Meneropong Perlindungan Hukum Tindak Karantina Ikan

0
190
Fardi Kallang

Oleh: Fardi Kallang

TAK ada yang kekal kecuali perubahan munkin itu salah satu kalimat yang cocok untuk mengambarkan Kebijakan pembangunan perkarantinaan ikan dewasa ini,yang perlahan bergeser dari prinsip kelestarian sumber daya ikan menuju kedaulatan sumber daya ikan. Visi kedaulatan ini diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum demi mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain.

Sekarang ini sektor  kelautan dan perikanan banyak diwarnai dan dibahas persoalan hukum, baikmengenaiIIlegal, Unreported, unregulated(IUUFishing), Regulasi yang tidak pro rakyat/ nelayantak terkecuali  pelanggaran tindak karantina ikan terkait penyelundupan ikan dan produk kelautan yang dilarang dan dilindungi hal tersebut tentunya secara tidak langsung akan mengaiteratkan antara negara dan warga negaranya.Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Philipus M. Hadjon seorang guru besar hukum administrasi dari fakultas hukum universitas erlangga, yang mengatakan bahwa Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Secara garis besar Perlindungan Hukum terbagi menjadi 2 (dua)bagian yakni Perlindungan Hukumsecara Preventif dan Represif,Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.,hal ini terdapat dalam peraturan perundang –undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan,apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum secara preventifdalam penyelenggaraan karantinaikan telah dimanifestasikan padapasal 28 UU RI No.16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan Jo. pasal 67 PP  No. 15Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, bahwa pemerintah berkewajibanmelakukan pembinaan untukmeningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalamperkarantinaan ikan melalui kegiatanpendidikan, pelatihan, penyuluhan,penyebarluasan informasi secaraterencana dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalammenyelenggarakan kegiatan pembinaan pemerintah dapatmengikutsertakan komponen -komponen yang berada dimasyarakat antara lain organisasiprofesi, LSM dan lembaga lainnya.sedangkan perlindungan hukum secara refresif merupakan penerapan sanksi bagi si pelanggar sebagaimana dalam kaidah hukum administrasi/ tata usaha negara ada beberapa sanksi yang dapa di terapkan bagi si pelanggar di antaranya adalah :

1).Sanksi Administrasi berupa penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan seperti surat izin pengiriman ( Healt Certificate), pembayaran, serta subsidi pemerintah.

2). Sanksi Pidana Dalam upaya memaksakan kaidah-kaidah yang diberlakukan terkait dengan penyelenggaraan karantina ikan adalah melalui penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana ini ditujukan kepada sipelanggar denganmemberi hukuman berupa nestapa antara lain penjara, kurungan dan pengenaan denda.

Sebagaimana dinyatakan pada pasal31 UU No. 16 Tahun1992 bahwa :(1). Barangsiapa dengan sengajamelakukan pelanggaranterhadap ketentuan pasal5,6,7,9,21 dan 25 di pidanapenjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyakRp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah).(2). Barang siapa karena kelalaiannyamelakukan pelanggaranterhadap ketentuan-ketentuansebagaimana dimaksud dalampasal 5,6,7,9,21 dan 25dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun ataudenda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh jutarupiah).

Akhirnya, semoga seluruh jajaran Badan Karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan terus berkarya dan berinovasi melalui kegiatan yang dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat dalam perkarantinaan ikan.

*) Penulis adalah Fungsional PHPI Pada Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here