Memberatkan Warga Miskin, Bali Stop BPJS Kesehatan

0
252

DENPASAR – BPJS Kesehatan di persoalkan oleh DPRD Bali. Jaminan Kesehatan Nasional yang dicanangkan pemerintah itu dinilai memberatkan warga miskin karena meskipun miskin, warga tetap dibebani iuran. APalagi iuran itu bakan dinaikkan per 1 April mendatang.

Tribun Bali melaporkan, bukan cuma soal iuran itu yang dipersoalkan kalangan DPRD Bali, pelaksanaannya di lapangan juga dinilai amburadul. Atas hal itu, DPR Bali mendorong untuk menunda integrasi program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang sudah berjalan sebelumya dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan oleh pemerintah pusat.

Penundaan itu mencakup untuk waktu dua tahun lamanya. “Padahal, JKBM yang dijalankan Pemprov Bali hingga saat ini adalah gratis alias tanpa dipungut iuran,” sebut Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Bali seperti dilansir Tribun Bali.

Seperti diketahui, Undang Undang (UU) tentang Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa berbagai program jaminan kesehatan di daerah (seperti JKBM di Bali) berakhir paling lambat pada 2016 dan sesudahnya harus diintegrasikan ke dalam JKN yang dikelola BPJS Kesehatan pada tahun 2017.

Proses integrasi ke JKN-BPJS Kesehatan sudah berlangsung di Bali. Tercatat, pengguna JKN-BPJS Kesehatan di Bali sebanyak 2.121.916 orang atau sekitar 52,02 persen dari total jumlah penduduk ber-KTP Bali. Sisanya sebanyak 1.956.739 orang (47,98 persen) belum menggunakan JKN-BPJS Kesehatan alias masih memakai JKBM.

Diungkapkan Nyoman Parta, program JKBM selama ini sudah mampu mencakup (cover) kebutuhan kesehatan masyarakat Bali. JKBM yang sepenuhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Bali itu juga cuma-cuma alias tidak berbayar.

Sedangkan JKN oleh BPJS Kesehatan, jelas Parta, mengharuskan pesertanya membayar, karena menganut sistem semacam tabungan (saving) kesehatan kendati tetap dibantu subsidi gabungan oleh pemerintah pusat dan daerah.

“Sistem JKN itu saving, tapi bagaimana mau menabung untuk biaya kesehatan kalau sehari-hari saja masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, kami usulkan ke Gubernur agar JKBM dipertahankan. Nanti kami akan kirim surat ke Kemenkes, meminta agar di Bali ditunda keharusan integrasi antara JKBM dengan JKN,” tegas Nyoman Parta.

“BPJS Kesehatan, selain masih harus membayar iuran kepesertaan, layanan yang diberikannya masih banyak dikeluhkan. Di FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut), misalnya, masih dijumpai pembagian biaya kesehatan dengan pasien peserta BPJS,” sebutnya.

“Kalau tahun 2017 belum kita integrasikan ke JKN, itu bukan pembangkangan. Lagipula, apakah disebutkan jelas adanya keharusan kita ikut JKN pada Januari 2017? Karena itu, stop dulu ikut BPJS mungkin sampai tahun 2018 sambil menunggu layanan fasilitas kesehatan BPJS mengalami perbaikan,” jelas Parta yang berasal dari Fraksi PDIP ini. (afd/Tribun Bali)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here