Refleksi Perjalanan Bangsa di Akhir Tahun

Oleh : Amirudin Lewa

Amiruddin Lewa

WAKTU demi waktu berganti, siang dan malam silih berganti menjadi hitungan minggu, bulan, dan tahun. Pergantian waktu tersebut sejalan dengan perputaran bumi pada porosnya serta pergerakan matahari mengelilingi bumi tiada hentinya sesuai dengan sunatullah.

Karena perputaran matahari mengitari bumi tersebut maka terjadilah pergantian dan perhitungan waktu sebagaimana yang telah digariskan Allah subahanahu wa ta’ala dalam firman-Nya :

فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al An’am: 96 )

Dengan silih bergantinya malam dan siang yang secara terus menerus secara rutin, dewasa ini kita telah berada dipenghujung tahun 2016 dan hanya menghitung hari kita akan berada di tahun 2017. Pertanyaannya adalah apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin ? Apakah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin atau malah sebaliknya ? Melihat permasalahan bangsa saat ini masih belum terselesaikan bahkan mengalami peningkatan maka ini semua tidak terlepas dari kegaduhan ekonomi politik. Tingkat kemiskinan di bangsa ini masih sangat tinggi dengan dalih mengatakan jumlah penduduk atau laju pertumbuhan penduduk di indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemerintah saat ini. Tetapi jika kita melihat ke Negara seberang yaitu cina, yang dimana jumlah penduduknya tertinggi pertama di dunia, tetapi dari segi perekonomian cina mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Maka hal jumlah penduduk bukan lagi harus menjadi dalih pemerintah. Dalam hal ini paket kebijakan ekonomi yang di keluarkan oleh pemerintah Jokowi – JK belum mampu mengatasi permasalah perekonomian masyarakat indonesia.

Problem dan jalan menuju kemandirian bangsa di sektor pertanian

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara agraris. Karena sebahagian besar masyarakatnya hidup bertani dan indonesia memiliki tanah yang begitu subur. Maka secara analisis kita akan swasembada pangan. Tetapi hal yang begitu berbanding terbalik melihat kondisi indonesia sekarang ini. Bangsa pada saat ini masih mengimpor bahan pangan dari negara – negara tetangga. Produk pangan yang kita hasilkan belum mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena masih banyak penindasan terhadap para kaum petani, baik penindasan fisik yang terjadi di beberapa daerah serta penindasan dalam hal pengambil alihan lahan oleh kaum kapitalis atau alat produksi yang tidak dimiliki para petani, subsidi pupuk yang dicabut, serta pemberian bibit yang kurang baik terhadap petani dan pasar yang tidak disiapkan oleh pemerintah untuk menyalurkan hasil pertanian yang ada.

Sektor pertanian semestinya bisa menjadi salah satu cara agar kita bisa keluar dari permasalahan yang ada di bangsa saat ini dengan pemberlakuan undang – undang pokok agraria ( UUPA ) tahun 1960 atau sering kita kenal dengan istilah land reform. Dimana masyarakat harus memiliki alat produksi berupa tanah untuk bisa mandiri secara ekonomi. Petani harusnya diberikan bibit yang unggul, mendapatkan pupuk yang gratis sehingga bisa menekan angka pengeluaran, diberikan teknologi yang dengan mudah meningkatkan hasil pertanian, serta pemerintah harus menyiapkan pasar. Dan masih banyak lagi solusi terhadap masalah pertanian indonesia untuk menuju cita – cita bangsa yang berdikari.

Problem dan jalan menuju kemandirian bangsa di sektor pendidikan

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu komponen yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam artian bahwa sejak manusia dilahirkan senantiasa secara langsung sudah belajar dari lingkungan sekitarnya, sampai manusia itu lanjut usia bahkan sampai mau meninggal dunia pun ia tetap melakukan praktik-praktik dalam melihat persoalan yang telah dihadapinya, dan inilah yang dinamakan proses dari pendidikan. Paulo Freire pernah mengatakan bahwa“ Pendidikan yang dimulai dengan kepentingan egoistik kaum penindas (egoisme dengan baju kedermawanan baru dari paternalisme) dan menjadikan kaum tertindas sebagai obyek humanitarianisme mereka, justru mempertahankan dan menjelmakan penindasan itu sendiri. Pendidikan merupakan perangkat dehumanisasi. “ Di Indonesia sekarang ini, pendidikan tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan sekarang sudah berbasis profit atau keuntungan. Privatisasi dunia pendidikan sudah semakin luas, sehingga kesempatan mengeyam pendidikan akan semakin kecil. Belum lagi dengan biaya ( cost ) pendidikan yang semakin mahal yang tidak menutup kemungkinan kedepannya hanya akan dinikmati oleh kalangan atas atau orang – orang yang berduit saja. Keluaran sarjana – sarjana saat ini hanya menambah jumlah pengangguran yang ada karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Sejatinya, manusia bisa terbebas dengan adanya pendidikan, begitupun bangsa. Tujuan pendidikan seharusnya bagaimana memanusiakan manusia serta menghilangkan penindasan bangsa atas bangsa. Sumber daya alam yang dimiliki indonesia begitu banyak, tetapi kita belum mampu mengolah sumber daya alam tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia yang kita miliki masih dibawah rata – rata. Agar bangsa bisa keluar dari permasalah tersebut, maka peningkatan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Pemerintah harusnya bisa menciptakan pendidikan yang ilmiah, gratis atau murah dan demokratis. Sehingga anak bangsa bisa menjadi pelopor tanpa harus mengimpor tenaga pendidik serta tenaga ahli dari luar. Kita bisa mengolah sendiri sumber daya yang kita milki tanpa campur tangan negara asing yang dimana pada saat ini pekerja asing menguasai indonesia. Secara tidak langsung angka pengangguran akan menurun dan pastinya kriminalitas akan menurun pula. Sehingga cita – cita founding father kita, cita – cita kita semua untuk indonesia bisa terwujud yaitu sosialisme indonesia yang berkeadilan.

Problem dan jalan menuju kemandirian bangsa di sektor perburuhan

Hingga akhir tahun 2016 ini masih banyak kasus perburuhan yang mendiskriminasikan kaum buruh di Indonesia. Negara cenderung berpihak pada pengusaha dan bukan buruh. Ini bisa dilihat dari respon pemerintah dalam “Paket Kebijakan Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi,” yang melindungi pengusaha dan mengorbankan kaum buruh serta rakyat pekerja lainnya. Juga dari sikap pemerintah terhadap tuntutan kenaikan upah dari buruh, dimana pemerintah menganggap kenaikan upah 50 persen tidak wajar. Pemerintah malah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2013 yang hendak meneruskan praktek upah murah di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Negara cenderung berpihak kepada pengusaha dan bukan buruh? Hal itu terjadi karena sekarang ini, Negara mempraktekkan model pembangunan ekonomi yang berbasis pada investasi swasta. Negara tidak terlihat membangun ekonomi sektor publik, bahkan cenderung merusaknya dengan melakukan privatisasi. Itulah kenapa Negara memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan investor swasta dan berusaha menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka, meski kondisi itu bertentangan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat, termasuk kaum buruh. Masih banyaknya buruh kontrak di perusahaan – perusahaan asing yang sewaktu – waktu bisa di keluarkan dari perusahaan dengan berbagai macam alasan. Seharusnya pemerintah bisa melihat negara – negara Amerika latin seperti Brasil, Venezuela, Equador dan Bolivia yang dimana melindungi hak – hak kaum miskin dan para buruh.

Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah bagaimana pemerintah membuat serta melaksanakan UU perburuhan yang pro terhadap kaum buruh, upah harus bisa menjamin kesejahteraan terhadap kaum buruh, larangan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan UU, nasionalisasi perusahaan asing dan harus melaksanakan pasal 33 UUD 1945. karena secara umum adalah melepaskan ketergantungan kita terhadap sektor swasta untuk pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Artinya, kita perlu membangun ekonomi sektor publik yang kuat, dimana berbagai macam unit ekonomi berada di bawah kepemilikan Negara sebagai organisasi publik tertinggi. Tentu saja, agar Negara tidak berperilaku seperti pengusaha swasta dan kehilangan watak publiknya, maka Negaranya juga harus demokratis. Dengan ekonomi sektor publik yang kuat, kontrol atas ekonomi berada di tangan masyarakat (melalui Negara), bukan di tangan para pengusaha swasta. Karenanya, ekonomi bisa dikelola untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan keuntungan para pengusaha. Dengan model ekonomi seperti ini, maka kita akan menjadi negara yang kuat dan memiliki kepribadian demi kemandirian bangsa dengan memanfaatkan semua sektor yang menunjang perekonomian bangsa.

Masih banyak sektor – sektor perekonomian yang harus dibangun untuk pendukung kemandirian bangsa. Sehingga kita harus melibatkan semua kalangan, baik dari kaum tani, kaum miskin kota, kaum buruh, mahasiswa, pemuda, orang tua, tokoh agama, tokoh perempuan dan lain sebagainya. Olehnya itu, hanya dengan bersatunya semua kalangan tanpa sentimental suku, ras dan agama maka problem bangsa ( Imperialis / Neoliberalisme ) bisa dihilangkan dan cita – cita masyarakat adil makmur yang tertuang dalam Pancasila akan bisa tercapai.

*) Penulis adalah Mahasiswa & PRD Sulawesi Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here