LMND Sulteng: Negara Harus Segera Ambil Alih Freeport

0
215
Ilustrasi(@antara)

PALU, beritapalu.NET | Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Dokrasi (EW LMND) Sulteng mendesak agar negara segera mengambil alih Freeport.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris EW LMN Sulteng Indah Indrayani Abd. Razak dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.NET, Kamis (23/2/2017).

Menurutnya, sudah setengah abad Freeport beroperasi di indonesia. Perusahaan asal Amerika Serikat ini bukan saja hanya menjarah kekayaan alam bangsa kita, tetapi juga menginjak-injak martabat dan kedaulatan bangsa kita. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan mereka untuk mengubah kekuasaan politik di Indonesia, sejak jaman Orde Baru hingga saat ini hanya sekedar menjadikan negara sebagai “jongos”.

Betapa tidaksebutnya, dengan perolehan keuntungan yang sangat berlimpah  justru tidak memberikan manfaat bagi rakyat indonesia. Yang ada justru perusahaan tersebut hanya memperlihatkan tindakan kesewenang-wenangnya dan ketidakpatuhannya terhadap konstitusi di indonesia.

Bentuk ketidakpatuhan perusahaan tersebut diantaranya; tidak segera membangun smelter di dalam negeri sebagaimana amanat UU minerba, pembagian keuntungan yang tidak adil, kecelakaan yang menewaskan ratusan pekerja, tidak dihormatinya hak ulayat warga setempat; dan perusakan lingkungan. Kenyataan ini membuktikan bahwa tidak merdekanya bangsa ini di mata asing

Diutarakan, pada pertengahan Januari lalu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksaaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Beberapa poin penting dalam PP tersebut ialah terkait kewajiban divestasi saham 51%, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, dan perubahan kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kendali atas kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di indonesia yang notabene juga akan berdampak secara ekonomi bagi negara.

Namun lagi lagi freeport selalu mencari celah untuk menjegal setiap regulasi di Indonesia, jegalan tersebut berbentuk ancaman gugatan ke pengadilan arbitrase internasional dan ancaman PHK.

“Kenyataan pahit ini seharusnya menjadi ajang bagi pemerintah untuk kembali berbenah dan memastikan agar tidak ada lagi pembahasan kontrak baru setelah berakhirnya kontrak freeport tahun 2021 mendatang,” tandasnya.

Dengan penguasaan begitu lanjutnya, negara bisa memulihkan kembali kontrolnya terhadap kekayaan alam yang dimiliki: bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Negara juga dapat memastikan, bahwa penguasaan, pengelolaan, dan pemanfataan kekayaan alam tersebut harus mendatangkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Sesuai amanat pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi dasar perekonomian bangsa.

“Karena itu, sebagai jalan memulihkan martabat dan kedaulatan bangsa kita, harus rakyat sendiri yang bertindak. Rakyat Indonesia, yang notabene pemilik sah kekayaan alam negeri ini, harus membangun gerakan massa bekerjasama dengan pemerintah untuk mengambil-alih PT. Freeport,” tegasnya.

Ia berjanji melakukan konsolidasi secara masiv di tataran mahasiswa untuk melakukan aksi serentak di Sulawesi Tengah. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here