Reses, Nasdem Dengar Curhat Petani Sioyong Soal Irigasi

DONGGALA – Wilayah Pantai Barat dikenal sebagai lumbung padi Kab. Donggala. Setelah Kab. Parigi Moutong dan Sigi mekar dari Donggala, tersisa Wilayah Pantai Barat yang memiliki potensi sumberdaya lahan pertanian untuk bisa mendongkrak target swasembada pangan di Kab. Donggala.

Namun untuk memenuhi terget swasemda pangan tersebur seperti dicitakan Presiden Joko Widodo, tentunya dibutuhkan syarat-syarat pendukung untuk itu. Terutama ketersediaan sarana pendukung vital seperti irigasi dan jalan kantong produksi serta jaminan dan perlindungan harga pasar.

Tanpa irigasi yang baik mustahil petani dapat kerja dengan riang gembira. Irigasi buruk potensi gagal panen. Panen gagal maka swasembada pangan tidak bakal mewujud.

Permasalahan tersebut terungkap dalam pertemuan Reses Anggota DPRD Prov. Sulteng, Muh. Masykur di kantor Desa Pani’I Kec. Dampelas Kab. Donggala (27/3/2016).

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Ponggerang, Pangalasean, Talaga, Sabang, Parisan Agung, Sioyong, Kambayan. Selain itu, juga turut hadir Ketua dan Anggota BPD, LPM, kelompok perempuan dan warga masyarakat di Kec. Dampelas.

Dalam pertemuan itu, semua aparat pemerintahan desa satu suara bahwa aneka permasalahan di sektor pertanian sumbernya ada pada irigasi dan jalan kantong produksi.

Irigasi Sioyong yang mengairi sekitar 1.200 hektar lahan pertanian  saat ini kondisinya memprihatinkan. Butuh perbaikan dan perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

Disisi lain,  dengan luasan areal 1.200 hektar lebih yang diari oleh Irigasi Sioyong sudah cukup membebani Pemkab. Donggala. Amat sulit berharap banyak ada perbaikan Irigasi Sioyong secara menyeluruh.

Oleh karenanya para Kades berharap ada upaya dari Pemkab. Donggala untuk bermohon melimpahkan kewenangan tanggung jawab atas pemeliharaan Irigasi Sioyong.

Menurut Juber, Kades Parisan Agung, upaya itu penting dilakukan oleh Pemkab Donggala atas pertimbangan banyak hal, termasuk faktor luasan areal yang sudah semestinya dibawa kewenangan Pemprov Sulteng dan tentunya keterbatasan kemampuan APBD Kab. Donggala.

Namun jika tanggungjawab pemeliharaan tetap ingin diurus oleh kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Donggala maka harapan itu bakal terkubur. Dan mimpi petani agar irigasi bisa baik mengairi sawah dan lahan pertanian tidak kunjung datang, keluh Juber

Selain itu, hal terpenting yang seharusnya diinisiasi oleh Pemkab. Donggala kaitannya dengan perlindungan terhadap petani adalah membangun tangsi-tangsi penyangga dengan cara menyediakan gudang-gudang Bulog di wilayah kecamatan penghasil beras, termasuk di Kec. Dampelas, terang Kades Ponggerang, Fian.

Pembangunan gudang itu dimaksudkan agar lebih mendekatkan hadirnya negara melalui pemerintah daerah di tengah-tengah petani. Degan adanya gudang Bulog membuat jarak jadi pendek, sambung Fian.

Merespon permasalahan yang diutarakan oleh para kades, Muh. Masykur, Anggota DPRD Prop Sulteng menegaskan bahwa sangat sepakat dengan ide berilian yang diutarakan oleh Kades Ponggeran.

Ketua Fraksi Partai NasDem ini melanjutkan bahwa jika pemerintah daerah memiliki kepekaan (sense) terhadap nasib petani, maka sikap tegas pemerintah daerah amat dibutuhkan untuk memberi jaminan perlindungan kepada petani. Caranya buat produk kebijakan dan sediakan sistem perlindungannya. Kemudian bangun infrastruktur seperti irigasi dan jalan kantong produksi.

Dalam konteks kekinian, jika upaya tersebut dilakukan oleh negara melalui Pemerintah Daerah maka ini sama hanya dengan menempatkan harkat dan martabat petani dalam porsi sesungguhnya.

Dan yang terpenting dari semua itu adalah sebagai upaya untuk memutus mata rantai tengkulak atau paling tidak memperkecil dominasi para pemodal yang seenak-enak dan sesuka hatinya mengatur dan menentukan harga beli jual produk petani, tegas Masykur.

Sementara, Abd. Muis Yahya, Ketua DPD Partai NasDem Kab. Donggala, menguatkan apa yang diusulkan Kades Ponggeran mengenai pembangunan gudang Dolog di kecamatan.

Menurut mantan Anggota DPRD Kab. Donggala ini, sekitar 5-10 tahun lalu hal serupa sudah pernah kita gagas dengan nama membangun daerah penghasil beras sebagai “lumbung induk”. Cuma dorongan itu tidak berjalan,

Sebelumnya, di sela-sela reses, testimoni seorang petani, Rasak (59) menceritakan bagaimana senangnya petani tatkala panen berhasil dan tidak ada gejolak di pasar. Jika seorang petani memiliki sawah seluas 1 ha. Dibutuhkan modal usaha sebesar Rp. 3-3,5 juta. Modal itu diperuntukan beli bibit, sewa tracktor, pupuk, dll.

Pada saat panen tiba menghasilkan 8 ton gabah. Kemudian digiling jadi beras hasilnya kurang lebih sekitar 5 ton. Sistem pembelian dilakukan dengan hitungan 50 kg per karung dengan harga sebesar Rp. 350.00-400.000/karung. Sehingga jika di totalkan nilai jual beras: Rp. 400.000 x 5 ton = Rp. 40 juta.

Testimoni singkat tersebut menggambarkan bahwa jika negara konsisten memberi perlindungan kepada petani maka dengan sendirinya petani akan kerja dengan riang gembira.

Tidak ada lagi momok tengkulak atau pemodal yang setiap jelang musim tanam berkeliaran di desa-desa dan ketika panen tiba sesukanya mempermainkan harga di pasar.

Bakal tidak ada lagi lilitan kecemasan untuk menyekolahkan anak-anak karena biaya sekolah dan kebutuhan hidup.

Olehnya, Masykur mengajak kepada seluruh warga dan para Kades untuk pro aktif membangun net working dan intens berkomunikasi kepada semua pihak karena membangun daerah tidak bisa dilakukan dengan seorang diri.

Manfaatkan peluang yang ada, termasuk mencari peluang program pembangunan baik di tingkatan Pemkab, Pemprov serta Pusat. Tidak semata sepenuhnya mengandalkan pada ketersediaan dana desa untuk membangun desa, tutup Masykur. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here