Jatam Sulteng: Cabut IUP Non CnC dan Evaluasi IUP Bermasalah

Ilustrasi (Source: google media)

PALU, beritapalu.NET | Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mendesak pemerintah, dalam hal ini Gubernur untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Non Clear and Clean (CnC) dan melakukan evaluasi terhadap IUP yang bermasalah.

Dalam releasenya yang disampaikan ke beritapalu.NET, Senin (27/2/2017), Direktur Eksekutif Jatam Sulteng Syahrudin A. Douw mengatakan, meskipun usaha pertambangan bisa mendongkrak pendapatan daerah, namun kebanyakannya tidak memenuhi kewajibannya.

Di Sulteng lanjut Syahrudin, pada 2014 tercatat memiliki 443 IUP. Data IUP ini terbagi menjadi dua, IUP Clear n Clean sebanyak 244 IUP, dan 199 IUP non CnC. Sebaran IUP tersebut terbagi dalam 12 kabupaten kota. Pada hasil evaluasi Korsup Minerba pada April 2016, terjadi penyusutan jumlah IUP yang signifikan.

Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tengah melaporkan, jumlah IUP yang berstatus CnC menyusut menjadi 168 IUP, IUP berstatus non CnC sebesar 61 IUP dan usulan CnC sebasar 26 IUP. Totalnya, terdapat 255 IUP CnC dan non CnC di Sulawesi Tengah.

Nah, di sektor kewajiban keuangan, tercatat Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2014-2016 yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp 357,5 Miliar, yang terdiri dari royalti dan iuran tetap. Namun, hanya Rp 134,5 Miliar kewajiban ini yang dibayarkan. Sisanya, sebesar Rp 244 Miliar tidak dibayarkan.

Diungkapkan, perusahaan-perusahaan pemegang IUP di Sulteng banyak yang tidak menempatkan jaminan reklamasi. Hasil investigasi 14 IUP CnC, 4 diantaranya tidak menempatkan jaminan reklamasi, 10 sisanya tempatkan jaminan tapi tak lakukan reklamasi.

“Pun jika kita berbicara mengenai kerusakan lingkungan, akan mudah ditemui kerusakan lingkungan yang merusak sumber-sumber air masyarakat di wilayah-wilayah pertambangan di Sulteng. Hal ini dapat dipahami karena CnC hanya berisikan syarat-syarat adminstratif,” jelasnya.

Oleh karena itu, mengingat batas evaluasi IUP pemerintah provinsi berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 tahun 2015, harus selesai per tanggal 7 Januari 2017, maka menurutnya, perlu perbaikan penataan pertambangan di Sulteng.

Ia mendesak Gubenur Sulawesi Tengah segera mencabut IUP yang berstatus Non CnC sesuai dengan tenggat waktu 2 Januari 2016. Gubernur juga diminta segera melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh IUP yang berstatus CnC, karena IUP CnC bukanlah IUP tanpa masalah.

“Kementerian ESDM harus menggunakan kewenangannya sesuai pasal 152 Undang-Undang nomor 4/2009 tentang Pertambangan Minerba (UU Minerba), apabila Guberbur tidak mencabut IUP yang bermasalah,” tandas pria dengan janggot tipis ini.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebutnya juga harus melakukan pengawasan sekaligus memastikan bahwa Gubernur mencabut IUP Non CnC sesuai kewenangannya serta menyiapkan sanksi bagi Gubernur yang tidak melakukannya.

“Pemerintah segera lakukan Koordinansi Lintas Kementerian/Lembaga (KL), termasuk dengan Pemda untuk memastikan bahwa korporasi tambang bermasalah tidak mendapatkan layanan publik,”tutup Syahrudin. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here