Nandasa Kontraktor di Palu, Ikut Lelang Harus Kantongi Surat Rekomendasi

0
172

Anggota DPRD Nilai Itu Pelanggaran

Ilustrasi (@bantenpos.com)

PALU, beritapalu.NET | Ini alamat bruk bagi para pelaksana konstruksi di Palu. Pasalnya, untuk isa mengikuti lelang proyek di Pemkot Palu, kontraktor bersangktuan harus mengantongi surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Palu.

Perihal syarat itu, dibenarkan oleh Inspektur Inspektorat Kota Palu Didi Bakran.

“Mulai tahun 2017 ini, proyek pekerjaan yang bersumber melalui APBD, tidak lagi asal lelang ke pihak rekanan. Mereka (pihak rekanan, red) harus punya rekomendasi dari kami. Ini sudah merupakan ketentuan atau salah satu syarat bagi pihak rekanan untuk mendapat tender proyek,” tegas Didi Bakran seperti dilansir radarsultengonline.com.

Pemberian syarat rekomendasi itu jelas Didi agar rekanan terbebas dari kasus-kasus yang umum terjadi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

“Yang terjadi selama ini kan banyak para rekanan yang terkesan tidak benar-benar konsisten dalam melaksanakan pekerjaan proyek. Seperti didendalah. Itukan karena pihak rekanan tidak serius dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya lagi dalam laman itu.

Tujuan lainnya lanjtu Didi, agar kualitas pekerjaan proyek sesuai yang diharapkan dan menghindari adanya perusahaan nakal yang sering mengerjakan proyek, baik proyek lelang maupun melalui mekanisme penunjukkan langsung.

“Kalau pihak rekanan yang ingin ikut dalam pekerjaan proyek APBD Kota Palu, harus mengambil menyetorkan surat rekomendasi Inspektorat Kota Palu kepada OPD penyedia pekerjaan, baru bisa ikut dalam proses lelang,” imbuhnya.

Ia mengatakan, apabila dalam proses verifikasi perusahaan terdapat jejak rekam yang bermasalah, maka dipastikan Inspektorat Palu tidak akan memberikan surat rekomendasi tersebut. Dan secara otomatis, pihak rekanan tidak dapat ikut dalam pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot.

“Semisal memiliki utang kepada Pemkot, maka pihak penyedia tersebut wajib untuk melunasi utang dulu baru bisa diterbitkan surat rekomendasi dari Inspektorat Kota Palu. Jika mereka tidak mau melunasi kewajibannya tersebut, maka perusahaan tersebut akan di black list dari Pemkot,” paparnya.

Ia mengaku sudah menyurati semua OPD di jajaran Pemkot Palu agar tidak meloloskan verifikasi berkas rekanan yang ingin mengerjakan proyek dari Pemkot Palu, apabila rekanan bersangkutan tidak punya surat rekomendasi .

Sementara itu, anggota DPRD Kota Palu dari Komisi C, Hamsir mengaku sudah mendengarkan persyaratan rekomendasi  tersebut dari  sejumlah  pelaku jasa konstruksi di Kota Palu.

Hamsir heran adanya aturan bahwa perusahaan yang akan mengikuti lelang harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat.

”Pemkot itu harus memahami Undang-Undang jasa konstruksi dan Pepres 80 dan saat ini diubah dengan Pepres 54 yang sama sekali tidak memuat aturan seperti itu,” ujar Hamsir.

Menurut Hamsir, lelang atau tender proyek itu terbuka untuk semua masyarakat jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

”Kalau mereka kemudian masuk di Kota Palu namun kemudian harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat, itu yang kita pertanyakan,” ujarnya dikutip dari radarsultengonline.com.

Kalau katanya Pemkot memberi persyaratan seperti itu, berarti tidak memberi kesempatan kepada rekanan-rekanan untuk mengikuti tender di Kota Palu.

”Itu menurut saya adalah sebuah pelanggaran,” kata Hamsir.(afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here