RUU Pemilu: Peluang dan Tantangan Aktivis Gerakan ke Depan

0
188
M. Ikbal Ibrahim

Oleh: Muh. Ikbal A. Ibrahim

SEMARAK kontestasi politik memang selalu menarik untuk dibahas. Aspek-aspek seperti konfigurasi kekuatan partai politik, figur, program, dan ragam kerja pemenangan menjadi topik utama. Namun, ada yang tak kalah penting yakni munculnya figur-figur aktivis gerakan dengan praktek politik berbeda (non konvensional) serta berpolitik dengan konsepsi ideologis.

Selain memiliki peluang dengan praktek politik berbeda, namun hambatan yang muncul juga tak kalah berat. Hambatan-hambatan itu hadir dengan ragam cara seperti mekanisme regulasi pemilu (RUU Pemilu), maraknya money politic, dan masih tidak terkosentrasinya kekuatan aktivis dalam suatu gerbong politik besar, lebih cenderung berjuang sendiri-sendiri.

Menakar RUU Pemilu dan Problematikanya

Saat ini regulasi tentang praktek pemilu sedang dibahas. Regulasi ini masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang (RUU), dimana saat ini, beberapa anggota DPR dan Pansus sedang melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko. Ada beberapa aspek utama yang dibahas, yakni: Ambang batas parlemen (parliamentary threshold), Pilpres atau Ambang batas pencapresan (presidential threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi dan dapil, sistem pemilu anggota DPR/DPRD (terbuka atau tertutup), penambahan kursi anggota DPR, dll. (detiknews).

Memang beberapa partai getol menaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold)5-7% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya berada di angka 3,5%. Selain itu, wacana-wacana tentang sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka juga mengemuka. Ada beberapa analisis mengatakan hal ini justru menghambat perkembangan demokrasi, sebab birokrasi partai akan membatasi inisiatif diluar birokrasi partai.

Disisi yang lain,  partai politik juga mendorong agar sistem proporsional tertutup meminimalisir politisi instan dan tidak berdinamika dalam kerja-kerja partai. Dampak lainya adalah Usulan PT yang di suarakan oleh partai-partai besar akan meruntuhkan salah satu amanat reformasi yakni sistem multi partai. Partai-partai kecil yang kalah bersaing dalam berbagai hal dengan partai yang sudah hidup sekian lama dalam alam politik Indonesia akan gugur dengan sendirinya.

Setidaknya pro kontra terkait dengan beberapa poin dalam RUU Pemilu menarik untuk disikusikan. Situasi dan kedewasaan berpolitik entah partai atau pelaku-pelaku akan ditentukan oleh mekanisme yang akan mencapai tahap finalisasi bulan depan. Tentu dikalangan aktivis gerakan juga tak melewatkan perkembangan regulasi pemilu ini. Sebab, masa depan perjuangan elektoral aktivis gerakan akan juga dipertaruhkan dalam aturan ini.

Seberapa Penting Pemilu 2019 di Intervensi Aktivis?

Momentum elektoral, terkhusus pemilu 2019 memang selalu menarik untuk didiskusikan. Dikalangan aktivis gerakan rakyat, masih terjadi polemik antara apakah pemilu merupakan suatu medan perjuangan, atau justru meninggalkan perjuangan (garis massa). Topik yang juga sering mengemuka adalah: dengan alat (partai politik) sendiri atau justru partai politik hanyalah alat, apakah pemilu adalah identik dengan meninggalkan massa, jawaban atas berbagai pertanyaan ini akan penulis ulas dibawah ini.

Perjuangan rakyat adalah seni menggerakan rakyat untuk berjuang terhadap nasibnya. Perjuangan ini mesti berangkat dari kesadaran kolektif rakyat. Artinya, perjuangan dapat berubah-berubah jika kesadaran massa berubah. Contoh sederhana antara pemilu atau ekstraparlemen, mayoritas rakyat masih percaya pada perjuangan parlementer, hal ini dapat dilihat dari antusiasme rakyat dalam ikutserta mensukseskan setiap momentum politik dengan ragam pilihanya masing-masing.

Namun, jika kesadaran rakyat masih meyakini pemilu, serta merta perjuangan esktra parlementer dilupakan. Akan lebih efektif jika untuk berjuang lewat pemilu mesti mensyaratkan pengorganisasian masa rakyat, dan ketika berkuasa organisasi rakyat yang terbangun mesti mengawal bahkan merumuskan segala kebijakan yang pro terhadap kesejahteraanya. Diskursus lainya adalah syarat-syarat pemilu semakin berat bagi alat dan partai politik baru. Ditengah intervensi pemilu 2019 sudah didepan mata. Pada akhirnya setiap aktifis gerakan mesti memilih alat politik lain, yang jikapun tidak identik namun memiliki beberapa kesemaan dengan alat ideologis kita.

Problem lainya adalah sebuah perjuangan revolusioner mesti menghendaki sebuah kekuatan politik besar dan solid. Sebab medan pertarungan politik liberal akan dipenuhi oleh karakter politisi dengan menonjolkan kekayaan dan kemewahan, nepotisme, bahkan pengkonsolidasian elit lokal, dll. Aktifis gerakan mesti memahami bahwa kesamaan pandangan dari suatu kelompok gerakan akan memberi pukulan hebat bagi politisi-politisi tradisional, karena kita memiliki warna politik yang dibaluti oleh praktek ideologis dan programatik.

Momentum politik ke depan sudah seharusnya menjadi medan pertempuran sesungguhnya. Dikotomi antara politisi bergagasan dan tidak, calon aktifis dan bukan calon aktifis, akan menjadi tampilan pada momentum politik ke depan. Jikapun belum dominan, namun ruang pemilu menciptakan situasi tersebut. Memang, saat ini ruang pemilu masih di dominasi oleh kelompok pragmatis dan non ideologis, namun tak menutup kemungkinan dalam beberapa waktu mendatang akan berubah konfigurasinya jikapun belum dominan, setidaknya seimbang antara konfigurasi politik antara kelompok gerakan (ideologis) dan kelom non gerakan (non-ideologis).

Aspek lain yang penting dimaknai adalah aktifis gerakan tidak mesti terbawah arus. Mesti memberi tampilan dan praktek sendiri. Harus ada optimisme bahwa dengan kekurangan kita juga banyak memiliki kelebihan. bahwa perubahan besar terletak dipundak mereka yang yakin dengan tujuanya, sertaberkuasa dengan gerbong besar kelompok aktivis.

Hambatan dan tantangan ke depan memang makin berat, baik soal regulasi, situasi politik, dominasi politisi-politis konvensional, tetapi dengan sebuah gerbong bersama tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Sebab kesejahteraan rakyat terletak dipundak kita. momentum ke depan adalah penentuan nasib kesejahteraan rakyat. Bukan pemilu atau tidak pemilu, moderat atau revolusioner, namun semua itu hanya jalan menuju tujuan. Selagi tujuan berkuasa mengikutsertakan rakyat melalui organisasi sebagai alat perjuangan, dan mendorong transformasi kesadaran ideologis rakyat, maka secara perlahan rakyat akan menyadari menjadi bagian dari sebuah perubahan besar yakni masyarakat tanpa penindasan, sekalipun jalanya adalah momentum elektoral.

*) Penulis adalah Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here