Published On: Thu, Oct 27th, 2016

Ratusan Dokter Aksi Damai Tuntut Penghapusan DLP

Ratusan dokter di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah, melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Palu Senin (24/10/2016). (Foto: iwan)

Ratusan dokter di bawah naungan Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah, melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Palu Senin (24/10/2016). (Foto: iwan)

PALU, beritapalu.NET | Ratusan dokter dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah, melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di jalan Sam Ratulangi Palu Senin (24/10/2016). Mereka menuntut dihapuskannya program Dokter Layanan Primer oleh kementerian kesehatan.

Puluhan perwakilan dokter ini, ditemui  oleh wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muharram Nurdin yang di dampingi oleh Anggota Komisi IV diantaranya Arena JR Parampasi, Zainuddin Tambuala dan Awad Alamri.

Dihadapan legislator ketua Ikatan dokter dr. H. Husaema, MM, M.Kes mengatakan tuntutan para dokter untuk menghapuskan program DLP ini, karena ini merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia. Tentu ini akan menimbulkan biaya yang cukup besar lagi.

Lebih lanjut, Kata Husaemah, sebaiknya pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana yang berada di Puskesmas saja. karena ini adalah pelayanan dasar kesehatan di tingkat bawah.

Meskipun DLP diterapkan akan tetapi sarana dan pra sarana minim. Pasti pasien akan dirujuk pula ke rumah sakit. Karena tidak ada obat obatan maupun peralatan di puskesmas.

Kami menduga, program ini awalnya hanya merupakan pilihan bagi para dokter. Akan tetapi nantinya akan menjadi suatu kewajiban. Olehnya Kami dari ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Tengah Menolak Program DLP ini.

dr Wahyudi Ketua Persatuan dokter Ahli Penyakit Dalam menyebutkan kalau yang kami tolak adalah Programnya, karena sangat memberatkan kami para dokter. Sedangkan menurutnya Majelis Kedokteran Indonesia belum menyetujui program ini. Kenapa program ini sudah disosialisasikan oleh pemerintah.Kami menolak jikalau ada dugaan beberapa kalangan, kalau program ini berjalan akan mengurangi pembagian rejeki dan lahan pencarian dari para dokter akan berkurang.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muharram Nurdin di hadapan para perwakilan dokter di Baruga DPRD mengatakan bahwa masalah ini sudah pernah kami konsultasikan ke kemeterian kesehatan RI di jakarta pada awal bulan Mei 2016.

Dalam pertemuan itu pihak DPRD mendapat penjelasan tentang program ini yang sudah lama di rancang sejak 9 tahun yang lalu. Namun baru sekarang disosialisasikan dan mendapat penolakan dari para dokter. Untuk itu kami meminta kepada para perwakilan untuk memberikan petisi secara tertulis kepada pihak DPRD dan nantinya akan diteruskan ke Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Usai pertemuan kurang lebih dua jam , Ratusan dokter akhirnya membubarkan diri setelah sempat membentangkan beberapa spanduk di teras kantor para wakil rakyat tersebut. (wan)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>