Duga Keterlibatan Aparat di Pertambangan Liar Dongi-Dongi

Para penambang liar di Dongi-dongi. (Foto: Imunitas, Karsa Institute, KASIP Institute)
Para penambang liar di Dongi-dongi. (Foto: Imunitas, Karsa Institute, KASIP Institute)

PALU – Perkumpulan Inovasi Komunitas (Imunitas) bersama Karsa Institute dan SIKAP Institute menyatakan menolak aktivitas pertambangan liar di Kawasan enklave Dongi-Dongi dan sekitar Taman Nasional Lore Lindu di wilayah Dongi-Dongi.

Penolakan itu dituangkan dalam surat yang diteken oleh tiga pimpinannya masing-masing Ketua Imunitas Shadiq, Direktur Karsa Institute Rahmat Saleh, dan Direktur SIKAP Isntitute Moh. Rifai Lahamu. Dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com disebutkan, penolakan itu didasarkan fakta bahwa kegiatan penambangan telah memberikan dampak kerusakan lingkungan,  serta menjadi faktor pemicu terjadinya bencana, terutama banjir dan longsor.

Penambangan juga mengakibatkan tercemarnya air Sungai Sopu akibat penggunaan bahan racun merkuri dan sianida. Sungai Sopu adalah Sub-Sub DAS Sungai Palu. Terdapat ribuan masyarakat yang bermukim sepanjang aliran sungai Sopu, Gumbasa hingga sungai Palu. Pencemaran di bagian hulu sungai telah menimbulkan ancaman kesehatan dan keselamatan warga yang memanfaatkan air dari sungai tersebut.

Menurutnya, kegiatan penambangan di Dongi-Dongi juga bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Baik UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasam kerusakan hutan, UU No 5 tahun tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, maupun UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. “Dari aspek ini sama sekali tidak ditemukan pembenaran untuk kegiatan pertambangan Dongi-dongi,” tegasnya.

Mereka tidak melihat manfaat sosial ekonomi yang dapat diterima oleh petani setempat. Bahkan warga Dongi-Dongi yang masih bercocok tanam banyak yang resah dan terganggu oleh aktivitas pertambangan. “Dari aspek ekonomi pemanfaat terbesar dari aktivitas ini adalah kelompok elite di Dongi-dongi. Karena Kegiatan penggalian lebih banyak dilakukan oleh penambang dari luar,” sebutnya.

Dikatakan, pertambangan Dongi-dongi bisa belangsung masiv dan meningkat cepat skalanya tidak terlepas dari adanya backing aparat, baik TNI maupun POLRI.

“Dari hasil investigasi lapangan kami menemukan dugaan keterlibatan aparat dalam kegiatan tambang illegal di dongi-dongi. Selain turut melakukan kegiatan bertambangan, aparat juga “mengawal” material dari Dongi-dongi. Jadi, bukannya melakukan penegakan hukum, aparat justru melakukan pembiaran dan mengambil keuntungan dari kegiatan yang bertentangan dengan hukum,” tegasnya.

Disebutnya, selain aparat ada juga kelompok pemodal yang bermain. Mereka menemukan indikasi ikut bermainnya dua pemodal besar. Kedua pemodal ini, berkepentingan dalam rantai produksi hasil tambang, terutama terkait dengan “pasar sianida dan mercury”, yang sempat merosot paska turunnya kegiatan tambang di Poboya. Disamping itu mereka juga berperan dalam bisnis tromol untuk keperluan prosesing, serta pada distribusi hasil olahan dimana mereka berperan sebagai panadah material maupun hasil olahan.

“Pemain-pemain ini merupakan aktor kunci yang menopang kegiatan tambang illegal di Dongi-dongi. Mereka secara efektiv memanfaatkan, soliditas dan daya lawan petani di Dongi-dongi yang memang telah berpengalaman dan terorganisir untuk melakukan aksi-aksi perlawanan,” ujarnya.

Pemain-pemain katanya harus ditertibkan lebih dahulu melalui penegakan hukum. Jika sudah demikian maka, aktivitas tambang illegal di Dongi-dongi akan kehilangan penopangnya. Dan rakyat di dongi-dongi dapat kembali bercocok tanam, bertani sebagaimana tujuan perjuangan mereka ketika merebut tanah di TN Lore Lindu melalui perjuangan yang panjang. (wan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here