Home Indeks Gubernur Lantik 7 Anggota KPID Sulteng

Gubernur Lantik 7 Anggota KPID Sulteng

Anggota DPRD Sesalkan Minimnya Unsur Jurnalis

Pelantikan anggota KPID Sulteng periode 2016-2019 di Gedung Pogombo, Selasa (27/12/2016). (Foto: KPID Sulteng)

PALU, beritapalu.NET | Gubernur Sulteng Longki Djanggola melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulteng periode 2016-2019 di Gedung Pogombo, Selasa (27/12/2016).

Ketujuh kominioner KPID yang dilantik itu masing-masing Harry Aziz, Abdullah, Nurdiana Lembah, Masbait Lesnusa, Retno Ayuningtyas, Abdul Chair dan Ibrahim Lagandeng.

Dalam sambutan pelantikannya, Gubernur Longki menyatakan bahwa saat ini masyarakat semakin kritis dan menuntut haknya akan informasi yang adil, merata dan seimbang khususnya melalui media elektronik, televisi dan radio.

Karena itu lanjutnya, KPID diharap dapat menyeleksi siaran layak dihadirkan di media elektronik.

“Mereka harus diawasi agar jangan sampai menyiarkan konten yang tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa. Harus dipilah-pilah mana yang pantas ditonton dan yang tidak pantas ditonton oleh masyarakat dan generasi kita,” imbuhnya.

Jika ditemukan ada yang melanggar, Longki minta KPID melakukan tindakan tegas.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Moh Masykur menyayangkan komposisi hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah yang minim perwakilan dari jurnalis.

Dari ketujuh komisioner tersebut, hanya Hary Azis yang meiliki latarbelakang sebagai jurnalis.

Masykur mengatakan, seleksi pengurus KPID Sulteng ini memang sejak awal meragukan. Di samping diolah melalui proses penjaringan yang tidak kapabel juga diduga kuat didominasi titip menitip kepentingan.

“Kita telah mewanti-wanti sejak awal proses seleksi KPID hasilnya bisa jadi penuh interest politik. Sebab tidak dilakukan secara transparan dan profesional,” jelasnya.

Padahal kata Masykur, KPID ini penting sekali artinya bagi masyarakat sipil karena ini berkenaan dengan kontrol publik terhadap lalulintas penyebaran informasi di Sulawesi Tengah.

“KPID ini bicara soal otoritas, orang yang mengerti aturan dan etika penyebaran informasi dan penyiaran. bagaimana mungkin kita bicara adanya hal itu kalau minim perwakilan jurnalis dalam komposisi ,” tegas Masykur.

Dalam kesempatan itu, Masykur mengingatkan agar komposisi KPID baru ini bisa memahami aturan dan etika informasi dan penyiaran.

“Kita tegaskan agar lembaga seperti KPID ini benar-benar dijalankan dalam semangat demokrasi sesuai aturan dan etik penyiaran.

Masykur mengingatkan, jangan sampai ada upaya pihak tertentu untuk menjadikan KPID ajang titipan interest politik tertentu.

“Kita mengimbau dan mengajak masyarakat sipil di Sulawesi Tengah agar aktif memantau dan mengawasi kinerja komposisi KPID yang baru. Agar bekerja profesional sesuai tugas dan fungsi KPID,” imbau Masykur. (afd/*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version