif terhadap keberlangsungan kehidupan dunia akademik. Penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak, orientasi pendidikan semestinya bermuara pada penerapan nilai-nilai pancasila. Regulasi terkait pendidikan tinggi harus benar-benar dicermati oleh Pemerintah, apakah regulasi tersebut benar-benar berorientasi pada penerapan Pancasila dalam kehidupan kampus atau hanyalah legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. ***

Penulis : Ketua Deputi Pendidikan dan Kebudayaan Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Sulawesi tengah (IMPTS Sul-Teng), Koord.Gerakan Aktivis Palu untuk Rakyat Sulawesi Tengah (GAPURA Sul-Teng) dan Presiden Mahasiswa STIK Indonesia Jaya Palu Per.2016/2017.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here