e-KTP Dalam Pusaran Korupsi

0
231
Arman Seli

Oleh : Arman Seli

  1. Korupsi e-KTP

ADANYA e-KTP pada dasarnya mempermudah sistem pendataan penduduk karena sulit bagi warga Negara untuk menggadakan kartu tanda penduduk (KTP) dengan system elektronik data lebih terencana dan mudah mengidentifikasi seseorang. Proyek e-KTP yang dimulai tahun 2011-2012 ini dilaksanakan oleh kementrian dalam negeri (KEMENDAGRI) saat ini menjadi polemik di masyarakat maupun dikalangan elit politik yang terjebak dalam pusaran korupsi.

Besarnya anggaran yang mencapai Rp.5,9 Triliun sangat disayangkan penggunannya. Kasus korupsi e-KTP di duga merpakan kasus terbesar di Indonesia karena taksiran kerugian Negara sebesar Rp. 2,3 triliun jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain e-KTP merupakan kasus korupsi terbesar sepanjang sejarah dalam penangan kasus-sasuk korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) .

Beberapa kasus korupsi yang sebelumnya dianggap kasus besar tergeser dengan adanya kasus e-KTP, sebut saja kasus Wisma atlet hambalang di bogor jawa barat sebesar Rp.1,2 triliun, merugikan Negara Rp.706 Miliyar sementara kasus Simulator surat izin mengemudi (SIM) di korps lalu lintas Polri dan kasus korupsi komunikasi radio terpadu di kementrian kehutanan, berturut-turut mengakibatkan kerugian Negara Rp.121 milyar dan Rp. 89,3 milyar.

Kasus ini juga terkesan ditutup-tutupi karena ada dugaan bahwa penayangan proses persidangan terdakwa kasus e-KTP  tidak di siarkan secara langsung di media televisi, mungkin saja hal demikian adanya kongkalikong antara pelaku korupsi dengan beberapa media televisi. Penjelasan penulis tentang hal diatas yang berkaitan dengan adanya kongkalikong bukanlah sebuah tuduhan tetapi merupakan analisis sederhana yang penulis lakukan berdasarkan pemberitaan sejumlah media.

Sidang perdana kasus korups e-KTP yang dilakukan beberapa saat yang lalu beberapa nama yang disebut menerima dana termasuk anggota dewan dan beberapa orang yang berada di dalam kementrian dalam negeri berperan dalam kejahatan ini. Menjadi tantangan dalam kasus ini adalah penegak hukum dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi (KPK) kita ketahui bersama kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik tidak jarang lembaga yang memberantas korupsi ini menjadi sasaran kriminalisasi kelompok tertentu yang merasa terancam dengan kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengadilan tindak pidana korupsi sudah mendakwah 2 (dua) orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Yaitu ; irman (mantan dirjen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri) dan sugiharto (direktur pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri),dengan di dakwahnya dua orang tersebut penulis menduga aka nada nama-nam lain yang akan terseret di kasus korupsi terbesar di Indonesia ini.

Menjadi sasaran kasus e-KTP adalah orang-orang yang menjabat di posisi strategis  dan bersentuhan langsung dengan proyek ini, dibututuhkan dukungan para aktivis anti korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),mahasiswa dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk menuntaskan kasus e-KTP. Belajar dari kasus-kasus korupsi sebelumnya maka semua pihak harus sinergi member penguatan kepada lembaga penegakan hukum dan pengawasan disegala lini yang menjadi kelemahan penutasan kasus ini. Mahasiswa diharapkan mengawal kasus e-KTP dengan cara-cara parlemen jalananan , mimbar bebas dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) membentuk tim pengawasan independent yang bertujuan mengawal dan mengawasi perkembangan penuntasan kasus korupsi yang melibatkan elit politik. Penulis juga menduga bahwa kasus korupsi e-KTP bukan hanya terjadi di Jakarta sebagai pusat pemerintahan tetapi juga terjadi di daerah-daerah sehingga kedepan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus di dorong di setiap daerah mempunyai lembaga pemeberantasan korupsi seperti halnya lembaga-lembaga lain. Seperti KPU, BAWASLU dan sebagainya. Dibentuknya lembaga pemberantasan beberapa tahun silam merupakan bentuk kemajuan penanganan kasus korupsi indonesia tetapi melihat keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di pusat (ibukota negara) menjadi salah satu kelemahan penanganan kasus korupsi di daerah karena penanganannya cenderung lambat dan akan cepat tertutupi apabila melibatkan elit politik daerah. Melihat kasus korupsi yang begitu merajalela saatnya dibentuk di daerah-daerah agar pemberantasan korups tidk hanya berpusat di Jakarta tetapi juga di daerah.

  1. Kronologis Proyek e-KTP

Penulis yang merupakan aktivis Lingkar Studi Aksi dan demokrasi Indonesia (LS-ADI) mencoba memberikan analisis masalah melalui kronologis yang dikumpulkan dari sejumlah media yang akan member satu kesimpulan bahwa orang atau kelompok yang terlibat akan diketahui dalam sebuah konotasi bukan tuduhan tetapi lebih pada dugaan karena Negara telah menjamin setiap warga negaranya, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Adapun krologis proyek e-KTP adalah sebagai berikut :

  • 28 Januari 2010, Kemendagri mengajukan anggaran sebesar Rp.6,9 triliun untuk menyelesaikan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk tahun 2010-2011
  • 29 Januari 2010, Proyek SIAK dinilai rawan penyimpangan . KPK dua kali menyurati Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi agar hati-hati dalam melaksanakan proyek
  • 22 November 2010, Komisi II DPR-RI menyetujui anggaran pelaksanaan proyek pengadaan dan penerapan e-KTP untuk tahun 2011 sebesar Rp.2,4 triliun dari APBN
  • 04 Februari 2011, Pengadaan e-KTP dimulai.
  • 17 Februari 2011, Dirjen Anggaran mengirim surat kepada Kemendagri untuk melaksanakan kontrak penyediaan jaringan komunikasi dalam rangka penerbitan NIK dan penerapan e-KTP dengan anggaran 5,9 triliun dengan rincian 2,29 triliun untuk tahun 2011 dan Rp 3,66triliun untuk tahun 2012
  • 02 September 2011, Dugaan penyimpangan dan keraguan terkait proyek pendataan penduduk melalui e-KTP mulai muncul di DPR-RI
  • 27 Januari 2012, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat lunak, perangkat keras dan system blankodalam uji coba e-KTP. Penyidikan dihentikan karena kejaksaan tidak mendapat alat bukti yang cukup .
  • 22 April 2012, KPK menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR-RI  dalam kasus e-KTP. Dugaan ini diungkapkan  mantan bendahara umum partai demokrat  Muhammad Nazaruddin. KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto sebagai tersangka.
  • 24 April 2014, KPK menemukan sejumlah bukti kejanggalan dalam proyek pengadaan paket penerapan e-KTP
  • 25 April 2014, Selain dugaan penggelumbungan dan proyek pengadaan paket penerapan e-KTP, KPK juga menemukan dugaan penyelewengan proses tender
  • 19 November 2014 (Era Jokowi-JK), KPK kembali menggeledah kantor Dirjen Kependudukan dan pencatatan Sipil Kemendagri

Berdasarkan Kronologis e-KTP diatas, maka disimpulkan bahwa yang terlibatkan dalam kasus ini adalah 2 (dua) rezim. Yaitu ; (1) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (SBY- Budiono) dan, (2) Kabinet Kerja (Jokowi-JK) . Selain pucuk pmpinan tertinggi di rezim tersebut Mendagri, Gamawan Fauzi beserta Jajarannya  era SBY-Budiono dan Mendagri, Tjahyo Kumolo  beserta Jajarannya era Jokowi-JK. Menyoal Proyek e-KTP terindikasi sejumlah orang terlibat dalam kasus e-KTP, mulia dari pengusulan anggaran, sampai pada proyek ini diluncurkan jelas yang terlibat yatu ; DPR-RI, Kemendagri, dan dua pucuk tertinggi dua rezim yang disebutkan diatas. Tulisan ini bukan menggiring pembaca untuk memberikan tuduhan tetapi lebih dari itu penulis mengajak semua kalangan memberikan sumbangsi pemikirannya melalui tulisan dan berbagai cara lainnya dengan harapan penuntasan korupsi di Indonesia terselesaikan. Salam Demokrasi……..

*) Penulis adalah Sekretaris Umum Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here