0
217
Penambang di salah satu lubang di Poboya, Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu.NET | Gubernur, Longki Djanggola menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan memberdayakan penambang emas lokal di Poboya, Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah.

Penambang lokal yang dimaksud Longki adalah masyarakat asli yang mendiami lembah Palu dan kini beraktivitas di wilayah itu. Pemberdayaan itu berupa pembinaan para penambang dan melibatkan mereka dalam program perhutanan sosial.

“Jadi para penambang lokal nantinya akan diberdayakan. Pola yang bisa dipakai seperti pola perkebunan intensif rakyat, di mana penambang lokal menjual emas hasil penambangannya kepada perusahan yang menjadi semacam ayah angkatnya. Lalu, selanjutnya skema berikutnya sudah disiapkan berupa perhutanan sosial,” jelas Kepala Daerah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini.

Perhutanan Sosial yang disebut Longki adalah pola perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan negara dengan skema hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Di mana masyarakat-masyarakat Desa yang berbatasan dengan hutan dapat memperoleh keuntungan sosial ekonomi dari memanfaatkan sumber daya kehutanan di wilayahnya dengan legal.

“Semangat perhutanan sosial adalah semangat keadilan sosial bagi masyarakat yang hidup di daerah perhutanan sembari menjaga kelestarian sumber daya hutan. Mereka akan diatur begitu rupa agar tidak serampangan  mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan,” sebut mantan Bupati Parigi Moutong ini, Rabu (15/2/2017).

Jadi, ini adalah upaya agar lahan hutan menjadi produktif untuk masyarakat. Kawasan hutan dapat dimanfaatkan pula sebagai area penanaman dengan pengembangan industri pengolahan sumber daya hutan agar produk yang dihasilkan dapat berorientasi ekspor.

Salah satu, tanaman produktif yang dapat tumbuh di Poboya dan berorientasi ekspor, menurut Gubernur Longki adalah tanaman Kayu Putih. Diharapkan, selangkah demi selangkah, masyarakat akan mulai meninggalkan pertambangan emas tradisional dan beralih pada usaha perhutanan sosial karena lebih menguntungkan. Saat ini kita baru menghasilkan 500 ton minyak kayu putih per tahun dengan nilai sekira US $ 2 Miliar.

Selain minyak kayu putih, tanaman kemiri dan juga nangka dapat menjadi komoditas budidaya dalam skema pemberdayaan masyarakat ini. “Ini dapat dilakukan setelah para penambang tanpa izin yang berasal dari luar daerah ditertibkan. Sehingga yang berada di kawasan itu benar-benar adalah para penambang lokal dari masyarakat setempat. Itulah yang akan kita berdayakan,” jelas Longki.

Apa yang disampaikan oleh Gubernur Longki ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Penasihat Senior Menteri KLH, Chalid Muhammad dalam diskusi terpusat perhutanan sosial di Polibu, Kantor Gubernur Sulteng sehari sebelumnya menyampaikan optimismenya atas program ini.

Dari data Kementerian KLH tidak kurang dari 8.387 titik di kawasan hutan yang saat ini menjadi areal aktivitas pertambangan masyarakat. Di Sulteng terdapat 5 titik termasuk kawasan Poboya yang telah diverifikasi oleh Kementerian.

Seperti diketahui, ribuan penambang saat ini beraktivitas di lereng-lereng gunung sekitar Poboya dan Taman Hutan Raya. Luas kawasan tambang mencapai 35 ribu hektar, 25 ribu hektar diantaranya milik PT. Citra Palu Mineral, milik Bumi Resource Minerals.

Adapun kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya Paneki, yang terletak di sebelah timur Kota Palu saat ini sudah digerus pula oleh para penambang tradisional. Tidak kurang 150 – 200 hektare kawasan konservasi ini jadi tempat mendulang emas. Luas kawasan THR tidak kurang dari 7.128 hektare. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here