Mendesak Negara Hadir dan Menyelesaikan Penderitaan Rakyat

Oleh: Tofan Badai

Ilustrasi (kompasiana.com)

Pengriminalisasi terhadap petani bukan baru kali ini terjadi, khususnya petani di Bahotokong, ketika mengambil hasil tanaman dari kebun, mereka selalu di laporkan ke kepolisian oleh pihak perusahaan PT. Anugerah Saritama Abadi, sebagai tindakan pencurian, padahal tanaman diatas lahan tersebut,  adalah tanaman masyarakat.

Sehingga masyarakat Bahotokong melakukan upaya untuk meminta pengakuan atas tanah dari pemerintah sejak 1984 – 1997. Tetapi pemerintah malah menerbitkan sertifikat HGU untuk PT. Anugerah Sarimata Abadi seluas 110 ha. Izin HGU di keluarkan pihak BPN No 01/HGU-BH/BPN-BGI/97-98 pada tanggal 7 April 1997.

Sementara tanaman petani Bahotokong yang di tanam sejak tahun 1980.  Akibatnya kriminalisasi terjadi, “tercatat 12 orang masuk penjara dalam 31 kasus yang sama. Kata Aminullah Warga Bahotokong. Dan kasus terkhir terjadi penagkapan terhadap petani Bahotokong atas nama Apet Madili oleh aparat setempat.

Jika merunut kasus perkasus penangkapan petani, intimidasi, penembakan dan upaya lain sebagai upaya desakan kepada petani, maka tangan kita tak akan cukup menghitungnya. Di Sulawesi Tengah kasus yang sama dalam kurun 10 sampai 5 tahunterakhir menggambarkan dan menceritakan kasus yang sama sudah terjadi dan kerap terulang.

Tahun lalu di bulan desember juga, dua orang petani ayah dan anak di Banggai di tangkap oleh polisi karena di tuduh melakukan pengrusakan di kebun PT. Delta Subur Permai.

Yang ingin kami sampaikan adalah negara kerap gagal membaca problem utama yang saat ini sedang terjadi. Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di anggap solusi saat ini. Padahal kontradiksi atas itu terang tergambar di hadapan mata, negara terus memfasilitasi penguasaan lahan oleh korporasi, berbarengan dengan itu konflik lahan membuntuti di ekor modal.

Apa yang sedang terjadi saat ini, oleh Apet Petani Bahotokong, adalah bukti kongkrit yang acap kali berulang itu. Projek pemerintah dalam skema bagi bagi tanah untuk petani, sejak dini kami anggap lahir dengan cara prematur, karena konflik yang dikandung oleh modal akan selalu dan setiap saat akan lahir (terjadi).

Jika kita menghitung penguasaan lahan di Sulawesi Tengah, dari total luas daratan di Sulawesi Tengah kurang lebih 6 Juta Ha, 4,2 Juta Ha telah habis di kuasai oleh kawasaan hutan dengan berbagai penguasaannya, sementara perizinan sektor sumber daya alam menguasai kurang lebih 2,5 juta Ha untuk tambang, perkebunan sawit dan IUUPKH.

Bukan itu saja, kemiskinan di Sulawesi Tengah menanjak tahun ke tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah mencatat angka penduduk miskin tahun 2011, 433.660, 2012, 410.980, 2013, 400.410, 2014, 387.060, 2015, 406.340. Tahun 2015 tercatat penduduk miskin di pedesaan mencapai 327.090. hampir setara dengan jumlah penduduk Kota Palu yang mencapai 335.297 orang.

Disisi lain, konfersi kawasan hutan juga berlangsung sangat masif dan tak terkendali. Tentu ini berdampak terhadap alam, dimana kerusakan lingkungan secara masif akibat pembabatan dan penghancuran kawasan hutan, masalah ini hadir seiring dengan hadirnya industri rakus lahan tersebut di Sulawesi Tengah.

Sehingga permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, maupun pemerintah Kabupaten. Saya menegaskan, Rakyat bukan anti pembangunan, rakyat hanya menginginkan pembangunan yang berkeadilan yang menguntungkan negara dan rakyat secara umum sesuai mandat konstitusi. Bukan menggusur atas kepentingan korporasi yang kini menjadi tragedi dan derita bagi rakyat di atas tanahnya sendiri.

Konflik, penangkapan petani, penembakan, kriminalisasi, kerusakan alam, kemiskinan adalah anak kandung dari modal yang menguasai lahan skala besar itu. Menyelesaikan masalah ini hanya dengan menyelesaikan skema modal yang nguasai dan menggrogoti negara ini. Tidak ada satu program negara manapun bisa berhasil jika skema ini masih berkuasa di negeri ini.

*) Penulis adalah Manajer Kampanye WALHI Sulawesi Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here