Telaah Kritis Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

0
204
Arman Seli

Oleh : Arman Seli

DESA adalah bagian kecil dari negara yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahan desa baik yang di jalankan berdasarkan hukum adat maupun hukum positif. Sistem pemerintahan desa yang masih menggunakan hukum adat di kawasan terpencil seringkali masyarakatnya disebut dengan masyarakat adat.

Salah satu ciri masyarakat adat adalah masih berlakunya peradilan adat dalam setiap pengambilan keputusan di desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur tentang Desa, Desa Adat dan penamaan lokal berdasarkan  wilayah desa berada. Penyebutan Desa masing-masing berbeda sesuai nama lokal. Misalnya di Sulawesi tengah ada beberapa penamaan. Seperti, Ngata,Ngapa,Boya Kampu dan sebagainnya.

Regulasi ini juga mengatur jumlah penduduk berdasarkan wilayahnya. Misalnya, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa, sehingga pada penetapan jumlah penduduk desa untuk dimekarkan berbeda di setiap wilayah.

Berdasarkan diskusi yang penulis ikuti di sekretariat Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Kota Palu bersama Bapak Dani Setiawan (Dirjen Kementrian Desa ) beberapa saat yang lalu,  yang menjadi masalah saat ini terkait dengan pengambil kebijakan dalam pembentukan desa,peralihan desa menjadi kelurahan dan sebaliknya adalah Kemendagri sebagai pembuat regulasi sementara Kementrian Desa hanya mengatur regulasi pemberdayaan desa.

Penulis beranggapan dengan 2 (dua) Kementrian yang mengatur dari segi pemerintahan dan pemberdayaan berbeda maka tumpang tindih kebijakan akan mudah terjadi dalam pengaturan desa. Selain itu regulasi ini mengatur juga tentang pembentukan desa dalam kota sebagaimana yang disebutkan dalam BAB II Kedudukan dan Jenis Desa, Pasal 5 (Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota).

Di bagian ini membuka kesempatan bagi wilayah Kota dalam pembentukan desa berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembentukan desa dalam kota, desa adat atau desa berdasarkan penamaannya di wilyah tertentu  sesuatu yang tidak mungkin bagi yang belum mengetahui Regulasi ini. Menjadi telaan kritis penulis terkait regulasi ini sebagaimana dalam Pasal 7 ayat  Penataan yang meliputi ; (a). pembentukan;(b). penghapusan, (c). penggabungan; (d) perubahan status; dan (e). Ada 1 (Satu) Point yang menarik untuk dibahas yaitu : Penghapusan, dikaitkan dengan Pasal 9 (Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.) merugikan desa karena alasan pembangunan naional.

Sulawesi tengah menjadi salah satu provinsi yang memungkinkan untuk pelaksaan undang-undang ini karena ada beberapa daerah yang bisa menjadi target berdasarkan system social  masyarakat yang masih menjadikan hukum adat sebagai hukum tertinggi dalam pengambilan keputusan  dan didorong menjadi desa adat. Seperti di kulawi kabupaten sigi dan kabupaten morowali utara  yang didiami oleh suku tau ta’a wana dan beberapa saat lalu hutan adat wana posangke di sahkan oleh pemerintah sebagai hutan adat. Termasuk di kota Palu sebagai ibukota provinsi di Sulawesi tengah masih terdapat masyarakat adat yang memungkinkan pembentukan desa adat demi menjaga kebudayaan setempat, Dalam hal ini Salena,Lekatu, dan Wana memungkinkan pembentukan atau penggabungan menjadi desa adat yang sudah di atur dalam perundangan-undangan.

Diterbitkannya Undang-undang Desa seharusnya pemerintah juga mengidentifikasi desa yang memungkinkan menjadi desa baru dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang  selalu mendorong pembentukan desa adat, sehingga kedepannya regulasi yang diterbitkan bukan hanya menjadi arsip   Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pembangunan nasional seharusnya diawali dari desa sehingga mengurangi permindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi). Banyaknya masyarakat desa yang berpindah ke kota karena pembangunan yang tidak merata dan tingkat gengsi penduduk desa yang menganggap kota lebih maju menjadikan desa menjadi alternatif terburuk bagi masyarakat.

Kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah memungkinkan program pembangunan nasional dilakukan di desa sehingga desa menjadi tempat yang bergengsi bagi masyaraka, tidak bisa dipungkiri tindak kejahatan yang seringkali terjadi diperkotaan seringkali dilakukan oleh masyarakt desa yang berpindah ke kota karena alsan ekonomi .

Tulisan ini bukan telaah kritis tentang kejahatan tetapi penulis hanya melihat bahwa pentingnya pembentukan desa dengan pemberdayaan masyarakat yang merata dengan gagasan pembangunan nasional diawali dari desa.  Seperti pasal 9 sebagaimana penjelasan diparagraf sebelumnya,  bahwa desa bisa dihapus dengan alasan pembangunan nasional inilah yang menjadi kritikkan penulis dalam undang-undang ini, seharusnya pembangunan nasional diawali dari desa bukan menghapus desa dengan alasan pembangunan nasional.

Pada BAB I Ketentuan Umum  penjelasan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 Tentang Desa Penulis mengkaji pengaturan desa berdasarkan  Pasal 3  terdiri dari  (a) rekognisi, (b) subsidiaritas (c) keberagaman, (d) kebersamaan (e). kegotongroyongan, (f) kekeluargaan, (g) musyawarah, (h) demokrasi (i) kemandirian (j) partisipasi, (k) kesetaraan, (l) pemberdayaan, dan (m) keberlanjutan. Beberapa point diatas menjadi hal penting dalam pembentukan desa karena menjadi syarat penting. seperti rekognisi atau pengakuan.

Pengakuan masyarakat adat dalam bentuk pelaksaan peradilan adat juga menjadi hal yang bisa menjadi pertimbangan pengaturan desa dan beberapa point lain yang tentunya sudah mengakar pada kebiasaan masyarakat lokal. Harapan penulis bahwa sekiranya undang-undang ini menjadikan masyarakat desa lebih sejahterah walaupun di sisi lainnya pemberdayaan desa juga menjadi tanggungjawab Kementrian Desa.

Mendorong pembentukan desa dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan kerjasama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Desa atau dengan solusi lain membuat regulasi pengaturan desa secara keseluruhan dilakukan oleh satu kementrian sehingga pengambilan keputusan atau membuat kebijakan baru tidak tumpang tindih satu sama lainnya.

Selain penjelasan diatas pemerintah juga harus membuka ruang-ruang kepada para penggiat sosial atau lembaga swadaya masyarakt (LSM) dan kelompok mahasiswa yang mempunyai perhatian dengan pemberdayaan desa. Pemberdayaan desa yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan perekonomian masyarakat desa tetapi juga dari segi pendidikan rakyat dalam bentuk diskusi tingkat komunitas, pemetaan partisipatif wilayah administratif desa dan hutan desa.

Konsep pemberdayaan desa berdasarkan kearifan lokal juga bisa menjadi target kemajuan desa. Percepatan pembangunan nasional dengan pemberdayaan desa berdasarkan kearifan lokal bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi juga pemerintah daerah dalam bentuk regulasinya, sehingga desentralisasi pemerintahan berjalan dengan baik.

Penulis yang juga selaku pemerhati masyarakat desa berharap kedepan desa bukan sekedar  menjadi tempat penghasil komoditi tetapi juga pusat peradaban baru dalam bentuk pembangunan nasional yang diatur dalam perundang-undang. Pemberdayaan desa bisa menjadi solusi turunnya pengangguran masyarakat desa yang cenderung pergi ke kota dengan alasan ekonomi.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi baru dalam pembentukan desa dan konsep pembangunan nasional yang diawali dari desa dan menjadikan desa sebagai pusat perekonomian yang mampu menjadi solusi kemiskinan yang mengarah pada kemajuan masyarakat desa.

*) Penulis adalah Sekretaris Umum Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here