Ferdy Kallang

Oleh: Ferdy Kallang

MASIH Pada Persoalan Kepiting Bakau ternyata hewan bercapit ini masih tetap selalu eksis dalam pemberitaan, tak kalah dengan sosok selebriti yang selalu menuai sensasi di berbagai media.

Hal yang paling terbaru dari hewan  yang hidup di ekosistem hutan bakau dan estuaria ini adalah keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  NOMOR 56/PERMEN-KP/2016 di penghujung tahun kemarin tentang Larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (portunus spp.) dari wilayah  negara republik Indonesia yang secara langsung mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.)

Seperti pada produk hukum lainya aturan yang dikeluarkan tentunya diharapkan membawa kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri dan setiap produk hukum yang telah disahkan tentunya telah melalui kajian, baik itu secara akademis, sosiologis dan secara yuridis sehingga dalam penerapan hukum dapat berlaku secara efektif.

Dalam Permen KP No. 56/2016 terdapat 3 Jenis crustacea yang diatur namun Pada tulisan ini Penulis mengajak pembaca untuk lebih focus kepada kepiting bakau kerena berdasarkan data yang tercatat di Stasiun KIPM Kelas I Palu Kepiting Bakau merupakan komoditas yang paling dominan di lalulintaskan. sepanjang tahun 2016 sebanyak 229.028 ekor kepiting bakau di lalulintaskan dengan area tujuan Jakarta, Batam, Denpasar, Makassar dengan Frekuensi Pengiriman Sebanyak 732 Kali berdasarakan data yang ada kepiting bakau yang dikeluarkan dari Sulawesi tengah berasal dari daerah Penangkapan  (Fishing Ground) Selat Makassar dan Teluk tomini.

Dalam Regulasi yang baru ini ada beberapa klausul yang menarik untuk didiskusikan apabila dibandingkan dengan Permen KP.No.01/2015 yang selanjutnya aturan pelaksanaanya di tuangkan dalam Surat Edaran Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/MEN-KP/I/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus Spp), Kepiting (Scylla Spp), Dan Rajungan (Portunus Spp) yakni dalam Permen KP/56/2016 memberikan kesempatan kepada  para pelaku perikanan ( Nelayan, Pembudidaya, Pengumpul, Eksportir) untuk melakukan penangkapan dan pengeluaran kepiting bakau diatur secara periodik.

Dengan ketentuan pada tanggal 15 Desember sampai dengan 05 Februari dibolehkan baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dengan lebar karapas 15 cm atau berat 200 gram/ekornya dan untuk hasil budidaya harus dilengkapinya dengan Surat keterangan asal (SKA) yang dikeluarkan oleh dinas kelauatn dan perikanan tempat budidaya selanjutnya pada tanggal 06 Februari sampai dengan 14 Desember kepiting bakau yang dibolehkan untuk ditangkap dan dikeluarkan adlah dalam kondisi yang tidak bertelur dengan lebar karapas 15 cm atau berat 200 gram/ekornya.

Dan untuk hasil budidaya harus dilengkapinya dengan Surat keterangan asal (SKA) yang dikeluarkan oleh dinas kelauatn dan perikanan tempat budidaya, yang pada aturan sebelumya sama sekali tidak memberikan ruang untuk dilakukan penangkapan dan pengeluaran dalam kondisi bertelur. BENANG MERAHNYA adalah Pemerintah Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat untuk melakukan Penangkapan dan Pengeluaran Kepiting Bakau dengan Sistem Periodik di atas.

Entah kenapa dan Mengapa semoga kedepanya ada riset yang dapat menjawab pertanyaan tersebut

Harapannya adalah bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan cita-cita mulia yakni bermanfaat bagi masyarakat, keadilan bagi seluruh elemen dan kepastian hukum bagi hukum itu sendiri…

*) Penulis adalah fungsional PHPI Pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *