PAL Batas Sulteng-Sulbar Butuh Penyelesaian Segera

0
221
Ilustrasi tapal batas wilayah.  (source: kalpos.procal.co)
Ilustrasi tapal batas wilayah. (source: kalpos.procal.co)

PALU, beritapalu.NET | Permasalahan kawasan masih jadi problem utama di daerah ini. Salah satunya adalah persoalan konflik pal batas antar daerah di wilayah kecamatan Rio Pakava dan Pasang Kayu yang hingga kini persoalan itu tak kunjung dituntaskan.

“Malah kian meruncing situasinya di lapangan, tepatnya di tiga desa Kec. Rio Pakava, yakni Desa Ambulawa, Bonemawara dan Ngovi,” ujar Muh. Masykur.

Ketua Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, konflik pal batas ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun tidak pernah menemukan solusi permanen karena banyaknya konflik kepentingan.

Pal batas yang beberapa tahun lalu dibuat oleh aparat TNI tidak ampuh menjadi alat batas permanen antara wilayah Kec. Rio Pakava dan Pasangkayu.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang warga, Samsul, menjelaskan sejak tiga tahun terakhir ini sudah kurang lebih ratusan hektar wilayah Kec. Rio Pakava dicaplok oleh pemerintah daerah kab. Pasangkayu. Dan sekitar 30 hektar tanah di Desa Bonemarawa sudah dijadikan areal persawahan oleh Pemda Pasangkayu.

Termasuk PAL batas yang dulunya sudah dipasang oleh aparat TNI di jembatan kebun PT. Lestari Tanah Teladan (LTT), sekarang sudah digeser dengan menggunakan alat berat, ungkap Samsul.

Menurutnya, memang waktu pengukuran PAL batas tidak dilakukan secara menyeluruh karena pada waktu itu, saat pengukuran dilakukan kondisi lagi banjir. Sehingga mereka hanya menarik titik dan pasang PAL batas  antar ujung.

Merespon hal itu, Masykur menegaskan bahwa kondisi ini ibarat “api dalam sekam”, jika Pemda terus menerus melakukan pembiaran dan menutup mata maka cepat atau lambat konflik ini akan pecah.

Lebih lanjut Masykur menyampaikan alasan kenapa Pemda harus respon cepat (quick respon) menuntaskan soal PAL Batas ini karena ini menyangkut eksistensi wilayah Sulawesi Tengah dan hak-hak keperdataan warga Sulteng. Sebab ada banyak jiwa yang menggantungkan hidup dan penghidupan disana.

Masa wilayah kita sudah dicaplok lantas Pemda malah menutup mata. Saya kira ini yang tidak kita harapkan. Olehnya, kita berharap Pemda Provinsi segera merespon hal ini, tutup Masykur. (afd/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here