Hasrat Stakeholder Perikanan Tak Terpuaskan Melalui Permen KP/56/2016

0
206
Fardi Kallang, SH

Oleh: Fardi Kallang

TERNYATA Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi para Stakeholder (Nelayan, Pembudidaya, Pengumpul, Eksportir) melalui Permen KP/56/2016 tidak mampu memuaskan hasrat untuk tetap menangkap dan memperjualbelikan serta melalulintaskan komoditas lobster dan kepiting bakau hal ini terbukti dengan semakin seringnya tindakan penolakan yang dilakukan oleh Petugas karantina ikan Stasiun KIPM kelas I Palu.

Sulawesi tengah yang berada pada empat (4) Wilayah Pengelolaan perikanan (WPP) yakni Selat makassar WPP-713, Teluk tolo WPP-714, Teluk Tomini WPP-715 dan Laut Sulawesi WPP-716 menjanjikan potensi sumber daya alam yang besar, kepiting bakau dan lobster adalah merupakan komoditas unggulan yang paling banyak dilalulintaskan beberapa tahun terakhir.

Dalam Permen KP/56/2016 Pemerintah memberikan kesempatan kepada  para pelaku perikanan (Stakeholder) untuk melakukan penangkapan dan pengeluaran kepiting bakau yang diatur secara periodik dengan ketentuan pada tanggal 15 Desember sampai dengan 05 Februari dibolehkan baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dengan lebar karapas 15 cm atau berat 200 gram/ekornya dan untuk hasil budidaya harus dilengkapinya dengan Surat keterangan asal (SKA) yang dikeluarkan oleh dinas kelauatn dan perikanan tempat budidaya selanjutnya pada tanggal 06 Februari sampai dengan 14 Desember kepiting bakau yang dibolehkan untuk ditangkap dan dikeluarkan adalah dalam kondisi yang tidak bertelur dengan lebar karapas 15 cm atau berat 200 gram/ekornya dan untuk hasil budidaya harus dilengkapinya dengan Surat keterangan asal (SKA) yang dikeluarkan oleh dinas kelauatn dan perikanan tempat budidaya.

Sebagai dampak dari berlakunya aturan tersebut jumlah pengiriman lalu lintas kepiting bakau menurun 48% dan lobster sekitar 2% pada tahun 2015,danPadaTahun 2016KepitingMasihmengalamipenurunan37,3%sedangkan lobster hidupmeningkat 8%.Berdasarkan data yang tercatat pada kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kelas I Palu  2 tahunterakhir di tahun 2015 jumlah pengiriman kepiting bakau sebanyak 362.424 ekor dengan frekuensi pengiriman sebanyak  1.534  kali sedangkan untuk komoditas lobster hidup sebanyak 6.455 ekor dengan frekuensi pengiriman sebanyak 85 kali dan lobster segar sebanyak 2.085 kg dengan frekuensi pengiriman 52 kali sedangkanpadatahun 2016 kemarinjumlah pengiriman kepiting bakau sebanyak229.028 ekor dengan frekuensi pengiriman sebanyak  732  kali sedangkan untuk komoditas lobster hidup sebanyak 6.972 ekor dan lobster segar sebanyak1.020 kg dengan daerah pengeluaran tujuan jakarta, surabaya, Makassar dan Batam. Angka ini menurun dari tahun bebelumnya di mana pada tahun 2014 jumlah kepiting bakau sebanyak 701.387 ekor dengan frekuensi pengiriman 2.374 kali sedangkan untuk komoditas lobster hidup 6.593 dengan frekuensi pengiriman 80 kali dan untuk lobster segar sebanyak 1.154 kg dari 46 kali pengiriman untuk daerah tujuan pengeluaran yang sama.

Di awal tahun 2017 ini telah dilakukan penolakan terhadap media pembawakepitingbakausebanyak 140 ekor di karenakantidakmencapaiukuran yang telah di tetapkandalamPermen KP 56/2016 yakni>200 gram/ekor, Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh petugas terhadap beberapa kasus pelanggaran karantina baru sampai pada tahap pembinaan dan peringatan, baik lisan maupun secara terlulis, meskipun dalam regulasi yang ada memberikan ruang kepada pada penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap tindakan karantina sebagaimana dalam pasal 31 UU No 16 Tahun 1992.

Melihat dari aspek Biologi dan populasi dengan adanya pelarang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan bertelur di harapkan memberikan kesempatan  untuk memperbaiki produksi dan penambahan pupulasi di alam sehingga komoditas lobster, kepiting  dan rajungan akan tetap selalu terjaga kelestarianya.

Akhirnya dengan segala kebijakan dan lankah pemerintah semoga dapat membawa masyarakat indonesia pada tiga pilar misi kementerian kelautan dan perikanan yakini kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan utamanya pada sektor kelautan dan perikanan ***

.

*) Penulis  adalah Fungsional PHPI Pada Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here