Lentora Tolak Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan

PALU – Koalisi Parlemen Jalanan Kota Palu gabungan dari Gapura, BEM PTS, Lentora dan Forkom Progresif memprotes adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 16F ayat (2) menjelaskan bahwa peserta BPJS Kelas III akan membayar Rp30.000 per orang per bulan yang sebelumya Rp25.500, Kelas II Rp 51.000 per orang per bulan sebelumnya Rp. 42.500, Kelas  I Rp80.000 per orang per bulan sebelumnya Rp59.500.

“Kenaikan iuran jaminan kesehatan ini tidaklah berbanding lurus dengan keinginan peserta BPJS di Indonesia khususnya di Kota Palu,” kata Direktur Umum Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora), Andrie Wawan Ms. Husen dalam rilisnya, Jumat (18/3/2016).

Terkait dengan itu, Lentora bersama koalisinya akan momboikot kantor BPJS Sulteng yang terletak di Jalan Prof Muh Yamin Palu pada aksi besar-besaran Senin (21/3/2016) mendatang. Aksi itu katanya sebagai salah satu bentuk keseriusan pihaknya menolak kenaikan iuran peserta BPJS.

“Memboikot kantor cabang BPJS Sulteng dan mendesak pihak manajemen BPJS untuk menandatangani petisi pencabutan Perpres Nomor 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan adalah sikap kami bersama kawan-kawan,” tandas Andrie.

Andrie menegaskan bahwa tidak ada jaminan ketika naiknya iuran peserta BPJS maka masyarakatpun khususnya peserta BPJS dapat merasakan meningkatnya  pelayanan BPJS.

“Kita bisa mengukur kinerja BPJS melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan juga Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, pada prinsipnya banyak kegagalan dalam hal pelayanan untuk menjalankan sistem jaminan kesehatan,” sebutnya.

Harusnya katanya, BPJS harus berbenah dalam hal pelayanan. Solusi untuk menaikan iuran bukanlah tawaran untuk peserta karena akan membunuh rakyat secara sistematis dan terstuktur di tengah kondisi ekonomi semakin menjerit.

Ia mengundang seluruh lapisan masyarakat dan kalangan aktifis pergerakan untuk bersama-sama menolak kenaikan iuran peserta BPJS dan mendesak pemerintah untuk mencabut perpres no. 19 tahun 2016 serta mengevaluasi kinerja BPJS di daerah-daerah sebagai solusi untuk sistem Jaminan Kesehatan Nasional. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here