Tambang dan Mutiara Hitam Di Kabupaten Morowali

0
176

Oleh : Amirudin Lewa

Amirudin Lewa
Amirudin Lewa

Kabupaten morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang – undang RI Nomor 51 tahun 1999. Dengan begitu, kabupaten Morowali telah berdiri selama enam belas tahun lamanya. Untuk saat ini, kabupaten morowali telah terbagi menjadi dua yaitu, kabupaten morowali utara dan kabupeten morowali induk.

Letak ibu kota kabupaten morowali berada di kecamatan bungku tengah dengan kantor bupati atau letak perkantorannya berada di bumi fonuansingko. Saat ini morowali memiliki atau terdiri dari delapan kecamatan. Morowali adalah daerah yang dipantau dan telah dimasuki oleh investasi – investasi dari Negara asing. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Ekspansi pertambangan di morowali pada saat ini terus meningkat secara signifikan. Sebanyak 177 perusahan asing dari 204 IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang diterbitkan bupati morowali menguasai 600.089 hektar lahan (sumber:andika). Bahkan potensi di daerah ini bukan hanya dari sektor pertambangan, tetapi juga dari sektor perkebunan, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Tetapi yang menjadi problem saat ini adalah, pemerintah belum mampu mengelolah dengan baik potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut karena sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang ada masih minim, dan tidak heran apabila kita hanya menjadi kuli kasar atau menjadi budak di daerah kita sendiri.

Apabila dalam hal tersebut hanya ingin mengandalkan SDA yang ada tanpa penunjangan dari SDM, maka itu sama halnya dengan para kolonial – kolonial belanda yang hanya mengeruk isi bumi dari Negara ini atau tepatnya bisa disebut pada era modern dengan penjajahan gaya baru atau Neoliberalisme.

Sesuai visi dari bupati, morowali ingin dijadikan sebagai kabupaten agrobisnis (Si’E) Tahun 2012. Pengertian Si’E sendiri diambil dari bahasa daerah dua etnis di kabupaten morowali pada saat itu, yaitu etnis To Bungku dan To Mori yang keduanya memberikan arti Si’E adalah “lumbung pangan/beras atau bangunan tempat menyimpan beras”.

Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada sekarang, dimana sektor pertambangan dan perkebunanlah yang di unggulkan. Secara tidak langsung, ini menggusur budaya atau profesi masyarakat yang agraris. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan sebenarnya bisa melihat Negara – Negara maju seperti Cina dan Australia yang bisa mensejahterakan dan membangun suatu peradaban yang lebih baik melalui program dibidang pertanian.

Hal ini yang menjadi sangat ironis di Negara kita pada saat ini, kita kalah bersaing dengan Negara lain. Padahal tingkat kesuburan tanah milik Indonesia jauh lebih subur, hanya saja Negara kita saat ini tidak menyiapkan teknologi yang baik untuk pertanian serta adanya pencabutan subsidi terhadap kaum tani. Olehnya itu tidak heran apabila hingga saat ini kita masih sibuk dengan impor bahan pangan.

Hal diatas bukan berarti kita tidak menginkan atau anti dengan adanya pertambangan, tetapi pemerintah morowali sebagai penguasa bisa mengatur dan mempunyai tata kelolah yang baik untuk pertambangan dengan melihat dari berbagai aspek yang ada sehingga para investor – investor asing selaku pengusaha bisa memberikan feedback terhadap daerah.

Pemerintah bisa berkolaborasi dengan pengusaha demi pembangunan serta penyejahteraan rakyat. Pertanyaannya sekarang adalah dengan status kabupaten morowali yang bisa dikatakan sebagai kabupaten seribu tambang, apakah kesejahteraan itu sudah merata atau seperti apa? Untuk menjawab hal tersebut, kita harus bisa melihat dari sendi – sendi perekonomian, social, budaya, pendidikan, serta pemenuhan pelayanan kesehatan yang ada sekarang ini.

Terlepas dari persoalan diatas, sebenarnya ada hal kecil yang masyarakat inginkan dengan status kabupaten morowali sebagai salah satu kabupaten terkaya di Sulawesi bahkan di Indonesia. Hal ini adalah tentang pemenuhan pasokan listrik di salah satu kecamatan yang berada di areal lingkar tambang yaitu kecamatan Bahodopi.

Semenjak terbentuknya kabupaten morowali dan adanya tambang hingga saat ini, masyarakat di daerah tersebut belum sepenuhnya menikmati pasokan listrik. Ini sangat ironis jika kita melihat kekayaan alam negeri ini, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang tetapi dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat yang ada.

Masyarakat di kecamatan bahodopi hanya bisa menikmati listrik selama enam jam dalam waktu sehari. Sedangkan proses perputaran roda perekonomian yang ada disana harusnya membutuhkan listrik yang memadai. Pemerintah belum hadir secara utuh dalam rangka melihat persoalan masyarakat yang ada pada saat ini, rakyat hanya dijadikan sebagai tumbal kekuasaan dimomen – momen tertentu.

Olehnya itu harapan masyarakat tentang pasokan listrik terhadap pemerintah agar segera direalisasikan. Masyarakat juga sebenarnya telah menyampaikan persoalan ini terhadap perwakilan rakyat mereka sewaktu anggota DPRD Morowali melaksanakan masa reses di tahun 2015 kemarin.

Dalam reses tersebut yang dilaksanakan oleh anggota DPRD komisi III, kuswandi mengatakan ada beberapan poin terkait pada pertemuan tersebut, dan salah satunya mengenai listrik yang ada di kecamatan bahodopi dan insya Allah akan saya perjuangkan, tandasnya. Semoga apa yang menjadi impian masyarakat tidak hanya menjadi mimpi serta pemerintah bisa menjalankan tugasnya untuk mesejahterakan rakyatnya sesuai cita – cita founding fathers kita dan amanat pancasila yaitu menuju masyarakat adil makmur atau keadilan bagi seluruh rakyat.

*) Penulis adalah Mahasiswa Morowali dan Wakil Sekretaris PRD Sulawesi Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here