PRD Tolak Cara Represif Atasi Penertiban Tambang Dongi-Dongi

adi prianto-prdPALU – Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW-PRD) Sulawesi Tengah menolak cara-cara represif untuk menertibakn pertambangan emas liar di Dongi-Dongi Kabupaten Poso. Penolakan itu disampaikan Ketua KPW-PRD Sulteng, Adi Prianto SH, Sabtu (13/3/2016).

Ia mengatakan, jika pilihan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Balai Besar TNLL beserta pihak keamanan adalah langkah menertibkan para penambang rakyat yang dianggap ilegal dengan cara kekerasan, PRD menyatakan tegas menolak sikap tersebut.

Menurutnya, ada sekitar 4.000 orang yang melakukan aktifitas pertambangan yang saat ini harus dikembalikan kepada aktifitas terdahulu sebagai petani penggarap dengan menyediakan seperangkat perlindungan dan keberpihakan oleh Pemrov dan Pemda dalam bentuk peraturan seperti penyangga harga komoditi pertanian, pasar dan teknologi modern.

“Beralihnya petani menjadi penambang dikarenakan persoalan petani semakin kompleks, problemnya tidak hanya tengkulak, mahal dan langkanya pupuk, SDM dan lain sebagainya. Terkoneksinya pasar bebas Asean-MEA-menjadi daftar masalah yang besar dihadapi oleh petani kita di Sulawesi Tengah di tengah kesederhanaan alat-alat produksi dan ketiadaan subsidi harga dari Pemda,” sebutnya.

Karena itulah katanya, harus menjadi evaluasi pemerintah atas minimnya perhatian dalam sektor pertanian di Sulawesi Tengah. Absenya pemerintah dalam menjamin modal, pupuk, tekhnologi, serta pasar bagi petani menjadi sebab pekerjaan bertani tidak lagi produktif dimata petani.

Dalam rangka penertiban itu, baginya harus menempatkan rasa keadilan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, agar dalam penyelesaianya tidak merugikan berbagai pihak. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here