e-KTP, Gerbong Baru Koruptor Kekinian (Korupsi Berjamaah)

0
171
Zubair Samatan

Oleh: Zubair Samatan

SAAT ini sedang gencar-gencarnya masyarakat berbicara soal E-KTP yang menjadi viral disetiap media. Mulai dari diskusi ditataran pemuda dan mahasiswa sampai pada orang tua kita. Kasus ini memang  sangat merugikan negara.

Lihat saja korbannya siapa saja, tentu rakyat yang menjadi korban atas kemunafikan yang dilakukan oleh tikus berdasi kekinian itu. Mereka seakan menjadi orang yang spesial di bangsa ini yang kemudian bebas melaukan apa saja terutama melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam hal tindak pidana korupsi itu sendiri.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah menangkap Andi Narogong, tersangka baru kasus proyek E-KTP. Andi ditangkap saat berada diwilayah jakarta selatan, kamis (23/3/2017).

Ketika mendengar kata korupsi, kaum intelektual seakan ingin berspekulasi dan muntah mendengar kata itu, sebab kata yang begitu kotor dari ucapan kata “anjing” ataupun “bangsat” yang sering terdengar ditelinga kita ketika seseorang mengungkapkan amarahnya terhadap orang lain.

Unjuk rasa hari ini (24/3/2017) tengah dilakukan oleh kawan-kawan aktivis CIPAYUNG Makassar. Dengan mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek E-KTP. Tentunya sebuah kerusan kemudian mahasiswa menuntut keadilan di bangsa sendiri. Yang salah akan tetap salah dan yang benar akan tetap benar dimata mahasiswa (kaum intelektual muda).

Dengan berbagai pedoman dari berbagai warna yang berbeda lalu dalam hal organisasi, walaupun berbeda akan tetapi prinsipnya tetap sama yaitu melawan kemunafikan dan kebohongan yang tersembunyi dibalik tirai-tirai generasi tua pada drama mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang aktivis ditahun 60an bahwasanya kita generasi baru bertugas untuk memberantas generasi tua yang mengacau. Itulah yang disampaikan oleh soe hok gie.

Tentunya saat ini kita telah menyadari bahwa situasi dan kondisi bangsa ini sedang kacau balau dengan berbagai kasus-kasus yang merugikan masyarakat maupun ummat beragama itu sendiri. Penulis tidak menyinggung kasus penistaan Agama, hanya saja memberkan sebuah contoh yang lagi menjadi trending topic disetiap media-media online maupun media cetak.

Kembali berbicara soal korupsi, kasus korupsi kali ini bisa dikatakan sebagai kasus korupsi berjamaah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ketika berbicara soal jamaah, maka kita akan mengasumsikan kaitannya dengan agama. Ya, memang benar adanya.

Dalam Islam dikenal dengan kata Jamaah, dalam ajaran nasrani dikenal dengan kata jemaat, sedangkan dalam organisasi-organisasi keislaman lainnya dikenal dengan kata jam’iyah. Namun semua itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersamaan. Ketika mendengar kata jamaah, tentu kita telah mengetahui bersama bahwasanya jamaah memiliki imam/pemimpin/leader dll.

Kasus korupsi berjamaah kali ini perlu dipertanyakan siapa dalang atau leadernya dibalik layar. Apakah mereka yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau mereka yang sedang bersembunyi dibalik panggung megah bangsa. Bagaimanakah respon presiden akan hal bebrbau busuk ini? Apakah presiden menutup hidungnya atau menutup telinga layaknya kasus Kendeng yang telah merenggut korban jiwa saat menggelar aksi pasung tangan dan kaki dengan semen.

Koruptor bukanlah pekerjaan, koruptor bukanlah profesi dan koruptor bukanlah kalimat suci. Koruptor adalah kata kotor yang harus diberantas oleh predator yaitu KPK dan dibantu dengan ulur tangan masyarakat. Sudah berapakah yang tercatat dalam buku harian KPK terkait kasus korupsi di indonesia?.

Jawabannya adalah sangat banyak dan banyak sekali, bukankah begitu faktanya?. Korupsi seakan menjadi kebudayaan dan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh generasi ke generasi. Sepertinya bibit-bibit koruptor harus dicegah oleh KPK mulai dini hari.

KPK meminta masyarakat tetap mengawal proses penanganan kasus E-KTP dan tidak terpancing jika ada isu politisasi oleh sejumlah pihak atas penanganan perkara ini. Karena ada upaya menarik atau menggeser penanganan perkara ini pada ranah politik potensial menghambat penanganan perkara ini. Begitulah yang disampaikan oleh wakil ketua KPK Alexander Marwata.

Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwasanya kasus korupsi berjamaah ini telah merugikan negara seenilai Rp.5,9 triliun. Bukan jumlah yang terbilang sedikit ketika mendengar nominal yang berbunyi triliun. KPK harus fokus pada proses hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bersama fungsi dari KPK itu sendiri menjadi supervisi terhadap instansi yag berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Memang bukan pekerjaan yang mudah bagi penulis untuk duduk di kursi ini. Pekerjaan yang cukup melelahkan dan menyita banyak waktu. Tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi proyek E-KTP ini terbilang sebagai kasus korupsi terbesar yang menjadi catatan sejarah di indonesia. Tidak bisa ditampik, taksiran kerugian negara sebesar Rp.2,3 triliun. Ini bukanlah nilai yang kecil. Jika dibandingkan dengan kasus-kasur tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh KPK. Kasus korupsi proyek E-KTP bahkan mengakibatkan potensi kerugian negara tersesar.

Tampak jelas bahwa pengaruh kasus koruspi berjamaah ini berimbas pada aktivitas keseharian masyarakat indonesia yang merasakan lambatnya pembuatan E-KTP adalah salah satu dampak dari megakorupsi ini. Sungguh memilukan dan memalukan. Penulis berharap tikus-tikus berdasi itu dihukum setimpal dengan perbuatannya yang memalukan itu.

Tidak ada kata spesial dalam proses penegakan hukum, jangan sampai terjadi lagi diskiminasi dalam prosesi hukum yang sedang berjalan. Sebab sering terjadi tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh penegak hukum yang menspesialkan mereka yang memiliki jabatan lebih tinggi dari rakyat jelata. Sungguh ironis jika itu terjadi.

Sebagai kaum terpelajar, tindakan kami akan selalu mengawal proses ini sampai selesai. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh KPK harus benar-benar efektif. Sebab lagi-lagi terjadi kasus tindak pidana korupsi. Ini menandakan bahwa tindakan pencegahannya masih belum efektif. Seperti apa yang telah dimuat dalam mata pelajaran maupun mata kuliah di kampus kita mengenai pendidikan karakter dan anti korupsi, seharunya kita bertanya kepada mereka yang tengah melakukan tindakan memalukan itu, apakah mereka sadar akan hal itu?. Apakah mereka lulus mata kuliah pendididkan karakter dan anti korupsi?. Setelah melakukan tindak pidana korupsi, selalu saja mengutarakan kalimat “saya khilaf telah melakukan hal itu (korupsi)”. Jangan jadikan kata ‘khilaf’ sebagai senjata mapuh untuk merebut perhatian rakyat agar elektabilatas kambali normal. Sungguh naif.

Penulis mengajak kepada kita semua agar membuang jauh-jauh kebiasaan yang telah dilakukan oleh generasi tua sebelumnya. Sebagai agen pembaharu bangsa, hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kualitas bangsa dimata dunia. Jika korupsi ini diasumsikan sebagai penyakit keturunan, sekalipun penyakitnya bersifat keturunan, akan tetapi setiap penyakit ada obatnya.

Generasi tua yang bersih dari korupsi sedang mempersiapkan siapa yang akan menggantikan posisinya kelak. Tentunya kita akan bertanya siapa yang akan menjadi pengganti mereka. Tidak lain adalah kita sendiri sebagai generasi baru. Yang harus dipersiapkan hari ini adalah berbenah diri untuk menjadi SDM yang berkualitas tanpa melihat kuantitas.

Bangsa ini harus memprioritaskan kualitas buan kuantitatas. Apalah artinya kuantitas tanpa kualitas. Perlunya juga kita mendalami ilmu agama yang menjadi pedoman hidup ke arah yang positif. Sebagai negara yang menganut paham kebhinekaan maka keebebasan kita untuk memeluk agama masing-masing menjadi pilihan setiap individu.

Dengan itu kita akan dapat mengembangkan kualitas diri menjadi lebih baik. Alhasil kita akan lebih memahami bagaimana embedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kesejahteraan rakyat akan segera terealisasi dengan tangan-tangan bersih. Perlunya untuk membuktikan bahwa generasi baru adalah generassi bersih, suci nan adil. Perwujudan nyata ini akan dirai dengan semangat juang pemuda.

Seiring berjalannya waktu, akan ada saatnya kita diperhadapkan dengan kondisi bangsa yang kondusif bebas dari tindak pidana korupsi.

*) Penulis adalah Ketua DPD Pemuda LIRA Banggai Laut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here