Kinerja Buruk, Politisi PKB Minta Bupati Morut Evaluasi Pejabat OPD

0
119
Sahabuddin

MOROWALI UTARA, beritapalu.NET  | Bupati Morowali Utara,  Aptripel Tumimomor diminta segera melakukan penyegaran dalam struktur jabatan pemerintahannya. Penyegaran ini tersebut dipandang penting untuk memaksimalkan kinerja pemerintahan Aptripel Tumimomor dan Moh. Asrar Abdul Shamad yang telah berjalan dua tahun terakhir.

Permintaan itu dikemukakan Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Morowali Utara Sahabuddin menyikapi kinerja sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Morowali Utara saat ini.

“Sudah saatnya evaluasi beberapa pejabat yang menurut kami tidak mampu menjabarkan keinginan bupati, utamanya yang terkait dengan program-program pro rakyat.” kata Sahabuddin dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.NET.

Dalam pandangan politisi PKB ini, setidaknya ada empat pimpinan OPD yang pantas ditinjau karena selama menduduki jabatan belum memperlihatkan kemampuan sesuai jabatan yang disandangnya. Keempat OPD itu masing-masing Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan dan Keuangan, dan Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morowali Utara.

Sahabuddin mengungkapkan bahwa sudah bukan rahasia lagi jika kinerja dinas-dinas tersebut masih jauh dari harapan. “Mulai dari kinerja di lapangan hingga soal kehadiran masih jauh dari harapan. ” ujarnya.

Ia mendesak Fraksi PKB di DPRD Morowali Utara untuk melakukan pengawasan khusus terhadap kinerja sejumlah dinas tersebut.

Senanda dengan itu, Sekretaris DPC PKB Morowali Utara Jeffisa Putra meminta agar Sekretaris Daerah (Sekda) Morowali Utara sebagai Pimpinan Tinggi Pratama bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintahan seharusnya meningkatkan kinerja aparatur daerah.

“Berjalan atau tidaknya roda pemerintah, lancar atau tidaknya birokrasi ditentukan oleh bagaimana Sekretaris Daerah menjalankan peran dan fungsinya,” tegas Jeffisa.

Pola pikir atau mindset yang harus dibangun di kalangan birokrasi adalah ada untuk melayani masyarakat dan membangun daerahnya.

“Fokus kinerja birokrasi harus bersifat keluar, bukan ke dalam. Artinya, birokrasi bukan sibuk mengurusi dirinya sendiri, tapi harus sibuk melayani masyarakatnya. Sesungguhnya kita harus mampu lebih dari sekedar responsif. Kita harus membangun birokrasi yang berprinsip memiliki inisiatif.” ungkap Jeffisa lagi.

Menurutnya, evaluasi adalah cermin dari capaian program kerja, agar bisa dilihat sekaligus mengukur, apa sasaran yang telah dicapai, apa yang diharapkan dari sasaran tersebut, sejauh mana realita dari hasil kerja, serta terobosan-terobosan apa yang perlu diambil dalam upaya optimalisasi kinerja para OPD. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here