Wawali Palu Bantah Kontrak Rumah Senilai Rp1 Miliar

Sigit Purnomo Said diciumi anaknya usai pelantikan sebagai Wawali Kota Palu. (Foto; bmzIMAGES/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu.NET | Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said atau yang dikenal dengan Pasha Ungu membantah menyewa rumah yang dibiayai oleh APBD senilai Rp1 miliar. Ia menegaskan, besaran sewa rumah tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

“Informasi ini ngaco. Kontrakan apa yang sebesar Rp1 miliar, datanya darimana? Kalau mau memberi informasi kepada masyarakat itu harus akurat,” katanya seperti dikutip dari laman antarasulteng.com, Rabu (11/1/2017).

Menurutnya, sewa rumah yang ditempatinya itu sebesar Rp60 juta per bulan. Untuk 6 bulan berjalan, sewanya sudah dibayar dengan mencarikan uang sendiri.

“Kalau dikatakan ada anggaran di tahun 2017, silahkan cek saja. Ini ngarang dan tidak berkualitas,” katanya dalam laman itu.

Kalau pun katanya ada penganggaran saat pertama menempati rumah tersebut, maka nilainya tidak terlalu besar. Semua barang yang ada di rumah tersebut juga telah dipindahkan ke rumah jabatan.

“Memang ada pembelian televisi, lemari dan alat kelengkapan rumah tangga lainnya yang nilainya tidak sampai Rp50 juta,” imbuhnya.

Sigit mengakui adanya fasilitas rumah jabatan. Namun rumah jabatan itu sudah ditempati Dinas Pertanian.

“Hal ini tidak perlu dibesar-besarkan karena memang pemerintah wajib menyediakan rumah jabatan untuk kepala daerah dan tidak disebutkan besaran angkanya,” ujarnya.

Menurut dia, jika memang hal itu keliru, maka DPRD sudah lambat bersikap.

“Kenapa nanti sekarang baru dibicarakan, tidak pada saat Dinas Pertanian menempati rumah jabatan itu. Tapi kalau pun belum ada rumah jabatan, maka pemerintah wajib menyediakannya apakah dengan membeli atau mengontrak,” jelasnya.

Mestinya lanjutnya, DPRD yang harusnya menindaklanjutinya sebelum masalah ini timbul, yakni dengan membicarakan penyediaan rumah jabatan untuk kepala daerah yang baru.

“Saya berharap DPRD dapat sejalan dengan pemerintah, bukan menjadi musuh, karena kita pada dasarnya sama, dipilih oleh rakyat,” kata Pasha.

Sebelumnya, DPRD Kota Palu mendesak Pemkot Palu untuk tidak mengalokasikan pembayaran rumah kontrakan Wakil Walikota Palu di perumahan elit Citra Land dalam APBD 2017 seebsar Rp1 miliar sebab Wawali sudah memiliki fasilitas rumah dinas di Jalan Balai Kota Selatan.

Menurut Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu Ridwan H Basatu, rumah kontrakan itu tidak boleh dibebankan lewat APBD karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut politisi Partai Hanura itu, saat asistensi anggaran, bagian rumah tangga dan umum di Sekretariat Pemkot Palu tidak mengakui bahwa ada alokasi anggaran untuk membayar kontrakan wawali. Hal itu ketahuan setelah DPRD menelusuri dan mengkaji item alokasi APBD.

“Kami pernah di panggil atau diundang makan oleh bagian umum dan rumah tangga Setda Pemkot Palu atas hal itu, namun kami menolak. Mereka telah membohongi kami karena awalnya tidak mengakui adanya penggunaan APBD,” katanya, Rabu.

Dia menegaskan, kontrakan itu tidak ada kaitannya dengan keuangan daerah sehingga tidak boleh sewenang-wenang digunakan untuk kepentingan pribadi. (antarasulteng.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here