Ini Saran Ombudsman Untuk Perbaikan Tata Kelola Parkir di Palu

Ilustrasi (@tribunnews.com)

PALU, beritapalu.NET | Ombudsman RI Perwakilan Sulteng memberikan saran untuk pengelolaan perparkiran yang belakangan ini banyak dikeluhkan oleh warga.

Saran-saran tersebut dibuat Ombudsman Sulteng setelah melakukan investigasi lapangan, klarifikasi, koordinasi dengan Pemkot Palu dan pemeriksaan dokumen terkait laporan-laporan pengelolaan parkir yang disebutnya banyak merugikan.

Dalam investigasi itu, Ombudsman Sulteng menemukan adanya indikasi maladministrasi, seperti penarikan parkir tidak sesuai Perda Kota Palu yang seharusnya hanya Rp1.000 untuk motor, Rp2.000 untuk mobil penumpang, Rp3.000 untuk bus, Rp5.000 untuk mobil barang atau truk.

Dalam kenyataannya kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng Sofyan RFarid Lembah, juru parkir di lapangan memungut parkir hingga dua kali lipat dari tarif resmi sesuai Perda tersebut.

Maladministrasi juga ditemukan bagi penarikan retribusi parkir berlangganan bagi kalangan PNS. Meski sudah berlangganan, namun tetap dimintai bayar parkir oleh juru parkir.

“Pemberlakuan parkir berlangganan terhadap PNS tidak didasarkan atas permintaan PNS bersangkutan dan pemotongan gaji PNS tidak didasarkan atas persetujuan PNS yang bersangkutan,” jelas Sofyan.

Tak hanya itu, berbagai persoalan juga ditemukan semisal jumlah titik parkir, tidak adanya karcis yang diberikan oleh juru parkir, dan potensi hilangnya pendapatan daerah karena penerapan target parkir yang berbeda-beda dari setiap titik tanpa didasari pemberian karcis. Karcis menurut Sofyan penting karena menjadi acuan untuk menghitung pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Mengabaikan kewajiban utnuk menertibkan parkir liar adalah salah satu bentuk perbuatan maladministrasi, dan pemberlakuan target terhadap juru parkir dan pengabaian penggunaan karcis oleh juru parkir bertentangan dengan asas umum pmerintahan yang baik, yakni asa kepastian hukum dan pelayanan yang baik,” sebut Sofyan.

Atas temuan-temuan tersebut, Ombudsman menyarankan Walikota Palu untuk menugaskan Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan melakukan pendataan kepada juru parkir. Juga disarankan untuk melengkapi seluruh juru parkir denagn atribut resmi dan memebrikan perlindungan kepada juru parkir melalui program jaminan sosial.

Selain itu, disarankan memberlakukan karcis parkir kepada pengguna kendaraan sebagai instrukmen perhitungan pendapatan daerah. Juga mengevaluasi pemotonagn langsung gaji PNS dalam rangka program parkir berlnagganan dan mendata kembali PNS yang ingin mengiktui program tersebut.

“Kami juga menyaranak perhitungan kembali dan penyusuna data potensi pendapatan daerah dari sektor parkir baik retribusi maupun pajak parkir melalui pendataan dan penetapan titik-titik parkir sesuai klasifikasinya,” sebutnya.

Tak kalah pentingnya lanjutnya, Pemkot harus mempublikasikan tarif parkir dan larangan membayar parkir tanpa karcis di tempat umum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta meneydiaakn sarana pengaduan publik melalui hotline service atau fasilitas lainnya guna memberikan jaminan atas hakmasyarakat pengguna layanan. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here