Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

0
161

Tahapan Seleksi Tidak Disampaikan ke Publik

Koordinator Koalisi Sipil Sutleng Mohammad Subarkah (tengah), Direktur Jatam Sulteng Syahrudin A. Douw (kiri) dan Direktur LPS-HAM Sulteng Arfandy memberi keterangan pers desakan kepada Gubernur Sulteng menganulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng yang tidak transparan, Jumat (7/10/2016). (Foto: beritapalu.NET)
Koordinator Koalisi Sipil Sutleng Mohammad Subarkah (tengah), Direktur Jatam Sulteng Syahrudin A. Douw (kiri) dan Direktur LPS-HAM Sulteng Arfandy memberi keterangan pers desakan kepada Gubernur Sulteng menganulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng yang tidak transparan, Jumat (7/10/2016). (Foto: beritapalu.NET)

PALU, beritapalu.NET | Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah meminta kepada Gubernur Sulteng untuk menganulir Tim Seleksi untuk rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019.

Permintaan itu dilandasi oleh antara lain tidak transparannya proses pembentukan Tim Seleksi. Dan juga, Tim Seleksi yang bocorannya diterima koalisi tersebut tidak mencerminakn unsure keterwakilan sebagaimana disyaratkan dalam Peratura Komisi Informasi No 4 Tahun 2016.

“Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi yang terkait dengan tim seleksi tersebar ke public. Ada apa ini..?” tanya coordinator Koalisi Sipil Sulteng Muhammad Subarkah, Jumat (7/10/2016).

Subarkah mengatakan, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi memang tidak terdapat kewajiban untuk mempublikasikan proses pembentukkan tim seleksi oleh pemerintah yang ditetapkan oleh gubernur.

Namun menurutnya lagi, jika dilihat dari semangat atau spirit Undang-Undang Keterbukaan Informasi Nomor 14 Tahun 2008 yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, maka seyogyanya dan alangkah eloknya katanya jika pemerintah Provinsi Sulteng mempublikasikan mengenai proses pembentukkan tim seleksi dan siapa saja mereka ke publik.

Ia mengutip, dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi pasal 8 poin 1 persyaratan umum untuk menjadi calon tim seleksi merupakan warga Negara Indonesia, memiliki integritas dan tidak tercela dan bukan anggota partai politik dalam jangka 5 tahun terakhir.

Di bagian persyaratan khusus disebutkan, untuk menjadi calon tim seleksi unsur akademisi yakni berpendidikan paling rendah strata dua (S2) dan memiliki pengetahuan di bidang keterbukaan informasi publik. Poin 3 persyaratan khusus untuk menjadi calon tim seleksi unsur pemerintah adalah pejabat struktural eselon dua atau lebih tinggi termasuk memiliki pengalaman di bidang keterbukaan informasi public. Poin 4 persyaratan khusus untuk menjadi calon tim seleksi unsur masyarakat yakni tokoh masyarakat dan memiliki pengetahuan tentang informasi public.

“Pertanyaannya adalah karena hal ini tertuang dalam peraturan komisi informasi maka sudahkah semua unsur tersebut terwakili dan benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk 2 orang unsur akademisi, 1 orang unsur pemerintah, 1 orang unsur masyarakat dan 1 unsur komisi informasi pusat,” gugatnya.

Ditegaskan, jika poin itu tidak terpenuhi maka patut diduga prosedur tidak dijalankan sesuai mandat yang tertuang dalam peraturan komisi informasi dan jauh dari pencerminan keterbukaan informasi dan tidak ada ruang bagi publik untuk memberikan masukan dan bahkan saran kepada pemerintah terkait tim seleksi yang terbentuk.

“Mestinya pemerintah lebih terbuka dan tim seleksi sekiranya juga berpedoman pada peraturan komisi informasi dimana salah satu tahapannya mengumumkan pendaftaran melalui dua  surat kabar lokal dan media massa elektronik selama tiga hari berturut-turut, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum pendaftaran dibuka. Tapi mana semua itu?” tandasnya.

Ia mengatakan, mereka dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung dari beberapa lembaga akan mengawal semua tahapan proses seleksi sebagai bagian peran aktif masyarakat dalam mendorong pemilihan calon komisi informasi yang benar-benar memiliki semangat dan integritas dalam menjalankan mandate undang-undang keterbukaan informasi nomor 14 tahun 2008.

Karena fakta seperti itu, Koalisi Sipil Sulteng yang beranggotakan Jatam, PBHR, LPSHAM, Sulawesi Community Foundation, AJI Palu dan YTM, meminta kepada Gubernur untuk menganulir tim seleski yang sudah dibentuk tersebut. Selain karena bekerja secara “diam-diam”, juga karena ketidakterwakilannya unsur-unsur seperti yang diamanatkan dalam peraturan KI tersebut.

Koalisi Sipil sebutnya akan mengawal semua tahapan proses seleksi sebagai bagian peran aktif masyarakat dalam mendorong pemilihan calon komisi informasi yang benar-benar memiliki semangat dan integritas dalam menjalankan mandat UU KIP Nomor 14 tahun 2008. (bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here