Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana KONI Donggala Jalan di Tempat

0
187

DONGGALA – Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran daerah berupa dana hibah yang melibatkan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Donggala Kaharudin Katjo hingga saat ini masih sebatas pemeriksaan saksi. Padahal kasus itu sudah setahun lebih ditangani penyidik.

Pansus DPRD Donggala dalam temuannya menyebutkan, penggunaan anggaran untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (POP) di Kabupaten Poso 2014 itu dinilai merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta rupiah.

Penyidik Tipikor Polres Donggala mengaku tengah mendalami kasus itu, namun masyarakat mengesankan lamban. Bahkan dinilai, penyidik dianggap  berusaha merahasiakan perkembangan penyelidikian kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Donggala tersebut.

Direktur Laskar Anti Korupsi (Laki) Kabupaten Donggala, Rofandi Ibrahim menyayangkan lambannya penyidik Tipikor Polres Donggala untuk mengungkap kasus tersebut.

“Kerugian daerah 400 lebih juta penyelidikian membutuhkan waktu sampai satu tahun. Sungguh terlalu,” kata Rofandi menirukan lirik lagu Rhoma Irama yang sering diplesetkan itu, Kamis (19/5/2016).

Rofandi mendesak penyidik Tipikor Polres Donggala untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan mengumumkanya kepada publik. “Segera tetapkan tersangkanya. Usut tuntas aliran dana KONI,” tegasnya.

2015 lalu, Kapolres Donggala AKBP Guntur Herditrianto SIK kepada wartawan  menjelaskan, proses penyelidikan sedang berjalan, dan siapa-siapa yang sudah dimintai keterangan terkait kasus tersebut sedang dilakukan oleh penyidik.

Guntur beralasan, sejauh ini pihak penyidik masih mencari data serta bukti-bukti yang cukup untuk mematangkan proses penanganan kasus tersebut.

“Penyelidikannya belum bisa kami beritahu, karena masih proses pengumpulan data dan bukti-bukti,” ujarnya kala itu.

Namun Kapolres berjanji setelah penyidik mematangkan kasus dugaan penyelewenangan dana KONI tersebut, pihaknya akan mengiformasikan perkembangan kasus tersebut kepada media. Kapolres mengatakan bahwa kasus dugaan penyalahgunaan dana KONI Donggala tersebut, bukanlah kasus yang mudah.

“Masih penyelidikan dulu, biar matang dulu. Kalau memang sudah ada perkembangan, nanti kami sampaikan ke media,” janjinya.

Untuk diketahui temuan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan) Sulawesi Tengah tahun 2015 terhadap kegiatan KONI Donggala menyebut telah terjadi penggunaan dana yang tidak jelas dan tak dapat dipertanggungjawabkan.

Diantaranya soal pembelian sepeda motor dua unit. Ternyata tidak dibeli karena tidak bisa  memperlihatkan faktur pembelian yang ternyata hanya dicicil sehingga kemudian telah ditarik pihak dealer.

Beberapa tenaga honor dalam Kantor KONI Donggala belum dibayar. Termasuk beberapa utang-piutang yang dilakukan Ketua KONI Donggala, Kaharuddin Katjo belum dilunasi, padahal pada APBD Perubahan tahun 2014 lalu total dana yang disediakan Pemkab Donggala sebesar Rp, 1,7 Milyar.

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota DPRD Kabupaten Donggala dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Donggala, yang saat itu dijabat oleh Adjis mengungkapkan, dari Rp 1,7 Milyar dana KONI, yang sudah dicairkan mencapai 85 persen.

Bahkan Pansus DPRD Donggala yang di ketuai oleh Moh Taufik waktu itu menemukan bahwa bantuan hibah untuk KONI Donggala pada pekan olah raga tingkat Provinsi di Kabupaten Poso dari Rp1,7 milyar anggaran yang di gelontorkan, ada senilai  Rp452,950 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ketua KONI Donggala, Karuddin Katjo. (j.rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here