Warga Wilayah Barat dan Tengah pun Berhak Usulkan Calon Wagub

0
163
Ilustrasi (@radarsultengonline.com)

PALU, beritapalu.NET | Sejak mangkatnya Wakil Gubernur Sudarto pada 1 Oktober 2016 lalu, Provinsi Sulawesi Tengah praktis hanya dipimpin Gubernur Longki Djanggola. Partai-partai pengusung, Gerindra, PAN, PKB dan PBB sepertinya menyelesaikan dulu masa berkabung sebelum berembuk mencari penggantinya.

Namun pada Minggu (22/1/2017) malam, partai pengusung itu sudah menelurkan sejumlah nama. Adapun Hidayat Lamakarate, Staf Ahli Gubernur Sulteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mengantongi dukungan 3 partai pengusung, yakni Gerindra, PKB dan PBB. Sedang PAN bersikukuh mencalonkan Oscar Paudi. Oscar adalah Ketua DPW PAN Sulteng.

Lalu, silang pendapat pun muncul. Menurutnya, diusungnya nama Hidayat Lamakarate, mantan Penjabat Bupati Banggai Laut yang terlahir di Palu tak mewakili wilayah Timur Sulawesi Tengah. Padahal hemat mereka kemenangan Longki pada Pemilihan Gubernur Sulteng 2015 ditentukan pula oleh Sudarto, mantan Bupati Banggai.

Rabu (25/1/2017), serombongan orang yang menamai diri sebagai Aliansi Pemuda Mahasiswa Wilayah Timur Sulawesi Tengah menggelar demonstrasi mengusung tema serupa. Mereka meminta agar partai pengusung dan Gubernur Sulteng wajib memilih calon wagub dari wilayah Timur.

Wilayah timur yang dimaksud adalah Poso, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Sedang wilayah Tengah Donggala dan Sigi, lalu wilayah Barat adalah Tolitoli dan Buol. Sedang Parigi Moutong berada di posisi wilayah transisi di tengah dan timur.

Wakil Ketua DPRD Sulteng dari Partai Gerindra Alimuddin Paada menyatakan, para penuntut itu lupa bahwa Sulteng terdiri dari wilayah barat dan tengah pula. “Bila para demonstran yang mewakili wilayah Timur, merasa mereka punya hak agar calon wagub berasal dari sana, maka warga di wilayah barat dan tengah pun mempunyai hak sama,” sebut Alimuddin.

Menurutnya, lupa atau pura-pura lupa, bahwa saat prosesi Pilgub Sulteng 2015 Sulteng justru sejumlah pihak dari wilayah timur itu menolak mendiang Sudarto. Sebab menurut mereka mendiang tidak murni mewakili wilayah timur Sulteng. Lagi pula mereka lupa bahwa Sulteng terdiri dari wilayah barat dan tengah pula. Bila para demonstran yang mewakili wilayah Timur, merasa mereka punya hak agar calon wagub berasal dari sana, maka warga di wilayah barat dan tengah pun mempunyai hak sama.

“Konteksnya berbeda. Dulu pilkada, sekarang oleh karena sesuatu dan lain hal, wakil gubernur mangkat maka dicarilah penggantinya. Tentu memilih pemimpin baru tak mesti dari ukuran keterwakilan wilayah, itu kan pikiran yang sangat dikotomis. Warga di bagian barat dan tengah pun punya hak. Memilih pemimpin itu tentu karena kecakapannya, kemampuannya dan karena kepemimpinannya,” sebut Sonny Lahati, akademisi asal Banggai, Sulteng.

Menurut Sonny, pemikiran kewilayahan terkesan dikotomis dan diskriminatif, karena seolah-olah menafikan hak warga lainnya.

“Mestinya energi kewilayahan ini digunakan sebesar-besarnya untuk mendorong dipercepatnya pembahasan daerah otonomi baru, Provinsi Sulawesi Timur, bukan cuma untuk berebut kursi kekuasaan,” sebut dia. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here