PP Kandaskan Keinginan Pemkot Palu Beli Kantor Perwakilan di Jakarta

Ilustrasi

PALU, beritapalu.NET | Hasrat kuat Pemkot Palu untuk memiliki kantor perwakilan di Jakarta harus disimpan dulu. Betapa tidak, selain karena DPRD Palu memintanya konsentrasi membayar utang yang masih menumpuk, Peraturan Pemerintah (PP)  No. 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga melarangnya.

Anggota DRPD Kota Palu Bey Arifin di Radar Sulteng edisi Senin (5/9/2016) menyebutkan, PP tersebut tidak mengenal kantor perwakilan. Praktis katanya tidak perlu ada kantor perwakilan.

Namun Pemkot Palu tidak kehabisan akal atas ambisi tersebut. Ada rencana mengubah nama kantor perwakilan menjadi Mess agar tidak dikandaskan oleh aturan tersebut.

DPRD pun ngotot, belum saatnya ada kantor perwakilan atau pun mess. Anggota DPRD Palu lainnya, Joppi Alvi Kekung menyarankan, dari pada kembali berutang untuk membeli kantor perwakilan, sebaiknya Pemkot konsentrasi untuk melunasi utang yang ada, seperti utang Rumah Sakit Anutapura ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Joppi mengungkapkan, Pemkot Palu masih memiliki utang di PIP yang digunakan untuk renovasi Rumah Sakit Anutapura. Utang tersebut sejak 2013, sebesar Rp100 dan baru akan lunas pada 2018 mendatang. “Jangan lagi Pemkot membebani dengan utang baru ingin membeli kantor perwakilan di Jakarta,” ujar Joppy.

Lain lagi dengan Bey Arifin, Ia meminta Pemkot Palu memprioritaskan pembangunan kantor yang ada di Kota Palu dari pada membeli kantor di tempat yang sangat jauh seperti di Jakarta.

Ketua DPRD Kota Palu Muhammad Iqbal Andi Magga sendiri telah mengembalikan surat permohonan persetujuan pembelian kantor perwakilan itu ke Pemkot Palu. Iqbal menyaankan,s ebaiknya Pemkot Palu mengkaji kembali rencana tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkot Palu berencana membeli kantor untuk perwakilan di Jakarta bernilai Rp 21 miliar. Untuk pembelian itu, Pemkot akan berutang ke bank. (afd/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pembenahan Infrastruktur Desa Harus Dikawal

Sat Sep 10 , 2016
PALU, beritapalu.NET | Jalan keluar bagi peningkatan usaha tani dan percepatan pertumbuhan pada tingkat desa adalah perbaikan infrastruktur vital. Karenanya, pembenahan infrastruktur desa harus dikawal. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muh. Masykur dalam rilisnya terkait dengan pelaksanaan sejumlah pembenahan infrastruktur yangs edang berjalan di Kabupaten […]

Recent Post