Freeport Indonesia, Nasionalisasi atau Peralihan Kontrak Karya

0
285
Arman Seli

Oleh : Arman Seli

FREEPORT merupakan perusahaan pertambangan yang sejak lama beroperasi di tanah Papua yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan elit politik dan para aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) karena adanya rencana pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan tambang terbesar di Indonesia tersebut.

Pemerintah di era Jokowi-JK mempunyai terobosan untuk melakukan nasionalisasi dengan maksud hasil dari Freeport Indonesia lebih menguntungkan Indonesia sebagai negara penghasil. Tidak jarang masyarakat papua melakukan aksi protes karena hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Berbagai tindakanpun yang dilakukan oleh masyarakat papua, Mulai dari aksi massa sampai pada tingkat lobi-lobi dan tindakan protes masyarakat papua yang ingin memisahkan diri dengan ibu pertiwi karena merasa dirugikan oleh pemerintah pusat.

Beberapa kalangan mencoba mendorong nasionalisasi termasuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetapi penulis beranggapan lain dalam hal nasionalisasi PT. Freeport Indonesia, karena dilihat dari sudut pandang ketergantungan ekonomi negara  memungkinkan nasionalisasi hanya menjadi topeng bagi dalang dalam sebuah pertunjukan itulah sebuah analogi yang penulis coba kemukakan.

Maksud dari analogi di atas adalah nasionalisasi hanya menjadi isu yang sengaja dimainkan untuk kepentingan tertentu. Telaah kritis penulis tentang persoalan ini, bahwa pemerintah sedikit menggangu konsentrasi rakyat Indonesia tentang kerjasama yang coba presiden Jokowi bangun dengan China, Iran dan Arab Saudi.

Kontrak karya Freeport 50 tahun silam dengan Amerika Serikat (AS). Tingkat ketergantungan negara berkembang dengan negara maju memungkinkan nasionalisasi hanyalah sebuah metafora yang pada dasarnya nasionalisasi akan digiring ke peralihan kontrak karya.

Penulis bukanlah seorang pengamat ekonomi politik tetapi secara kelembagaan merupakan aktivis Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) yang selalu mengawal dan mengkaji kebijakan-kebijakan ekonomi politik termasuk nasionalisasi PT. Freeport Indonesia.

Menurut hasil kajian LS-ADI bahwa nasionalisasi Freeport coba di dorong untuk pengalihan kontrak karya dari Amerika Serikat (AS)  ke China atau bisa saja kepentingan elit politik yang belum terbaca oleh semua kalangan. Penting untuk dikaji nasib PT. Freeport Indonesia, Nasionalisasi atau Peralihan Kontrak Karya. Membahas lebih jelas kemungkinan nasib perusahaan tambang terbesar di Indonesia tersebut, penulis akan membagi 2 (dua) hal penting yang sudah dijelaskan diatas antara Nasionalisasi dan Peralihan Kontrak Karya.

Nasionalisasi

Nasionalisasi menjadi solusi masa depan PT. Freeport Indonesia di era Jokowi-JK saat ini tetapi disisi lain ketergantungan Negara Indonesia juga besar. Butuh analisis kritis membaca strategi pemerintah karena bisa saja bukan nasionalisasi yang terjadi melainkan peralihan kontrak karya.

Nasionalisasi yang dimaksud adalah mengembalikan pengolahan PT. Freeport Indonesia ke nasional dengan pengelolan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tentunya akan bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional dengan system kontrak berdasarkan regulasi.

Melakukan nasionalisasi butuh analisis yang tepat, butuh informasi intelijen dan pendapat para ahli hukum dan politik internasional tentang dampak yang akan terjadi jika nasionalisasi menjadi keputusan pemerintah.

Penulis secara kelembagaan bukan menolak atau tidak percaya niat baik pemerintah tentang nasionalisasi tetapi Lingkar Studi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) beranggapan bahwa Pemerintah hanya memberi surga telinga yang nantinya tidak menjadi kenyataan. Tetapi disisi lain penulis mengapresiasi nasionalisai, namun yang menjadi keraguan adalah  hanya menjadi pengalihan isu dari berbagai persoalan yang ada.

Peralihan Kontrak Karya

Kontrak Karya merupakan system perjanjian petambangan antara perusahaan asing dengan pemerintah seperti halnya perjanjian tertulis PT. Freeport Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Kontrak Karya. Dewasa ini pemerintah dan beberapa elemen masyarakat mendorong penghentian kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan solusi nasionalisasi.

Berbicara Kontrak Karya maka harus membuka regulasi yang mengatur system kontrak karya.

Beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam hal petambangan China yang diprediksi menjadi peralihan kontrak karya dari Amerika Serikat (AS). Berdasarkan pemberitaan Kompas.com menyebutkan beberapa saat yang lalu keputusan kerjasama Indonesia-china adalah pembangunan infrastruktur di Papua, pembangunan smelter  dan pembangkit listrik tenaga air di membrano, Papua.

Hal demikian memperkuat dugaan bahwa menjadikan Papua sebagai arah pembangunan China dalam bentuk kerjasama Indonesia akan di arahkan menjadi pertanggungjawaban sosial atau Coorporation Sosial Responsibility  (CSR) sebagai pemegang Kontrak Karya baru PT. Freeport Indonesia. Penulis beranggapan bahwa  Peralihan Kontrak Karya yang akan terjadi bukan Nasionalisasi dengan alasan di antaranya ketergantungan Pemerintah indonesia dengan Negara lain masih cukup tinggi

Mengingat kembali kasus yang lebih dikenal dengan “ Papa Minta Saham” Melibatkan Setya Novanto menjadi gambaran umum bahwa adanya kepentingan perorangan atau kelompok dalam rencana pemerintah terhadap nasionalisasi. Secara politik ada 2 (dua) Moment besar yang ada di depan mata yaitu ; Pemilihan Legislatif (PILEG)   dan Pemilhan Presiden (PILPRES) tahun 2019 dua pesta politik diatas akan menjadi mahar politik para elit.

Diharapkan kepada para pendukung nasionalisasi untuk menyatukan barisan demi kepentingan nasionalisasi yang berpotensi korupsi besar-besaran dikalangan Eksekutif dan Legislatif bahkan masuk dipusaran yudikatif.

Butuh strategi matang untuk mendorong nasionalisasi PT. Freeport Indonesia yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesehjateraan rakyat Indonesia seperti diamanatkan Undang-Undang (UUD) 1945 Pasal 33.

Pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesehjateraan rakyat, akan berbanding terbalik jika tidak ditelaah secara kritis baik pemerintah maupun para aktivis yang mendorong nasionalisasi PT. Freeport Indonesia.

Lingkar Studi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) yang sering mendiskusikan persoalan pertambangan menganggap bahwa penghentian kontak karya menjadi cita-cita bersama. Statement penulis yang bertujuan untuk menganalisis semoga menjadi motivasi para aktivis agar selalu solid mengawal rencana nasionalisasi murni yang menutup ruang gerak elit politik melakukan korupsi.

Melalui tulisan ini, penulis selaku Aktivis Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) mengajak semua lapisan masyarakat mendorong nasionalisasi tanpa transaksi politik. Kedudukan LS-ADI yang berada di Sulawesi tengah mempunyai keterbatasan dalam penyampaian aspirasi yang memungkinkan lambatnya proses pemberitaan media sehingga dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendorong nasionalisasi.

Penulis Merupakan Sekretaris Umum Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here