Indeks Opini

Media Massa dan Hukuman Mati ; Pemetaan dan Evaluasi Pemberitaan Eksekusi Mati Tahap Tiga di Era Jokowi

Oleh: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

KURANG dari dua tahun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeksekusi 18 terpidana mati, 15 terpidana di antaranya merupakan warga negara asing. Pelaksanaan hukuman mati di masa pemerintahan Jokowi sangat mengkhawatirkan karena ketertutupan dan kerahasiaan yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung baik kepada keluarga terpidana mati maupun media massa yang memantaunya.

Kebebasan pers pasca Orde Baru merupakan kondisi terbaik bagi media massa untuk menjalankan peranannya dalam “menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan” seperti tercantum dalam Pasal 6 UndangUndang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Peranan pers lainnya adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Terlepas dari sikap mendukung atau menolak sistem hukuman mati, media massa memiliki peran sentral dalam mengawal proses hukum terpidana mati agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

PEMETAAN:

Untuk memetakan sikap media dan mengevaluasi pemberitaan sepanjang pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta meneliti pemberitaan lima media massa cetak nasional yaitu Kompas, Media Indonesia, Republika, The Jakarta Post, dan Koran Tempo pada edisi 22 Juli sampai 3 Agustus 2016 menggunakan metode analisis wacana kritis dari Teun A Van Dijk. Selain meneliti 60 teks berita dalam kurun tersebut, penelitian juga dilakukan pada aspek konteks sosial yang didapat dari tinjauan pustaka dan media serta aspek kognisi sosial pembuat teks menggunakan metode wawancara lisan maupun tertulis kepada petinggi redaksi. Penelitian ini dilakukan secara independen dan dibiayai sendiri oleh AJI Jakarta.

Melalui proses wawancara tertulis maupun lisan, peneliti bisa menemukan perbedaan sikap dari masing-masing media seperti dalam tabel di bawah ini:

ringkas-1

TEMUAN:

  1. Meski mayoritas media bersikap menolak hukuman mati, namun pemberitaan eksekusi tahap ketiga justru didominasi wacana yang mendukung pelaksanaan eksekusi mati.

Dalam penelitian secara hati-hati pada level tekstual, kami menemukan bahwa ternyata sikap media yang anti hukuman mati tidak selalu tercermin dalam pemberitaan, seperti terlihat dari tabel. Dari empat media yang memiliki sikap anti hukuman mati hanya dua media yang pemberitaannya cenderung menolak pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga yaitu The Jakarta Post dan Kompas. Sementara itu, Koran Tempo dan Media Indonesia minim pemberitaan yang menggambarkan sikap anti hukuman mati dan lebih banyak berita yang cenderung mendukung pelaksanaan eksekusi mati. Hal itu dapat diamati dari pemberitaan yang berisi laporan tahapan pelaksanaan eksekusi mati dengan bertumpu pada narasumber dari pemerintah maupun penegak hukum. Adapun pemberitaan Republika cenderung mendukung pelaksanaan hukuman mati karena lebih banyak menampilkan laporan perkembangan tahapan eksekusi mati.

ringkas-2

Pada momen kritis, yaitu ketika Kejaksaan Agung mengumumkan rencana eksekusi kemudian mempersiapkannya hingga jelang malam eksekusi, media massa, terlepas dari mendukung atau menolak hukuman mati, memiliki kesempatan besar untuk berupaya menghentikan eksekusi lewat pemberitaan yang terencana. Di saat bersamaan aktivis anti hukuman mati dan pengacara terpidana mati beberapa kali menggelar konferensi pers di Jakarta mendesak rencana eksekusi dibatalkan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga meminta Jokowi menunda eksekusi mati Merry Utami, sementara Mantan Presiden B.J. Habibie mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta adanya penangguhan eksekusi terpidana warga negara Pakistan Zulfiqar Ali. Eksekusi Merry dan Zulfiqar pun akhirnya ditunda.

Sepanjang momen kritis tadi The Jakarta Post memuat banyak pernyataan dari pengacara terpidana mati, lembaga internasional, perwakilan negara-negara maju, dan cendekiawan agama yang

menolak pelaksanaan eksekusi mati. Demikian halnya dengan Kompas yang banyak mengutip suara dari aktivis hak asasi manusia serta dan meminta pemerintah berhati-hati dalam mengeksekusi karena adanya dugaan kejanggalan dalam proses hukum beberapa terpidana. Kompas juga memanfaatkan data arsip pemberitaan mereka dan menampilkan sejumlah argumen salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo yang ternyata menolak hukuman mati karena “Pancasila tak mengenal hukuman itu”.

Sebagai media yang memiliki sikap anti hukuman mati, Media Indonesia dan Koran Tempo sebetulnya juga memuat suara dari kalangan yang anti hukuman mati, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding suara dari pemerintah dan penegak hukum. Misalnya, pada edisi satu hari menjelang eksekusi mati, alih-alih menggunakan suara keluarga dan pengacara untuk membatalkan atau setidaknya memprotes eksekusi mati yang dianggap bermasalah, Koran Tempo justru menanyakan rencana pemakaman para terpidana mati. Meski begitu, dominasi wacana pro hukuman mati pada Koran Tempo terpantau menurun pasca terpidana telah dieksekusi mati.

  1. Sebagian media massa kehilangan sikap kritisnya dalam memberitakan pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga

Dalam meneliti 60 teks berita ini, peneliti menemukan bahwa pewarta mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dari Kejaksaan Agung. Pewarta meraba-raba waktu pelaksanaan eksekusi dengan mencermati perubahan situasi penjagaan di Dermaga Wijayapura yang merupakan pintu masuk menuju Nusakambangan, Cilacap. Beberapa media massa juga mengecek perkembangan tahapan eksekusi mati melalui perwakilan kedutaan besar, para pengacara, dan sumber anonim dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam konferensi pers satu hari usai eksekusi, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta maaf atas minimnya akses informasi dan berdalih hal itu diperlukan agar proses eksekusi berjalan “tertib, aman, lancar”.

Meski mengalami hambatan dalam mengakses informasi, ternyata tidak semua media massa mengkritik hal tersebut secara terbuka dalam pemberitaannya. Dalam catatan peneliti, Kompas dan The Jakarta Post menjadi media yang mengkritik hal tersebut sebelum eksekusi dilakukan. Sementara Koran Tempo mengkritik minimnya transparansi ini empat hari setelah eksekusi dilakukan yang bersumber dari keterangan pers aktivis hak asasi manusia. Sementara Republika dan Media Indonesia tidak melihat adanya masalah transparansi dalam pelaksanaan eksekusi mati.

Mengapa masalah transparansi bisa luput dari kritik media massa? Kami menduga ada tiga faktor yang menyebabkan media massa kehilangan sikap kritisnya yaitu alasan teknis seperti kecakapan para pewarta media dan kebijakan media yang memang mengabaikan fakta itu. Kedua faktor tadi lebih menitikberatkan pada aspek internal media. Adapun faktor ketiga adalah akibat kebijakan hukuman mati yang terus menerus ditunjukkan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada akhirnya ikut mempengaruhi pemberitaan media sehingga sadar atau tidak para pewarta kehilangan sikap kritisnya dalam memberitakan eksekusi hukuman mati. Apalagi Jokowi sudah menyatakan “negara darurat narkoba” dan berulangkali mengatakan tiap hari ada 50 orang tewas akibat kecanduan narkoba di Indonesia.

REKOMENDASI KEPADA:

Jurnalis: Mengimbau para jurnalis, terlepas dari mendukung atau menolak hukuman mati, agar tetap kritis dalam meliput proses eksekusi mati dengan harapan agar para terpidana mati dan keluarganya tetap mendapat hak-haknya secara hukum.

Media: Mengajak media massa, terlepas dari mendukung atau menolak hukuman mati, agar memberi ruang pemberitaan lebih banyak dengan menyoroti vonis mati yang diduga bermasalah selama proses hukumnya.

Pemerintah dan penegak hukum: Mendesak pemerintah, Kepolisian, pengadilan, dan Kejaksaan Agung bersikap transparan kepada publik, media massa, dan terutama keluarga terpidana mati dalam perkara dengan vonis hukuman mati. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *