Legalitas Tindak Pidana Karantina Ikan dan Peradilannya

0
204
Fardi Kallang

Oleh: Fardi Kallang SH *)

TIDAK ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Demikianlah masksud dari pada Pasal 1 ayat 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih di kenal dengan sebutan asas legalitas tak terkecuali pada sektor perikanan baik dari kegiatan penangkapan ikan, pengolahan dan kegiatan pemasukan dan pengeluaran baik antar area maupun antar negara.

Rumusan itu sebagaimana yang telah di atur oleh UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, serta PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang karantina Ikan.

Kebutuhan pangan yang kian hari, kian tahun semakin meningkat menjadi salah satu faktor dari meningkatnya lalu lintas bahan pangan baik domestik maupun ekspor salah satunya adalah komoditas perikanan sejalan dengan fenomena tersebut dengan semakin meningkatnya lalu lintas ikan dan produk perikanan turut pula di barengi dengan meningkatnya pelanggaran tindak karantina ikan yang dilakukan oleh pengguna jasa (Costumer)

Semenjak berlakunya PERMEN/KP/56/2016 (REVISI PERMEN  KP 01/ 2015) tentang Pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. dimana ukuran yang boleh ditangkap adalah Lobster dengan berat >200 gram, kepiting dengan berat  > 200 gram, Rajungan dengan  berat> 55 gram dan kepiting soka dengan berat >150 gram.

Pelanggaran tindak karantina ikan di beberapa wilayah mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya, saat ini hal yang paling mencuak di beberapa pemberitaan dan media sosial adalah banyaknya percobaan penyelundupan benih lobster dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh beberapa oknum dan kelompok mengingat mahalya harga benih lobster di luar negeri yakni berkisar US$ 4 / ekor bibit lobster (Sumber detik.com).

Hal-hal yang termasuk dalam tindak pidana karantina ikan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 31 ayat 1 dan 2 jo pasal  88, 89,90 UU 31 Tahun 2004, dari ketentuan pidanan dalam UU tersebut tindak pidana dikelompokkan menjadi 2 yakni tindak pidana sebagai kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 1 UU 16 Tahun 1992 jo pasal 88 UU 31 tahun 2004 dan tindak pidana sebagai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 ayat 2 UU 16 tahun 1992 jo pasal 89 dan 90 UU 32 tahun 2004.

Tindak pidana perikanan menjadi populer beberapa tahun terakhir seiring dengan banyaknya kasus penangkapan dan penengelaman kapal-kapal penangkap ikan yang melakukan Illegal, Unrepported and Unregulated (IUU) Fishing, serta penyelundupan ikan dilarang dan dilindungi, namun kepopuleran tersebut tidak seiring dengan keberadaan pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus Ad Hoc apalagi dibandingkan dengan keberadaan pengadilan negeri, selain karena masih baru  pengadilan perikanan yang di bentuk sampai saat ini baru ada 10 pengadilan yang khusus menangani perkara dibidang perikanan.

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana pengadilan perikanan terdapat di Pengadilan Negeri (PN) jakarta utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual Kemudia 6 tahun berikutnya di bentuk di pengadilan Tanjung Pinang dan ranai dan di akhir tahun 2014 lalu di bentuk pula pengadilan perikanan di PN Ambon, Sorong dan Merauke.

Dalam hal terjadinya tindak pidana karantina ikan di suatu wilayah yang belum memiliki pengadilan perikanan maka tindak pidana karantina tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh PN yang berwenang di daerah tersebut, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan disidang pengadilan bagi perkara tindak karantina ikan yang diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri dilakukan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam UU 31 Tahun 2004.

Dengan demikian meskipun disuatu daerah hukum suatu pengadilan belum terdapat pengadilan perikanan maka perkara perkara tindak pidana karantina ikan akan diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri dimana tindak pidana karantina itu terjadi.

*) Penulis adalah Fungsional PHPI Pada Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here