YTM: Masalah Dongi-Dongi adalah Ketimpangan Agraria

PALU – Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menilai, persoalan yang terjadi di Dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kabupaten Poso adalah wujud dari ketimpangan Agraria di Indonesia. Penilaian itu disampaikan Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa Manu dalam rilisnya yang diterima redaksi, Kamis (31/3/2016).

Menurutnya, tanah terkonsentrasi pada segelintir orang pemodal dan negara abai memberikan pengetahuan seperti keahlian dan teknologi untuk bertani. “Masalah lainnya, kendati petani memiliki tanah, tetapi tidak memiliki modal, sehingga tanah tidak terola dengan baik,” sebutnya.

Hal itu katanya, kemudian membuat para petani rentan beralih menjadi buruh tani, demi mendapatkan uang tunai atau memilih alternatef lain seperti menambang, karena tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk kebutuhan rumah tangganya. Kendati, mereka seringkali berbenturan dengan hukum,  seperti yang terjadi di Dongi-dongi, dimana lokasi penambangan emas, masuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Sementara itu, menurutnya negara selalu menganggapi aktivitas mereka sebagai penambang illegal atau liar yang harus dihentikan dan diusir. Sebab akan membuat kerusakan yang parah bagi keberlangsungan ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat secara lebih luas dari limbah para penambang.

“Kasus seperti ini hampir terjadi dimana-mana, para penambang diusir atas nama lingkungan hidup. Sementara, di wilayah lain seperti di Morowali aktivitas perusakan lingkungan oleh perusahaan seperti PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) terus berlangsung massif,” ungkapnya.

YTM memandang bahwa negara sama sekali tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil. “Mestinya, negara lewat pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak asal bersikap menutup tambang rakyat di Dongi-dongi. Tetapi, terlibat aktif menata pengelolaan tambang yang baik atau memberikan alternatif pertanian yang modern. Misalnya, memajukan pengetahuan petani untuk mengelola tanah, menata pertanian kolektif petani dan memberikan modal serta teknologi modern,” sarannya.

Ia juga tidak setuju dengan tindakan represif aparat terhadap penambang karena menurutnya dari awal negara sudah salah. Pilihan melakukan tindakan tegas untuk mengusir para penambang merupakan cara klasik yang cenderung memusuhi rakyat kecil. (afd/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here