Dana Repartiasi Amnesti Pajak Sulteng Capai Rp490 Miliar

0
197
Sosialisasi Amnesti pajak kepada pelaku UMKM yang dgelar oleh Himbara, Jumat (9/3/2017). (Foto: dok)

PALU, beritapalu.NET | Jumlah dana repartiasi pajak untuk wilayah Sulawesi Tengah pada program amnesty pajak periode ketiga mencapai Rp489,9 miliar. Jumlah itu mencakup 10.674 Surat Pernytaan Harta (SPH) per 8 Maret 2017.

Angka itu diungkapkan oleh Kabid Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttengomalut Fredy Nelson Rumondor saat sosialisasi Amnesti Pajak kepada sejumlah pelaku UMKM yang digelar oleh Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) di Palu, Jumat (9/3/2017).

Sedangkan untuk Kota Palu Sendiri, dana repartiasi pajak itu mencapai 74,2 miliar. Secara nasional angkanya telah mencapai Rp145 triliun.

“Pencapaian ini menunjukkan, bahwa ada niat baik bagi para wajib pajak di daerah ini untuk menunaikan kewajibannya terhadap Negara,” ujar Fredy.

Ia menyebutkan, program Amnesti Pajak yang diluncurkan pemerintah untuk periode ketiga kalinya masih membuka kesempatan untuk mengikutinya hingga 31 Desember 2017. Setelah periode itu, pemerintah akan membuat kebijakan yang keras terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan perpajakan.

“Jadi ini kesempatannya. Kalau tidak dimanfaatkan, risikonya tentu lebih berat lagi,” ingat Fredy.

Sosialisasi itu digelar oleh Himbara yang terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI. Sosialisasi di Palu tersebut adalah rangkaian dari roadshow sosialiasi Amnesti Pajak di 15 kota di seluruh Indonesia pada tanggal 8-10 Maret 2017. Ke-15 kota itu adalah Kota Bogor, Cirebon, Pasuruan, Purwokerto, Magelang, Solo, Malang, Sidoarjo, Garut, Bukit Tinggi, Pangkal Pinang, Lubuk Pakam, Palu, Jambi dan Kupang.

Amnesti Pajak merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan para wajib pajak yang sifatnya dibatasi oleh tenggat waktu. Pemerintah memberikan berbagai paket keringanan bagi wajib pajak yang berkenan mendeklarasikan penghasilan kena pajaknya secara terbuka (voluntary declaration) atau membayar pajak yang belum terbayarkan.

Untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017, deklarasi dalam negeri dan repatriasi harta dari luar negeri, tarifnya uang tebusan menjadi 5 persen, sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai 10 persen. Adapun tarif uang tebusan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tarifnya tetap sama yakni 0,5 persen untuk harta di bawah Rp 10 miliar dan 2 persen untuk harta di atas Rp 10 Miliar.

Persentase ini nantinya akan dikalikan dengan nilai harta bersih. Hanya saja tidak semua Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan program ini. Terdapat pengecualian Wajib Pajak dalam program tax amnesty yakni Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan dan menjalani hukuman atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Setelah kebijakan Amnesti Pajak berakhir, pemerintah akan membuat kebijakan penegakkan hukum pajak yang lebih keras termasuk sanksi yang besar kepada wajib pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara.

Kesediaan wajib pajak untuk mendeklarasikan pajak atau membayar pajak akan membantu pemerintah dalam membangun pusat data perpajakan yang jauh lebih akurat serta menghimpun penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan melalui APBN, terutama pembiayaan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyakarat yang ingin ikut tax amnesty untuk segera ikut pada periode ketiga ini.

Sosialisasi itu dihadiri ratusan pelaku UMKM dari ketiga bank milik negara tersebut. Selain pemimpin cabang anggota Himbara yakni BRI, Mandiri dan BNI Palu, acara itu juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat Humas Perpajakan  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ani Natalia dan Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Palu Sihaboedin Efendi. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here