Anggota DPRD Palu Tolak Tim Pendamping Asistensi RKA APBD 2017

0
179
Hamsir BE
Hamsir BE

PALU, beritapalu.NET | Lagi, anggota DPRD Kota Palu Hamsir BE mempertanyakan dasar hukum Tim Pendamping bentukan Walikota Palu dalam melakukan asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD tahun 2017.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan tersebut tidak di atur dalam undang-undang dan langkah ini dinilai telah menyalahi tugas dan kewenangan dari pihak DPRD.

Ketua Fraksi Partai Hanura ini juga menilai bahwa DPRD tidak pernah mempersoalkan apa yang dikerjakan oleh Tim Pendamping tersebut, namun menurutnya harus dibarengi dengan landasan hukum yang jelas.

“ Mana landasan hukumnya? Coba perlihatkan ke kami. Itu kan tugas DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan asistensi RKA APBD. Ini kan lucu, tim yang tidak ada landasan hukumnya bekerja malampaui tugas lembaga yang telah di atur dalam undang-undang,” sebut Hamsir di gedung DPRD Kota Palu, Selasa (4/10/2017) siang.

Disebutkan, dari hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri  dijelaskan bahwa langkah yang dilakukan Tim Pendamping tersebut juga tidak dibenarkan dalam aturan manapun.

“Nanti supaya tidak berlarut-larut kita akan menyurat kembali ke Mendagri, supaya memberikan penjelasan kepada Tim Pendamping melalui Walikota seperti apa tugas dan kewenangan mereka dalam sistem pemerintahan,” tegas Hamsir.

Sebelumnya, salah seorang anggota Tim Pendamping yang dibentuk oleh Walikota Palu tersebut merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan anggota DPRD Kota Palu yang terkesan tidak bisa menerima kehadiran tim tersebut.

Menurut anggota tim tersebut, di sejumlah daerah di Indonesia, kehadiran tim pendamping sudah lumrah. Bahkan salah satu daerah di Jawa disebutkan keberadaan tim tersebut justeru mendapat respon positif karena dinilai membantu tugas-tugas pemimpin dearah berangkutan. (sob/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here