Kakao Komoditi Unggulan dan Primadona Ekspor Sulteng

0
396
Yusak Jore Pamei

Oleh : Ir Yusak Jore Pamei, MA *)

KAKAO  (cokelat) sampai saat ini masih merupakan komoditi  unggulan dan primadona ekspor Sulawesi Tengah. Dengan luas areal tanaman kakao saat ini 289.274 Ha dan hasil produksi 158.278 ton per tahun, Sulteng kini menjadi  penghasil biji kakao terbesar di Indonesia, mengalahkan Sulawesi Selatan yang  selama ini berada di urutan teratas. (antarasulteng.com 13 Des 2016).

Namun sangat disayangkan sampai saat ini, belum ada  pabrik atau industri pengolahan biji kakao skala besar di Sulteng, sehingga  daerah ini tidak mendapatkan manfaat dan nilai tambah  karena  biji kakao dari daerah ini langsung diekspor atau diantarpulaukan untuk memasok kebutuhan industri pengolahan biji kakao di Pulau Jawa (Surabaya dan Bekasi) serta Makassar (Sulsel).

Walau masih menjadi primadona ekspor daerah, namun jumlah dan nilai ekspor kakao Sulteng dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Menurut Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah, bila  ekspor kakao Sulteng pada 2010 mencapai 109. 502 ton dengan nilai 297, 4 juta dolar AS, pada 2012, ekspor kakao Sulteng merosot menjadi 36.870 ton dengan nilai devisa 82,3 juta dolar AS. Pada 2014, Sulteng hampir tidak mengekspor kakao dan hanya meraih devisa 1, 64 juta dolar AS. (antarasulteng.com, 18 Maret 2015)

Menurunnya jumlah dan nilai ekspor kakao itu, selain disebabkan oleh merosotnya jumlah produksi juga disebabkan meningkatnya permintaan dan daya serap industri pengolahan kakao dalam negeri.

Selain kakao, kopi, cengkeh dan kelapa sawit adalah komoditi-komoditi pertanian andalan Sulteng.

Untuk mengembangkan komoditi primadona ini sekaligus agar dapat  memenuhi kebutuhan industri hilir kakao, Pemprov Sulteng dengan dukungan Kementerian Perindustrian telah membangun industri Rumah Coklat (Banua Cokelat) di Palu, yang diresmikan Menteri Perindustrian Saleh Husin, 17 November 2015. (finance.detik.com).

Namun volume produksi industri pengolahan biji kakao yang menghasilkan  blok-blok cokelat  ini masih sangat terbatas yakni 70 kg per hari. Jumlah produksi itu  sebenarnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan puluhan industri rumah tangga yang mengolah bahan setengah jadi itu menjadi berbagai produk akhir seperti cokelat batangan, berbagai produk makanan, minuman dan permen cokelat.

Walau perkembangan industri hulu pengolahan biji kakao di Sulteng belum kondusif dan menggembirakan, namun pertumbuhan industri hilir komoditi ini dalam sepuluh tahun terakhir  sungguh membesarkan hati. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Sulteng menyatakan sampai akhir 2015, di kota Palu dan sekitarnya terdapat  paling tidak 40 industri kecil dan menengah (IKM) pengolahan biji kakao menjadi   berbagai produk cokelat.

Bila sebelumnya dari Palu hanya dikenal oleh-oleh seperti bawang goreng, abon ikan dan kacang goyang, kini mereka yang berkunjung ke Palu dapat membawa buah tangan berupa aneka produk olahan cokelat.

Produk-produk olahan kakao asal Sulteng  itu  telah dikenal  luas dan cukup digemari konsumen dan penikmat cokelat Tanah Air bahkan mancanegara. Momen besar dan penting  untuk memperkenalkan oleh-oleh khas Palu dan Sulteng ini kepada konsumen mancanegara atau internasional terjadi saat terjadinya peristiwa alam Gerhana Matahari Total pada bulan Maret 2016 lalu, saat ribuan turis mancanegara menyerbu kota Palu dan tinggal beberapa hari lamanya  di Sulteng untuk menyaksikan peristiwa alam yang langka itu. Dengan kemasan menarik dan sesuai standar industri, aroma berbagai olahan coklat itu sungguh  menggoda, dan cita rasanya bisa bersaing dan tidak kalah  dengan produk-produk cokelat dari negara-negara  penghasil cokelat terkenal dunia seperti Swiss dan Belgia.

Menurut pengamatan penulis, dalam berbagai kesempatan menghadiri pameran produk olahan kakao Sulteng di Palu, para pengunjung dan pembeli  produk-produk itu juga mengakui lezatnya cita rasa dan  sedapnya aroma produk-produk olahan industri rumah tangga yang dikemas dengan baik dan menarik itu.

Keberadaan industri pengolahan biji kakao di daerah ini   akan memberikan nilai tambah (value added)  dan efek berganda (multiply effect)  karena sifatnya yang memiliki sejumlah keunggulan komparatif  (comparative advantages) dan kompetitif (competitive advantages) yang dapat  memacu  pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan  masyarakat khususnya para petani.

Dengan tetap mengapresiasi  perkembangan  menggembirakan khususnya di sektor industri hilir kakao, artikel sederhana ini kembali  menyoroti betapa strategis dan besarnya potensi ekonomi produk agroindustri ini bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penulis juga mencoba memotret dan mengurai  kompleksitas permasalahan di seputar pengembangan industri pengolahan biji kakao  sebagai produk unggulan Sulteng.

Wujudkan Master Plan dan Produk Unggulan

 Dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, Pemda melalui   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  menetapkan rencana induk (masterplan)  pembangunan sesuai dengan kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan berpijak pada  kondisi dan potensi rill daerah.

Dalam konteks  pengembangan sektor agroindustri (pertanian, perkebunan dan  kehutanan) di Sulteng, Pemda dan Dinas Pertanian telah  menetapkan kakao dan industri pengolahannya sebagai komoditi unggulan  daerah.

Penetapan produk agroindustri unggulan dibutuhkan  agar pembangunan sektor ini lebih terarah dan  terpadu, berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Prioritas dan target perlu ditetapkan agar alokasi dan penggunaan  sumber daya (program, dana, SDM) terfokus  untuk mendukung produk atau sektor  yang dapat berfungsi sebagai  lokomotif penggerak  dinamika ekonomi  daerah.  Adanya industri yang mengolah biji kakao menjadi bahan baku diharapkan dapat mendorong dan mendukung pertumbuhan industri  hilir yang mengolah  bahan baku atau produk antara (liquor, butter dan bubuk kakao) menjadi berbagai   produk olahan  seperti makanan, minuman, kembang gula, serta berbagai produk farmasi dan kosmetik.

A Bundle of Benefits

 Dalam  30 tahun terakhir, selain kopi, kelapa dan cengkeh,  kakao  menjadi tanaman perkebunan andalan rakyat Sulteng. Tanaman kakao pun menjadi andalan  sekaligus bumper ekonomi rakyat akibat jatuhnya harga cengkeh pada pertengahan  tahun 80-an yang diikuti  krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia pada tahun 1990-an.

Masih segar dalam ingatan kita bersama, ketika hampir seluruh sektor ekonomi hampir kolaps dihajar Krismon berkepanjangan yang ditandai dengan meroket tajamnya kurs Dollar terhadap Rupiah, para petani kakao dan pengusaha produk-produk agroindustri di Sulteng malah mengalami masa-masa jaya dan tidak sedikit di antara mereka yang jadi kaya mendadak karena meroketnya harga komoditi pertanian mereka yang diekspor dalam nilai dollar Amerika.

Ketersediaan bahan baku biji kakao dalam jumlah  yang cukup dan berkelanjutan, merupakan faktor penunjang utama bagi hadirnya pabrik/industri pengolahan biji kakao di Sulteng.

Bagi petani dan pengusaha perkebunan kakao,  keberadaan pabrik pengolahan biji kakao di daerah ini, otomatis akan memperbaiki  posisi tawar (bargaining power) mereka terhadap pedagang dan pihak industri sehingga harga komoditas mereka cenderung akan lebih baik dan stabil.

Bagi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan), adanya industri pengolahan biji kakao  akan memberikan sejumlah manfaat dan nilai tambah seperti bertambahnya sumber pendapatan asli daerah (PAD), membantu  meningkatkan  daya serap tenaga kerja sekaligus mengatasi masalah pengangguran serta  dimungkinkan adanya proses alih teknologi bagi daerah.

Keberadaan pabrik pengolahan biji kakao dari bahan mentah menjadi bahan baku (pasta  atau bubuk coklat) otomatis akan mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan  sektor usaha baru di hilir, itulah idustri olahan biji coklat menjadi berbagai produk makanan, minuman, permen, susu coklat dan berbagai produk  farmasi dan kosmetika. Selain itu, akan terbuka peluang bagi pengolahan produk-produk ikutan kakao, seperti pemanfaatan kulit buah kakao untuk pakan ternak dan bahan pupuk organik, serta pemanfaatan daging buah yang selama ini terbuang percuma, untuk berbagai produk olahan makanan dan minuman.

Secara praktis, ketersediaan produk setengah jadi (bubuk coklat) sebagai produk hasil olahan pabrik atau industri pengolahan biji kakao akan menjadi bahan baku sekaligus mendukung keberadaan puluhan industri rumah tangga yang kini eksis dan beroperasi di daerah ini, sehingga akan menghasilkan produk akhir yang relatif seragam dalam kualitas dan dapat menekan biaya produksi (meningkatkan efisiensi) sehingga coklat olahan dapat  dijual dengan harga yang kompetitif, dibandingkan dengan produk-produk  sejenis yang dihasilkan industri pengolahan coklat  modern yang selama ini mendominasi pasar dan dengan mudahnya dapat dibeli di toko-toko, kios-kios, minimarket dan  supermarket-supermarket yang ada.

Kendala:

Namun disadari, selain kelebihan dan keunggulannya, pengembangan kakao sebagai komoditas unggulan dan primadona di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala.

Kualitas Rendah

Pengembangan industri pengolahan biji kakao di daerah ini  menghadapi kendala internal itulah rendahnya mutu biji kakao yang dikumpulkan dari petani. Salah satu sebabnya adalah karena penanganan pascapanen yang tidak baik.  Biji kakao yang baik dan disyaratkan oleh industri adalah yang mengalami proses pemeraman (fermentasi)  selama beberapa hari setelah pengeluaran biji. Sementara dari pengamatan di lapangan, terungkap bahwa umumnya petani kita tidak melakukan proses fermentasi dan kalaupun ya, mereka melakukannya secara keliru.

Padahal proses fermentasi dibutuhkan agar  biji kakao yang diolah menghasilkan aroma dan citarasa terbaik sesuai  standar mutu  permintaan industri.

Mengapa para petani kakao enggan melakukan fermentasi atau pemeraman biji kakao? Menurut pengalaman dan pengamatan penulis di lapangan, hal ini terjadi karena: Pertama, minimnya pengetahuan petani sebagai akibat kurangnya penyuluhan yang diberikan Pemerintah  (Dinas Pertanian), terutama di desa-desa sentra kakao yang  terpencil. Selain sulit terjangkau tenaga-tenaga PPL, para petani di wilayah itu juga sangat terbatas   aksesnya ke sumber-sumber  informasi dan  buku-buku   yang berkaitan dengan teknik budidaya,  pemeliharaan dan penanganan pasca panen biji kakao.

Kedua, para petani berpikiran praktis dan pragmatis. Begini penjelasannya: biji kakao itu adalah komoditi yang sangat laku di pasaran atau mudah dijual alias liquid. Bayangkan saja, selagi biji kakao belum kering dan masih dijemuran saja sudah beberapa orang  calon pembeli yang datang. Bagaimana petani tidak tergoda untuk menempuh jalan pintas? Memang  dari buku-buku teks Sosiologi kita pelajari bahwa umumnya para petani  berpikiran sederhana dan praktis. Bila para pelaku usaha yang umumnya profit oriented berprinsip: optimalisasi keuntungan (profit optimazing) maka para petani yang umumnya subsisten (berusaha  untuk memenuhi kebutuhan sendiri) mengusung prinsip: minimisasi biaya (cost minimazing). Singkatnya, umumnya para petani di pedesaan berprinsip biarlah mendapat keuntungan kecil, yang penting tidak perlu susah-susah atau mengeluarkan biaya tambahan.

Padahal secara keseluruhan, penanganan pascapanen yang tidak sesuai standar industri ini sebenarnya sangat merugikan petani karena di pasaran internasional  biji kakao yang tidak difermentasi dihargai lebih murah Rp 2.000 –Rp 2.900 per kg dari harga produk terfermentasi (Lihat Indonesia Commercial Newsletter, Mei 2010, Data Consult, Jakarta).

Pemerintah daerah seharusnya lebih serius, giat dan proaktif dalam  membina para petani untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai ekonomi produk mereka.

Regulasi Belum  Mendukung

Studi intensif yang dilakukan Farida Millias Tuty (tesis Magister Ekonomi Undip Semarang tahun 2009) mengungkapkan bahwa  kendala utama yang menghadang pengembangan industri pengolahan biji kakao di Sulteng  adalah belum terciptanya atmosfir dan iklim investasi yang kondusif dan mendukung dunia usaha, seperti  adanya regulasi atau kebijakan pemerintah daerah yang  mendukung  kemudahan investasi dan penanaman modal di bidang  agroindustri.

Jangankan kondusif atau compatible dengan kebutuhan investasi, yang ada malah regulasi yang menghambat   seperti penerapan perizinan usaha yang hanya berlaku satu tahun di daerah ini. Juga belum ada perangsang/insentif khusus bagi kalangan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di sektor agroindustri, seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan, keringanan pajak, dll.

Promosi Lemah

Lemahnya visi Pemprov dalam pegembangan produk unggulan juga terlihat dari masih kurang gencarnya promosi dan publikasi (public exposure) menyangkut  potensi agroekonomi  seperti  kakao, kopi, cengkeh dan kelapa  di daerah ini.  Padahal ketersediaan berbagai data komoditas dan informasi seputar potensi produksi dan prospek  investasi dibidang agroindutri merupakan prasyarat yang dibutuhkan  para investor dan pelaku usaha.

Memang harus diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan Pemprov Sulteng, instansi-instansi terkait dan pelaku usaha sudah mulai kelihatan dan terasa. Namun upaya itu belum maksimal dan kontinyu, cenderung hanya bersifat  insidental, tanpa konsistensi dan konsep yang jelas. Memang diperlukan usaha yang lebih  serius dan gencar  untuk melakukannya, sehingga masyarakat terutama kaum petani dan pelaku usaha UMKM lebih merasakan   manfaatnya.

Prihal promosi produk unggulan, tampaknya daerah ini perlu belajar dari  Pemprov Bali dalam memperkenalkan potensi daerahnya. Beberapa tahun lalu, penulis menetap beberapa bulan di Denpasar. Pemprov Bali ternyata bukan hanya  gencar  mempromosikan   sektor pariwisata yang selama ini menjadi unggulan Pulau Dewata itu.

Pemda Bali juga gencar mempromosikan sektor-sektor lain seperti  agroindustri dan produk makanan khas daerah. Selain rutin mengikuti berbagai event pameran di luar daerah bahkan di luar negeri, Pemprov Bali juga secara rutin menyelenggarakan pameran produk-produk pertanian dan makanan khas Bali di tempat-tempat  khusus atau area publik yang strategis seperti bandara dan pusat-pusat perbelanjaan.

Sebagai gambaran, selama tiga bulan di Bali, Pemprov Bali dan Kabupaten Badung setidaknya menghelat dua kali pameran produk agroindustri dan makanan khas Bali  di Lapangan Puputan, Badung. Berbagai produk khas Bali yang dijual itu  dilengkapi dengan brosur-brosur lengkap dan menarik, serta dijaga para penjaga stan yang dengan sigap memberikan segala informasi terkait dengan produk itu.

Pada stand tanaman buah  misalnya, pengunjung  bisa membeli bibit  Salak Bali,  Jeruk Bali, sampai durian botak (tanpa duri) asal Lombok lengkap dengan manual cara tanam dan pemeliharaannya. Sambil berkeliling menikmati pameran, pengunjung bisa memesan berbagai makanan khas Bali seperti bebek goreng Bengil, ayam bakar Betutu, sate kerang dan sate biawak, yang konon berkhasiat sebagai obat penyakit kulit, asma dan obat kuat kaum lelaki.

Yang lebih dahsyat lagi, untuk mendukung industri pariwisata dan pengembangan ekonomi daerahnya,  Pemprov Bali  mengeluarkan buku katalog dwibahasa (bahasa Indonesia dan Inggris) berbagai produk industri, jasa  dan kerajinan asal Bali yang diekspor ke luar negeri dengan dilengkapi daftar produk berikut alamat lengkap para pelaku usaha di Bali. Buku katalog seperti ini dijual dan dengan mudah kita dapatkan di pusat-pusat keramaian atau objek-objek wisata seperti Bandara, pusat-pusat pertokoan dan museum-museum.

Masalah Listrik

Ketersediaan energi listrik adalah prasyarat utama dalam menunjang keberadaan suatu industri, sementara salah satu kendala besar yang menghadang pengembangan dunia investasi di Sulteng adalah krisis energi listrik berkepanjangan yang mendera daerah ini dalam 20 tahun terakhir.

Walau dalam dua tahun terakhir daerah ini sudah mendapatkan tambahan pasokan energi listrik dari PLTA Sulewana di Kabupaten Poso, ritus pemadaman bergilir oleh PLN ini masih saja sering dialami warga  kota Palu dan sekitarnya. Sebagai warga masyarakat, kita  tidak tahu persis kompleksitas permasalahan dan letak benang kusutnya.

Dalam beberapa kesempatan beraudiensi dengan para investor -ketika penulis menjadi wartawan Ibukota- terungkap bahwa masalah kekurangan pasokan listrik adalah masalah serius yang menyebabkan  para pemilik modal enggan berinvestasi di daerah ini. Solusi dari Pemprov dan PLN terhadap masalah laten listrik ini sangatlah mendesak  karena  tidak ternilai kerugian (opportunity cost) yang diakibatkannya  terhadap dunia indutri, investasi dan rumah tangga. (Baca opini penulis: Mengurai Benang Kusut Perlistrikan Sulteng, Radar Sulteng, 2 dan 3 Sept. 2008).

Coba bayangkan  berapa kerugian ekonomi daerah akibat sepi dan tidak lakunya  Kawasan Industri (industrial estate) seluas 1.500 ha milik Pemkot Palu di wilayah  Palu Utara, hanya gara-gara masalah listrik. Hitung pula berapa besarnya kerugian daerah ini  akibat hilangnya kesempatan Sulteng memiliki pabrik semen terbesar di Tanah Air (di daerah Banawa) sekitar 20 tahun lalu.

Semoga dengan adanya program nasional yang menjadikan Kota Palu dan sekitarnya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kita semua berharap, ke depan masalah laten krisis energi listrik di Sulteng ini mendapatkan solusi dan wayoutnya secara efektif dan permanen.

Succes Story Gorontalo

Pada bagian akhir artikel ini, sebagai ilustrasi pembanding (benchmark),  penulis menyajikan keberhasilan Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan komoditas agroindustri unggulan daerahnya.  Gorontalo,  provinsi tetangga yang baru berdiri pada 2001 itu menjadi teladan  nasional karena keberhasilannya  mendongkrak devisa negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga petani dan nelayannya melalui pengembangan jagung dan ikan tuna sebagai komoditas unggulan daerah.

Keberhasilan Gorontalo sebagai eksportir jagung dan ikan tuna itu tidak lepas dari visi pembangunan yang tajam dari seorang Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo waktu itu. (2001-2006)

Rupa-rupanya kepiawaiannya sebagai pengusaha dalam mengendus peluang telah mendorong Sang Gubernur untuk mengembangkan komoditi potensial dan strategis itu untuk meraup devisa negara sekaligus memandirikan  rakyatnya secara ekonomi.

Pada awal masa jabatannya sebagai Gubernur (2001), Fadel merekrut dan melibatkan para ahli dan doktor perencanaan terbaik dari universitas-universitas terbaik di negeri ini untuk membuat master plan pengembangan agroindustri unggulan daerah.

Kebijakan strategis itupun menuai hasil: meningkatkan kesejahteraan  petani jagung dan nelayan Gorontalo dengan pendapatan rata-rata yang meningkat sampai enam kali lipat   (600 persen).

Alhasil, sebagai pengakuan dan ganjaran Pemerintah Pusat atas prestasi itu, Sang Gubernurpun   mendapat tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar dari Presiden SBY. Fadel Muhammadpun  ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu (2008).

Dalam mengemban amanah, Sang Gubernur yang visioner, inovatif dan berprestasi cemerlang itu   memegang prinsip, Gubernur ada untuk melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi.

Walau sekarang tidak lagi menjabat Gubernur, Fadel Muhammad telah meletakkan dasar yang kokoh dan menentukan bagi kemajuan Provinsi Gorontalo dalam membangun daerahnya melalui  pembangunan  sumber daya manusia maupun pengelolaan ekonomi kerakyatan berbasis  agroindustri dan agrobisnis yang menjadi  potensi unggulan daerahnya.

Semoga succes story Provinsi Gorontalo ini menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua.

*) Penulis adalah pemerhati agroekonomi dan ekonomi kerakyatan,  pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan Palu, pegiat sosial di Karsa Institut Palu dan  Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah. Alumnus IPB Bogor, Lembaga Pers Dr Soetomo, Jakarta, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta dan Sekolah Tinggi Teologia Bandung.

HP 081243663558. Email:yusakpamei@ymail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here