Eks Tambang Dongi-Dongi akan Terus Dijaga

PALU – Pascapenertiban penambangan emas liar di Dongi-Dongi, Kabupaten Poso 29 Maret lalu, maka Pemprov Sulteng membentuk Kelompok Kerja Penanganan. Kelompok itu bertugas melakukan penanganan terhadap areal yang rusak dan sesegera mungkin melakukan rehabilitasi.

Rapat pembentukan Kelompok Kerja tersebut dipimpin Wagub Sudarto dan dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat, unsur FORKOPIMDA, Sekda Sigi, perwakilan Pemkab Poso, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), Kadis Kehutanan Sulteng, karo Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekdaprov SUlteng, serta beberapa pejabat dan pihak terkait.

Selain membentuk kelompok kerja, pertemuan itu juga menyepakati perlunya penjagaan yang terus menerus di kawasan Dongi-Dongi untuk mencegah kembalinya penambang liar masuk kembali. Bahkan untuk penjagaan tersebut aka dibangun pos khusus di tempat tersebut.

Kepala BTNLL, Sudayatna mengemukakan, pihaknya akan segera melakukan rehabilitasi dan restorasi di kawasan tersebut. Ia mengungkapkan, banyak lubang bekas penambangan illegal di Dongi-Dongi dengan kedalaman sekitar 20 m hingga 30 m.

“BTNLL berupaya untuk meruntuhkan dan menutup lubang-lubang bekas penambangan liar di Dongi-Dongi dengan cara yang mudah dijangkau serta efisien. Setelah lubang-lubang tersebut selesai ditutup, akan dilakukan rehabilitasi dan restorasi, dengan penanaman dengan jenis-jenis pohon asli Dongi-dongi, agar ekosistem di kawasan itu bisa terjaga kelestariannya,” ujar Sudayatna.

BTNLL mencatat, areal yang dirambah para penambang liar di Dongi-Dongi seluas 12 hektare. Dampak lain yang disebabkan oleh penambang itu membuat kawasan yang dirusak menjadi bertambah. Eks lokasi tambang di Dongi-Dongi itu menurutnya masuk dalam kawasan konservasi TNLL yang merupakan paru-paru dunia pada 1977 telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu cagar biosfer di dunia.

Wakil Gubernur Sudarto menyampaikan bahwa kelestarian kawasan Taman Nasional Lore Lindu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

“Karena kondisinya yang telah mengalami kerusakan, menjadi tanggung jawab semua pihak dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Kelompok Kerja Pasca Penanganan Penambangan Tanpa Izin di Dongi-Dongi kiranya dapat melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik, agar dapat menyelaraskan program kerja yang saling terintegrasi.” ujar Wakil Gubernur,” harap Sudarto.

Dalam upaya untuk mendukung program Kelompok Kerja Pasca Penanganan Penambangan Tanpa Izin di Dongi-Dongi, Sudarto juga meminta kepada kelompok kerja agar melakukan sosialisasi terkait larangan penambangan di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, untuk dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sekitar TNLL. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here