Indeks Opini

Participating Interest (PI) dan Kontekstualisasi Nasonalisasi di Sulawesi Tengah

M. Ikbal Ibrahim

Oleh: Muh. Ikbal A. Ibrahim

SEJAK bulan September 2016, bola panas mulai digulirkan oleh Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Tema kebijakan yang didorong berkaitan dengan Participating Interest (PI) yakni hak memiliki saham bagi daerah penghasil sebesar 10%, sesuai amanat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Fokus penerapan kebijakan ini adalah PT. DSLNG yang beroperasi disektor Gas, terletak di Kabupaten Luwuk Banggai.

Dasar mendorong kebijakan ini adalah upaya mewujudkan cita-cita nasionalisasi dalam konteks lokal. Jika upaya ini belum bisa diwujudkan secara nasional, setidaknya, terdapat fakta keberhasilan dalam membangun kedaulatan ekonomi dan politik daerah atas sumber daya alamnya.

Industrialisasi dan Nasionalisasi Syarat Utama Kesejahteraan

Industrialisasi dan Nasionalisasi, tentu memiliki definisi dan makna yang beragam. Baik segi konsepsi maupun praktek, kita mengenal pengalaman nasionalisasi yang spesifik diberbagai negara. Perbedaan model ini dilatarbelakangi oleh analisis situasi yang berbeda baik geografis, ekonomi, historis, dan kultur maupun kondisi politik setiap negara.

Kita tentu, tak mesti secara membabibuta meniru praktek nasionalisasi Venezuela saat Chavez berkuasa ditahun 1999. Saat itu, Chavez melihat bahwa untuk memulihkan ekonomi dan membiayai program-program kerakyatanya mesti melakukan nasionalisasi atas minyak, dimana mayoritas dikuasai oleh korporasi global seperti Exxon Mobil dan Chonoco Philips.

Negara yang melakukan hal serupa yakni Bolivia. Sejak Evo Morales berkuasa, dekrit nasionalisasi dan renegosiasi atas gas bolivia digalakan. Melalui kebijakan ini, kedaulatan Bolivia atas sumber daya alam utamanya gas ditentukan oleh syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah Bolivia. Upaya nasionalisasi ini, dilakukan dengan memperkuat perusahaan gas negara (YPFB) dengan otoritas penuh dalam pengelolaan, bahkan, 80% keuntungan masuk kekas Negara Bolivia. Akhirnya, dalam rentan waktu 7 tahun setelah nasionalisasi, Bolivia menerima pendapatan sejumlah 16 Milliar USD. Korporasi yang menjadi prioritas yang beroperasi dalam sektor migas seperti: Repsol-Spanyol dan Petrobras-Brazil,  Pluspetrol-Argentina dan Total-Perancis, untuk membuat kontrak baru.

Indonesia dimasa orde lama juga sempat menggalakan program nasionalisasi. Usaha ini merupakan buntut dari tidak tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda terkait dengan irian barat. Pemerintah langsung mengambil tindakan dengan menginstrusikan mogok bagi buruh diseluruh perusahaan Belanda. Bahkan pemogokan ada yang berlanjut pada pengambil alihan oleh buruh atas nama pemerintah Indonesia. Data yang ada tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia jaman itu (berdikari online).

Pengalaman diatas menggaris bawahi beberapa hal: pertama nasionalisasi adalah upaya mewujudkan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya,  kedua, nasionalisasi bertujuan mendorong peningkatan pendapatan negara dan berkonsekuensi pada peningkatan taraf hidup rakyat, ketiga, nasionalisasi adalah sikap nyata keberpihakan, apakah pada negara atau pada investasi asing.

Roh Nasionalisasi Dalam Permen 37 Tahun 2016

Wacana nasionalisasi memang bukan hal baru. Berbagai kalangan terus menanti gebrakan kebijakan yang serius dalam mewujudkan wacana nasionalisasi. Namun, ditahun 2016 pemerintah melahirkan kebijakan, mungkin tak seideal yang kita harapkan, akan tetapi, setidaknya ada itikad baik dari pemerintah untuk meminimalisir peran dan kepemilikan asing dalam penguasaan sumber daya alam.

Aturan ini layak ditindak lanjuti dalam aspek pelaksanaan. Mengacu pada Permen tersebut seharusnya dapat memulai usaha mendorong Partisipating Interest (PI) sebesar 10% untuk daerah penghasil. Di Sulawesi Tengah, regulasi ini dijadikan dasar Fraksi Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah mendesak Gubernur melakukan renegosiasi Partisipating Interest (PI) tersebut.

Dalam diskusi dengan beberapa elemen, Fraksi Nasdem meyakini jika upaya ini berhasil, maka Sulawesi Tengah dapat memenuhi segala aspek kesejahteraan rakyat. Untuk itu, dukungan berbagai pihak sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan PI. Jika belum dapat dilaksanakan secara nasional, setidaknya Sulawesi Tengah mempelopori agenda realisasi PI 10% tersebut. Sebab, daerah penghasil berhak memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya. Dengan kepemilikan saham sebesar 10%, diyakini dapat membiayai berbagai program-program kerakyatan.

Permen 37 Tahun 2016 juga mengamanatkan bagi daerah penghasil agar mengelolah saham tersebut dalam bentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD), dimana komposisi saham harus mayoritas milik daerah. Saham ini juga dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi syaratnya 99% sahamnya harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

Menunggu Keseriusan Pemda Sulawesi Tengah

Saat ini upaya mendorong realisasi PI melalui inisiatif Fraksi Nasdem terhenti di meja eksekutif. Entah ragu atau lamban, namun inisiatif ini belum ditindak lanjuti secara serius oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Belum ada jawaban yang pasti, namun, terkesan Gubernur tidak serius dalam menyikapi usulan Fraksi Nasdem.

PT Donggi Senoro Liquid Natural Gas (DSLNG), didirikan sebagai perusahaan penanaman modal asing (FDI) pada tanggal 28 Desember 2007, dengan para pemegang saham Pertamina Energy Services Pte Ltd 29 persen, PT Medco LNG Indonesia 20 persen dan Mitsubishi Corporation 51 persen. Produksi akan diekspor ke Jepang dan Korea dengan pembeli Kyushu Electric Power Co. (300.000 ton/tahun), Chubu Electric Power Co. (1 juta ton/tahun) dan Korea Gas Corporation (Kogas, 700.000 ton/tahun). Sisa ekspor adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk pabrik pupuk di Sulawesi.

Keseriusan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, sangat menentukan dalam keberhasilan realisasi PI. Sebagai pemangku kebijakan, seharusnya mendorong kedaulatan daerah atas sumber daya alam termasuk gas menjadi tugas pemerintah daerah. Selama ini investasi hanya membawa keuntungan mengalir keluar dan menyisahkan kemiskinan, namun jika PI terealisasi dengan efektif, Sulawesi Tengah akan surplus anggaran yang dapat didistribusikan pada sektor-sektor penting, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana infrastruktur.

Karena upaya mendorong ini didasari atas alasan kesejahteraan rakyat, maka seluruh elemen rakyat penting untuk mengawal bahkan jika perlu mendesak agar pemerintah daerah Sulawesi Tengah serius dalam mendorong renegosiasi atas kepemilikan saham daerah sebesar 10%. Kepeloporan Sulawesi Tengah dalam mendorong participating interest, dapat menjadi pilot project praktek nasionalisasi dalam konteks lokal. Biarlah Sulawesi Tengah menjadi pemantik api nasionalisasi dan semburan panasnya dapat menjadikan daerah lain di Indonesia kebakaran oleh api nasionalisasi tersebut. Sehingga semangat nasionalisasi menjadi tindakan yang me-nasional.

Jika gerakan mendorong participating interest ini menjadi tindakan nasional yang dipelopori dari daerah, maka mimpi dan cita-cita nasionalisasi yang selama ini sebatas slogan, dapat di aplikasikan dalam realitas ekonomi politik Indonesia. Kita tidak hanya berteriak jargon nasionalisasi, kita juga tidak bermimpi atau membaca buku praktek nasionalisasi, tetapi kita, rakyat Indonesia dan dimulai dari Sulawesi Tengah sedang merintis peta jalan praktek nasionalisasi.

*Penulis adalah Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *