Sinyalir Dugaan Pencucian Uang Dibalik Dana Hibah PT Vale ke Pemprov Sutleng

0
187

Minta Penegak Hukum Memeriksa Masalah Tersebut

ilustrasi (republika.co.id)
ilustrasi (republika.co.id)

PALU, beritapalu.NET | Disinyalir ada dugaan pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah PT Vale – salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Tengah, yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulteng senilai Rp11 miliar.

Karena itu, baik Pemprov maupun DPRD Sulteng sendiri diperingatkan untuk berhati-hati menggunakan dana hibah yang telah dikonversi menjadi dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari PT Vale Tbk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

Seperti diketahui, PT Vale memberikan dana hibah tersebut sebagai tambahan atas kekurangan sumber pendapatan dari proyeksi sebelumnya. Oleh Pemprov Sulteng, dana itu dialokasikan ke beberapa SKPD seperti tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Pemprov dan PT Vale.

Peringatan itu disampaikan anggota DPRD Sulteng Muhamad Masykur. Menurut Ketua Fraksi Nasdem itu, penerimaan dana hibah itu adalah langkah berani dan sangat beresiko karena tidak memiliki alas hukum yang kuat.

“Dana hibah sebesar Rp11 miliar dari PT Vale yang dikelola oleh Pemprov tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan daerah karena tidak memiliki dasar hukum,” sebut Masykur usai membahas APBD-P 2016, Kamis (6/10/2016).

Masykur menyebutkan, dana hibah CSR diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)  dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( BUMN)  sebagai biaya eksternalitas atas resiko produksi dalam konteks sosial ekologis.

“Dana hibah CSR konteksnya adalah biaya atas tangggung jawab perusahaan pada korban terdampak. Pemda hanya berada dalam posisi memediasi, bukan mengambil dana tersebut sebagai belanja daerah karena tidak diatur baik dalam  Perda Sulteng maupun instrumen lain sebagai pendapatan bukan pajak,” terangnya.

Masykur menduga, kuat dugaan ada unsur  gratifikasi dengan modus pencucian uang yang dititipkan dalam program SKPD yang terbiayai.

Masykur meminta pada pihak penegak hukum untuk memeriksa masalah ini. “Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat korban yang terkena terdampak di wilayah lingkar tambang, justru diambil oleh Pemprov tanpa dasar hukum dan kelembagaan terkait yang memiliki payung hukum,” tegasnya.

Oleh karena itu, Masykur mendesak agar penggunaan dana hibah dalam batang tubuh APBD ini ditinjau kembali. “Mumpung belum terlambat,” kata Masykur menganjurkan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here