Nasionalisasi Freeport : Soal Politic Interest atau Kemandirian Bangsa

0
276
Asman Asgar

Oleh : Azman asgar

TULISAN ini hendak mau menjawab kekhawatiran kawan Arman seli selaku Sekjend Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi (LS-ADI) Sulteng yang beberapa waku lalu sempat penulis baca dalam tajuk Opini Bp On line terkait wacana pemerintah dalam melakukan proses nasionalisasi PT.Freeport di papua.

Tulisan ini juga hendak ingin penulis sampaikan kepada kawan-kawan yang saat ini masih tetap konsisten dalam menyuarakan dukungan terhadap pemerintah dalam menjaga kedaulatannya atas perusaahan pertambangan terbesar di dunia tersebut.

Beberapa waktu lalu penulis sempat membaca opini dari kawan Sekjend LS-ADI Sulteng Arman seli tentang wacana dari pemerintahan Jokowi-Jk untuk menasionalisasi PT.Freeport  yang akan di kembalikan kepangkuan ibu pertiwi.

Tulisan dari kawan Arman seli sangat-sangat kritis dan bisa dijadikan tambahan referensi sebagai bahan pendiskusian yang kritis dan ilmiah baik ditingkatan mahasiswa maupun masyarakat luas. Akan tetapi disisi lain penulis mempunyai sudut pandang yang berbeda melihat persoalan Freeport. Karena penulis menganggap bahwa kawan Arman seli masih terjebak dalam persoalan Politic interstsemata, tanpa melihat sudut pandang pentingnya Nasionalisasi berdasarkan konstitusi serta gerakan dan dukungan dari kalangan masyarakat luas yang terorganisir sebagai penopangnya.

Sebelum kesubstansi persoalan nasionalisasi, penting menurut penulis mengurai kembali asal muasal wacana nasionalisasi PT.Freeport muncul direzim Jokowi-Jk. Sebagaimana kita ketahui bahwa wacana munculnya Nasionalsasi  Freeport itu berawal dari dua hal.

Pertama;Kontrak karya (KK) PT.Freeport yang akan berakhir ditahun 2021 mendatang. Kedua; adanya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba dan perubahan KK menjadi IUPK. Kedua hal inilah yang menjadi pemicu kegaduhan soal freeport ditanah papua, sampai-sampai perusahaan miik Mc Moran Inc tersebut mengancam akan membawa pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase dengan alas kesucian Kontrak Karya (KK)

Apa perbedaan KK dan IUPK?

Penting juga menurut penulis bagi kita semua memahami esensi dari KK dan IUPK agar kiranya kita bisa memahami apa sebenarnya tujuan Pemerintah melakukan perubahan KK menjadi IUPK tersebut. Perbedaan utama antara KK dan IUPK ialah status perjanjian. KK adalah “Kontrak” sedangkan IUPK ialah “Izin” dalam KK, freeport dan pemerintah adalah dua pihak yang berkontrak dan kedudukannya sejajar.

Sedangkan IUPK, negara adalah pemberi izin, disini posisi negara lebih tinggi dari perusahaan pemegang izin. Dari perbedaan keduanya, secara rasionalitas kita bisa lebih memahami seberapa besar keuntungan negara ketika KK diubah menjadi IUPK baik dari segi ekonomi maupun dari segi kedaulatan politik bangsa.Dalam proses perubahan KK menjadi IUPK Freeport malah mangkir dari aturan tersebut yang anehnya Freeport cenderung meremehkan kekuatan bangsa kita, lagi-lagi dengan cara klasik mengancam kepengadilan arbitrase.

Belum lagi adanya aturan Pasal 97 PP 1/2017 terkait divestasi saham sebesar 51% semakin membuat Mc Moran Inc Kocar kacir mencari perlindungan, jikalau aturan yang masih cukup moderat itu saja tidak bisa dijalankan oleh Freeport maka menjadi wajib hukumnya bagi seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintah menasionalisasi PT.Freeport yang sudah menguasai dan merampok SDAIndonesia selama setengah abad lamanya ketimbang tersandera dengan ketakutansoal kepentingan syang berlebihan.

Mungkinkah wacana nasionalisasi hanya dalih pemerintah untuk memindahkan KK dari AS ke China?

Kembali kepersoalan kekhawatiran kawan Arman seli, dalam hal politik memang segala kemungkinan itu bisa terjadi dan dalam dunia politik itu sudah pasti bicara soal kepentingan. Akan tetapi kepentingan yang coba penulis fahami dalam kasus Freeport adalah seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari Politik divestasi maupun nasionalisasi PT.Freeport. Sehingga soal kepentingan antara elit penguasa maupun China dan Amerika menjadi hal yang ditanggalkan terlebih dahulu.

Penulis cukup memahami kekhawatiran kawan Armans seli terkait ketakutan atas skema nasionalisasi yang coba dijalankan oleh rezim Jokowi-Jk karena itu berangkat dari analisis yang juga komprehensif terkait kondisi ekonomi global dan butuh diskursus khusus dikalangan kelompok intelektual.

Kekhawatiran kawan Arman seli  tanpa disadari hendak melemahkan gerakan masa luas dalam mendukung penuh Nasionalisasi perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut. Nasionalisasi adalah amanah konstitusi bukan keinginan kelompok tertentu sehingga mendukung sepenuhnya penerapan nasionalisasi tambang asing merupakan langkah maju pemerintahan dalam mewujudkan kemadirian ekonomi bangsa.

Kebijakan ini mestinya harus kita dukung penuh dengan meletakan posisi masa rakyat sebagai protagonisnya dalam mewujudkan nasionalisasi Freeport. Sehingga dalam pelaksanaannya, nasionalisasi PT.Freeport benar-benar dalam kontrol negara lewat BUMN.

Pasal 33 UUD 1945 adalah jawaban ketakutan kawan Arman seli

Kenapa harus Pasal 33?

Pasal 33 adalah bentuk dari kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri, untuk menahan laju arus neoliberaisme yang terus saja menggempur sistem perekonomian dan politik kita dibutuhkan kesadaran dan komitmen pemerintah dalam mengaktualisasikan pasal 33 UUD 1945 dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara..

Dan tentunya masa rakyatlah yang menjadi penentu atas keberlangsungan program yang pro rakyat tersebut. Karena sejarah sudah mencatat pemerintahan yang tidak besandar pada kekuatan rakyat maka ia akan mudah untuk dihancurkan.

Pasal 33 ayat 1 “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan

pasal 33 ayat 2 ”cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

pasal 33 ayat 3 “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dalam penjabaran pasal 33 ayat 1 jelas memposisikan rakyat sebagai panglima tertinggi ketika menyusun perekonomian yang ada di Indonesia. Pemerintahpun harus melibatkan masyarakat papua untuk menentukan kebijakan ekonomi bersama atas dasar semangat senasib sepenanggungan.

Sedangkan dalam ayat 2 tuntutan nasionalisasi PT.Freeport menjadi wajib hukumnya. Betapa tidak, lebih dari setengah abad lamanya Freeport justru memisikinkan masyarakat papua dan tidak memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Dalam point terakhir ayat 3 sudah culup jelas bahwa adalah sebuah keharusan ketika SDA di Indonesia harus dikelola oleh negara dan peruntukannya untuk kemakmuran rakyat Indonesia bukan untuk pihak-pihak yang hanya sekedar menguasai dan memonopoli. Dari kostitusi kita sudah sangat terang benderang bahwa politik divestasi dan Nasionalisasi adalah perintah konsitusi bukan kepentingan elite tertentu. Seperti kata Tan Malaka “ Tidak ada tuan rumah yang mau berunding dengan pencuri yang merampok isi rumahnya

Penulis adalah Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik Palu (KPK PRD Palu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here