KontraS Soroti Perpanjangan Operasi Tinombala di Poso

0
116
Ilustrasi Satgas Operasi Tinombala yang bertugas di Poso. (Foto: ola)

PALU, beritapalu.NET | Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama empat organisasi masyarakat sipil lokal di Sulawesi Tengah menyoroti dan menyayangkan agenda perpanjangan Operasi Tinombala hingga Juli 2017.

Seperti diberitakan sebelumnya (baca : DPO masih Berkeliaran, Operasi Tinombala Kembali Diperpanjang) Asisten Operasi Kapolri, Irjen (Pol) Unggung Cahyono pada Selasa (14/3/2017) pada saat melakukan agenda evaluasi Operasi Tinombala di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah menyatakan perpanjangan operasi keamanan bersandi Tinombala tersebut.

KontraS bersama empat organisasi masyarakat sipil yakni LBH Poso, LBHSulteng, AKAR  Poso dan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM dalam rilisnya menyatakan, pengambilan keputusan atas perpanjangan Operasi Tinombala keempat kalinya ini dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan kepada publik tentang evaluasi oleh Polri atas Operasi Tinombala.

Alasan lainnya,karena belum berhasilnya ditangkap sisa 9 orang DPO jaringan kelompok Santoso CS atau Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Kami memantau ketika proses pelumpuhan jaringan Santoso cs, Mabes Polri nampak optimis untuk membekuk kelompok teroris ini; mengingat jumlah senjata dan posisi yang terdesak dari para pengikut Santoso,” tulisnya dalam rilis tersebut.

Mereka menilai, ukuran evaluasi tidak hanya dapat dinilai dari sejauh mana kelompok Santoso CS terdesak di satu titik, namun juga harus diperhitungkan sejauh mana rasa aman warga terjamin, tidak ada ruang kriminalisasi, teror, restriksi hak-hak asasi yang tidak penting dan ketersediaan akses pengaduan hingga pemulihan apabila ada kesalahan dalam prosedur operasi keamanan.

Beberapa hal dikemukakan sebagai catatan utama terkait perpanjangan Operasi Tinombala yakni ;

Pertama, KontraS menemukan setidaknya 32 peristiwa penembakan dan penangkapan sewenang-wenang terjadi sepanjang pemburuan kelompok teror Santoso CS dan Majelis Mujahidin Indonesia Timur.

Mereka juga mengkhawatirkan situasi keamanan di Poso yang tidak kunjung membaik meskipun beberapa orang anggota Santoso CS telah dibekuk. Warga kebanyakan takut untuk beraktivitas, seperti pergi berladang, ke pasar atau bahkan ke sekolah.  Artinya, penanganan terorisme hanya melalui pendekatan keamanan justru tidak banyak menghasilkan perubahan dan dampak yang signifikan.

Negara katanya masih belum menyentuh aspek keamanan insani; keamanan yang berbasis pada agenda HAM dan pembangunan dari manusia-manusia di wilayah pasca konflik atau pasca teror. Pendekatan ini justru jauh lebih adil dan berkelanjutan untuk mencegah keberulangan aksi teror terjadi di Poso.

Situasi ini dalam catatannya menjadi oksimoron membaca praktik penanganan terorisme di lapangan jika dikaitkan dengan ide penanganan terorisme berbasis penegakan hukum dan agenda akuntabilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus, terkait bagaimana upaya penanganan terorisme dilakukan serta seperti apa pasca operasi anti-teror diterapkan di suatu wilayah.

Di sisi lain, persoalan akuntabilitas – mekanisme koreksi dan pencegahan – masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah disentuh secara serius oleh pemerintah. Siapa yang memantau dan mengevaluasi kerja-kerja Densus 88 dan Brimob di lini kepolisian dan elite-elite militer tangkal terorisme di TNI ketika operasi penindakan dan ‘operasi militer selain perang’ digelar dengan justifikasi negara sebagaimana yang dilaksanakan di Poso.

Kedua, persoalan akuntabilitas amat berkaitan dengan akses keadilan bagi korban, keluarga korban, dan juga para terduga teroris serta keluarganya secara serius. Jaminan pemenuhan dan perlindungan keadilan bagi pihak-pihak ini menjadi penting.

Formulasi penanganan dan penanggulangan yang lebih strategis serta mengedepankan aspek HAM menjadi vital di tengah situasi kerentanan sosial yang tengah terjadi di Indonesia belakangan ini termasuk di wilayah konflik seperti Poso.

Terhadap korban salah tembak, salah tangkap, dan mengalami penyiksaan hingga tewas, harus mendapatkan ruang pemulihan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6. Artinya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban harus terlibat aktif dalam ruang pengawasan dan pemulihan pada Operasi Tinombala ini.

Ketiga, apabila kedua hal di atas terus dikesampingkan dan tidak mendapatkan respons dari pengambil keputusan atau kebijakan tertinggi terkait keamanan di Indonesia, maka akan terbuka ruang lebar agar operasi ini terus berlangsung dan diperpanjang tanpa hadirnya kontrol pengawasan yang bahkan tidak diketahui oleh publik secara luas.

Keempat, Wakapolri Komjen (Pol) Syafruddin di media menyatakan bahwa seharusnya pendekatan penanganan terorisme tidak melalui cara kekerasan, tetapi dengan cara pencegahan karena, tidak ada negara yang berhasil melumpuhkan aksi teror dengan cara kekerasan, bahkan untuk mengurangi aksi tersebut akan sulit tercapai.

Sehingga menurutnya, perlu ditemukan pola dan solusi penanganan yang sesuai dengan karakteristik khas situasi suatu wilayah konflik seperti Poso. Partisipasi masyarakat daerah, keterlibatan pemerintah daerah dan sinergitas elemen pemerintahan pusat – seperti kementrian-kementrian terkait melalui instruksi presiden –harus ada dalam rangka melaksanakan pemulihan sosial untuk menjamin hak atas rasa aman warga, akses sumber ekonomi kehidupan seperti sawah, ladang, dan lainnya dapat dirasakan dan keadaan tidak kurun menjadi berlarut akibat hadirnya batas-batas wilayah daerah operasi.

Terkait persoalan tersebut, Komisi I dan Komisi III disebutkan harus memanggil unsur sektor keamanan yakni Kapolri dan Panglima TNI guna mendapatkan evaluasi terbuka dari rangkaian pelaksanaan Operasi Tinombala dan Operasi Camar Maleo di Poso.

Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme juga harus melakukan pembahasan secara terbuka agar dapat mengakomodir catatan evaluatif atas penanganan terorisme, dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam pemberantasan terorisme.

Sebagai penutup, KontraS dan AKAR Poso secara khusus mengusulkan kepada para pengambil kebijakan untuk memikirkan kemungkinan menerapkan pendekatan DDR – Disarmament (pelucutan senjata), Demobilisation (demobilisasi), Reintegration (reintegrasi) jika kuat dugaan sebaran senjata api dan kelompok kombatan masih berada di tengah warga Poso. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here