Oleh: Ir. Yusak Jore Pamei,MA *) 

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjadikan  praktik peradilan adat di SulawesiTengah  (daerah lainnya adalah Aceh dan Kalimantan Tengah) sebagai model  restorative justice dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil di Tanah Air.

Hal itu ditandai dengan peluncuran buku Eksistensi Peradilan Adat-Pengalaman Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah– oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Dr Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta, 14 Des lalu. Dalam acara yang dirangkai dengan Dialog Nasional Peradilan Adat itu, Pemerintah Daerah (Gubernur) Provinsi Sulawesi Tengah, Aceh dan Kalimantan Tengah juga mendapat penghargaankhusus dari Kementerian PPN/Bappenas-UNDP atas dukungan Pemda masing-masing terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat melalui praktik peradilan adat. Penghargaan yang sama juga diberikan Bappenas kepada Majelis Adat Aceh, Dewan Adat Dayak dan Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah.

Melalui SAJI Project (Strengthening Acces to Justice in Indonesia-Penguatan Akses Keadilan di Indonesiayang didukung UNDP-Badan Pembangunan PBB dan Pemerintah Kerajaan Norwegia), Kementerian PPN/Bappenas menilai praktik peradilan adat yang masih dipraktikkan masyarakat hukum adat di ketiga daerah itu telah memberi sumbangsih yang signifikan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil yang masih sulit mengakses atau diakses oleh sitem peradilan formal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Dr Bambang P.S Brodjonegoro menyatakan, peradilan adat yang adalah kearifan tradisional masyarakat selain dapat meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil Tanah Air,juga  dapat membantu mengurangi beban  Pemerintah dan lembaga peradilan negara terutama dalam menangani kasus-kasus hukum/pelanggaran ringan.

“Dengan beban lembaga pemasyarakatan yang telah overcrowded, serta kondisi kelebihan beban di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, maka menguatkan peran hukum adat di dalam masyarakat untuk menangani perkara-perkara kecil (petty crime) diharapkan dapat mengurangi kelebihan beban tersebut. Sehingga, masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang tak termasuk kriminal berat dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam  sambutan resminya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga berharap restorative justice melalui peradilan adat yang dipraktikkan masyarakat di tiga wilayah itu juga dapat direplikasi  dan diterapkan di daerah-daerah yang masih kuat masyarakat hukum adatnya (MHA) di Tanah Air.

Restorative Justice dalam sistem peradilan adat di Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah seperti yang dimuat dalam buku  ini diharapkan dapat direplikasi dan diterapkan di daerah-daerah lain yang masih kuat masyakat hukum adatnya.” kata Bambang Brodjonegoro.

Strategi Nasional Akses Keadilan

Terciptanya akses keadilan yang seluas-luasnya  bagi seluruh lapisan masyarakat, merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta demokratis.

Pemerintah Indonesia, atas dukungan teknis dari UNDP, telah mengembangkan kebijakan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK). Salah satu rekomendasi SNAK adalah Peradilan Adat sebagai salah satu prioritas untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia kepada masyarakat  rentan dan kaum perempuan di daerah-daerah yang sulit diakses atau mengakses sistem peradilan formal. Peradilan adat dinilai sebagai salah satu bentuk penerapan restorative justice yang efektif untuk beberapa daerah (provinsi) di Indonesia yang  sebagian  masyarakatnya masih memberlakukan praktik hukum (peradilan)  adat untuk menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan.

Restorative Justice

Secara harafiah, restorative justicediterjemahkan sebagai keadilan restoratif, keadilan yang memenuhi rasa keadilan dan merestorasi hubungan para pihak.Sementara Prof Bagir Manan berpendapat, restorative justice berarti, “Penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, bagi korban maupun masyarakat. “ (Varia Peradilan Thn XX No 247 Juni 2006, hal 3).

Restorative justice lahir dan berasal dari negara-negara berbahasa Inggris yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon, seperti Kanada, Australia, New Zealand dan Inggris Raya, dimana negara-negara ini menerapkan sistem hukum yang tidak terkodifikasi ke dalam kitab-kitab atau aturan-aturan tertulis. Apabila ada kasus hukum, mereka baru mencari  preseden atau putusan-putusan yang telah ada lebih dahulu yang serupa dengan kasus yang ditangani belakangan atau mereka membuat peraturan yang baru. Sementara sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada sistem hukum Kontinental (Belanda), memutuskan lebih dahulu apa saja yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, baru setelah itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila terjadi pelanggaran hukum, maka pasal-pasal dalam KUHP dijadikan patokan untuk mengadili sang pelaku berikut sanksi hukumnya.

Walau sistem peradilan adat tidak terkodifikasi layaknya hukum formal, restorative justice (keadilan dan pemulihkan hubungan para pihak) merupakan hakekat dan filosofi yang mendasari praktiknya. Dalam konteks ini, peradilan adat merupakan kearifan tradisonal masyarakat adat dalam menciptakan  tatanan, tertib sosial dan harmoni dalam kehidupan.Restorative justice dalam sistem peradilan adat mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Kosmologi masyarakat adat yang intinya adalah keselarasan dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam  mendasari hubungan atau relasi sosial masyarakat adat.

Praktik Peradilan  pada MHA di Sulawesi Tengah

Peradilan Adat dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pedoman Peradilan Adat Sulawesi Tengah didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan yang ditugaskan atau diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat di beberapa daerah di Tanah Air seperti Aceh, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua, masih menerapkan hukum dan sistem peradilan adat. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa kabupaten yang masyarakat hukum adatnya (MHA) masih mempraktikkan peradilan adat seperti Kabupaten Donggala, Sigi, Luwuk, Banggai, Tojo Una-una, Poso dan kabupaten-kabupaten lainnya, dalam bentuknya yang terlembaga maupun yang paling sederhana sekalipun.

Persoalan-persoalan yang diselesaikan dalam peradilan adat bukan hanya menyangkut pelanggaran yang terkait dengan masalah hubungan manusia dengan manusia, seperti tawuran antar kampung dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi juga pelanggaran yang berhubungan dengan relasi manusia dengan alam, misalnya sengketa tanah, tanah warisan, perampasan tanah, perambahan hutan, batas-batas antar kampung dan sebagaianya.

Menurut catatan Forum Peradilan Adat Sulteng dan SAJI Project-Bappenas/UNDP, dalam enam tahun terakhir (2010-2016) paling tidak ada 120 kasus yang ditangani peradilan adat di beberapa komunitas MHA di Sulawesi Tengah. Jenis kasusnya mulai dari kasus ringan seperti sengketa tapal batas, perkelahian antara desa, kekerasan dalam rumah tangga, pencurian bahkan sampai kasus kriminal berat seperti pemerkosaan dan  pembunuhan.

Pidana Ringan Ditangani Peradilan Adat

Salah satu bentuk konkret perluasan akses keadilan melalui restorative justice adalah dilakukannya sinergi atau  kerjasama kelembagaan antara Kepolisian dengan Peradilan Adat dalam penanganan perkara, khususnya perkara-perkara atau tindak pidana ringan (Tipiring). Pemerintah dan Pihak Kepolisian memberikan kewenangan dan menyerahkan penanganan Tipiring kepada Peradilan Adat.

Kerjasama dan sinergi konstruktif antara Kepolisian dan Peradilan Adat yang digagas SAJI Project-Bappenas/UNDP ini sudah berlangsung di tiga  provinsi yakni DI Aceh, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah kerjasama antar lembaga itu ditandai dengan ditandatanganinya MOU dan Kesepakatan antara Gubernur Sulteng, Kapolda Sulteng dan Ketua Forum Peradilan Adat Sulteng di kantor Gubernur pada 20 Mei 2016 lalu. Inti MOU dan Kesepakatan itu adalah pemberian kewenangan kepada Peradilan Adat untuk menangani tindak pidana  ringan seperti pencurian, fitnah, sengketa tanah, pertikaian dalam rumah tangga dan konflik sosial seperti tawuran antar desa.

Dengan penerapan restorative justice melalui Peradilan Adat, kita berharap dan optimistik tidak terulang lagi penanganan perkara  yang menciderai rasa keadilan seperti kasus seorang nenek di Jawa Timur yang mencuri dua buah kakao atau seorang remaja yang tertangkap tangan mencuri sendal jepit harus mendekam beberapa bulan atau tahun dipenjara, setelah beberapa minggu menjalani proses peradilan yang menghabiskan belasan juta rupiah uang negara.

KeunggulanPeradilan Adat

Sistem peradilan adat yang hidup dan masih dipraktikkan di sebagian besar  komunitas adat di Nusantara ini memenuhi syarat dan kualifikasi sebagairestorative justicekarena selain memenuhi rasa keadilan dia merestorasi hubungan para pihak yang bersengketa atau berbenturan kepentingan. Di beberapa daerah di Tanah Air, seperti DI Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Papua dan Suawesi Tengah peradilan adat masih menjadi pilihan utama masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil  dalam menyelesaikan kasus-kasus atau sengketadan  untuk mencari keadilan. Mengapa? Karena peradilan adat lebih mudah untuk diakses masyarakat,prosesnya cepat dan prosedurnya tidak berbelit-belit serta murah dan terjangkau atau efisien dari segi pembiayaan. Masyarakat hukum adat melalui pranata peradilan adatnya mampu menciptakan tertib sosial dan harmoni kehidupan dalam masyarakat.

Dalam Peradilan formal, sang hakim memutuskan siapa yang  benar dan siapa yang salah,  dan  hanya salah satu pihak yang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman badan (penjara) atau membayar sejumlah materi (uang). Sementara   pada sidang peradilan adat,  kesalahan maupun kebenaran (tindakan benar) pada kedua belah  pihak yang bersengketa, dipertimbangkan secara  proporsional  dan mendapatkan ganjarannya secara adil.

Maka tidak mengherankan bila dalam  peradilan adat tidak jarang kedua belah pihak yang bersengketa dinyatakan bersalah dan masing-masing dikenai hukuman denda atau membayar giwuyakni sejumlah materi tertentu seperti uang atau hewan ternak, yang jumlahnya tergantung pada besar-kecilnya tingkat kesalahan seseorang.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, ada satu prinsip dasar yang dianut para tetua atau hakim peradilan adat: Dalam suatu kasus, tidak ada manusia yang mutlak benar 100 persen dan tidak ada pula yang mutlak  salah 100  persen. “Dalam suatu kasus, seseorang pasti ada benarnya   dan pasti ada  salahnya, tinggal bagaimana kejelian dan kearifan para tetua adat dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara secara adil, ” kata Jore Pamei, Ketua Majelis Adat Kulawi. (Opini Mercusuar, 20 Mei 2016)

Bersifat Restoratif

Dalam sistem peradilan formal, bila dua pihak berperkara, maka pada akhirnya hakim akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang dinyatakan benar dan menang bebas dari hukuman, yang dinyatakan salah atau kalah, akan  mendekam dalam penjara (kasus pidana) atau dikenai sanksi materi (kasus perdata). Pada sistem peradilan adat, berlaku prinsip win-win solution, bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. “Yang menang tidak harus mengalahkan.”

Bla restorasi atau perbaikan hubungan para pihak yang bersengketa boleh dikata diabaikan atau tidak menjadi tujuan dalam  sistem peradilan formal,  pada penyelesaian perkara secara adat, selain memenuhi rasa keadilan, restorasi atau perbaikan hubungan para pihak merupakan roh,   atau filosofi yang mendasari praktik peradilan adat. Bagaimana suasana bathin dan  hubungan sosial para pihak dipulihkan? Beberapa saat setelah kasusnya diputuskan para pemangku dan hakim adat di peradilan adat, hewan ternak yang dikenakan sebagai ganti rugi bagi yang dinyatakan bersalah, kemudian disembelih dan dimakan dalam suatu jamuan makan bersama. Lagipula kedua pihak yang bertikai  makan dalam satu piring atau dulang dengan memakan satu telur rebus yang dibagi dua, dan  disaksikan kedua pihak keluarga dan seluruh masyarakat kampung. Ini adalah simbol pemulihan suasana batin dan restorasi hubungan para pihak yang berengketa.  Memang, secara kultural dan sosiologis, makan bersama adalah simbol perdamaian, kebersamaan dan  persaudaraan di hampir semua komunitas bangsa manusia di seluruh dunia.

Penutup

Harus diakui bahwa selain kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, Peradilan Adat juga memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan dalam pelaksanaannya, seperti cakupan  wilayahnya yang terbatas pada daerah wilayah keadatan tertentu,  masih lemahnya sumberdaya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan para pemangku atau hakim adat, dan belum membudayanya sistem kearsipan dan pendokumentasian tertulis di kalangan Lembaga Adat. Namun, sisi-sisi lemah pada peradilan adat  itu, bukan tidak bisa diatasi, dan bukan pula jadi alasan untuk tidak bisa bekerjasama atau bersinergi dengan sistem peradilan formal untuk membuka selebar-lebarnya  akses masyarakat khususnya di wilayah pedesaan dan daerah-daerah terpencil untuk mendapatkan keadilan, hak konstitusional setiap  warganegara di  NKRI ini. ***

Palu, 3 Januari 2017

 

*) Penulis adalah  anggota Tim Penulis Buku Eksistensi Peradilan Adat (Bappenas-UNDP/2016),Sekretaris Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah, Pengajar  di Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan Palu dan Kepala Bidang Litbang pada Karsa Institute Palu.Penulis adalah alumni IPB Bogor, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta dan Lembaga Pers Dr Soetomo, Jakarta. (HP 081243663558, email: yusakpamei@ymail.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *