Akademisi: Kedudukan Adat Sangat Tinggi Dalam Islam

0
190
Hilal
Dr. Hilal Mallarangan

PALU, beritapalu.NET | Akdemisi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr. Hilal Malarangan, menegaskan bahwa hukum adat mendapat posisi yang sangat tinggi dalam agama termasuk agama Islam.

Olehnya hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai – nilai hukum syar’i yang merujuk pada alquran dan hadits sebagai pedoman.

“Dari aspek hukum agama atau hukum Islam, adat mendapat posisi yang sangat tinggi, bahkan tidak bertentangan dengan hukum agama selama tidak bertabrakan dengan nilai – nilai syar’i,” ungkap Dr. Hilal Malarangan, di Palu, Kamis.

Salah satu penyusun naskah akademik ranperda kelembagaan adat Kota Palu itu mengatakan bahkan bila dipandang dari hukum Islam, kedudukan adat sangat kuat dalam agama.

Dengan demikian, sebut dia, tidaklah bertentangan dengan keyakinan atau anjuran agama Islam yang diyakini oleh masyarakat Kota Palu, jika pemerintah setempat melegalkan kelembagaan dan peran adat serta membuat peraturan daerah tentang kelembagaan adat.

Pakar hukum Islam IAIN Palu itu menguraikan, ia bersama beberapa rekan timnya telah merampungkan naskah akademik ranperda kelembagaan adat Kota Palu, yang selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

Bahkan ranperda tersebut telah menjadi salah satu dari program legislasi daerah DPRD Kota Palu untuk segera dibahas pada tahun ini di tingkat badan legislasi.

“Sebelum idul fitri bulan lalu DPRD telah menerima ranperda tersebut sebagai salah satu program legislasi yangdi prioritaskan untuk di bahas pada bulan Agustus mendatang,” urainya.

Lanjut dia setelah melakukan konsultasi publik ke kementerian dalam negeri dan kementerian hukum dan HAM, pihaknya akan kembali untuk membahas perda tersebut di DPRD Kota Palu bersama anggota badan legislasi.

Terkait hal itu Ketua DPRD Kota Palu, Mohammad Iqbal Andi Magga, menyatakan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu asalkan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.

Namun ranperda tersebut harus jika telah disahkan tidak hanya sekedar menjadi bahan bacaan, melainkan harus diterapkan secara serius oleh kelembagaan adat lewat kebijakan Wali Kota Palu. (Mad/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here